.menu_preview{ /* display:none;*/ }

Lembaga Pengkajian MPR Akan Menyelenggarakan Symposium Nasional Revitalisasi Peran DPD

Selasa, 03 Okt 2017 - 13:35

Berdasar data BPS yang dilansir Januari 2017, terdapat 10 daerah yang  menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia. Kesepuluh wilayah miskin, itu sebagian besar  ada di Indonesia bagian timur. Beberapa diantara daerah yang paling banyak penduduk miskinnya, itu  adalah Papua (28,4%), Papua Barat (24,88%), NTT (22,01%) dan Maluku (19,26).

Adanya 10 daerah yang menjadi  kantong kemiskinan di Indonesia, itu menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini belum bisa dirasakan secara merata. Buktinya masih terdapat ketimpangan kesejahteraan daerah yang sangat nyata. Yang lebih memprihatinkan,  kesenjangan  disinyalir menjadi pemicu lahirnya sparatisme dibeberapa wilayah. 

Pernyataan itu disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI  Rully Chairul Azwar, Selasa (3/10),  saat menyampaikan konferensi Press dalam rangka pelaksanaan symposium nasional dengan tema Revitalisasi peran DPD sesuai tugas konstitusionalnya. Ikut hadi dalam conferensi press tersebut, Wakil Ketua Lemkaji Ahmad Farhan Hamid, dan Jafar HafsahN serta sesjen MPR Ma'ruf Cahyono. 

Symposium nasional sendiri akan dilaksanakan Rabu (4/10), di Gedung Nusantara IV Komplek MPR, DPR dan DPD RI. Beberapa undangan diharapkan hadir untuk menjadi nara sumber simposium. Antara lain, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, Mendagri, Menteri Desa, Gubernur Sulsel, serta sejumlah pengamat. 

Hasil Simposium diharapkan menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus melaksanakan pembangunan didaerah. Sekaligus menekankan peran DPD dalam pelaksanaan otonomi daerah, sesuai tugas konstitusi yang dimilikinya. 

"Ada peran yang bisa dilakukan oleh DPD sesuai tugas konstitusionalnya. Antara lain menjadi pengawal  bagi pelaksanaan dana transfer daerah. Apalagi, pelaksanaan dana transfer daerah ini belum banyak mendapat perhatian dari lembaga negara yang lain", kata Rully menambahkan. 

Peran mengawal   dana transfer itu menurut Rully sangat tepat dilaksanakan oleh DPD. Mengingat DPD merupakan Lembag perwakilan daerah, sehingga sangat pantas untuk memperjuangkan kepentingan daerah, baik didaerah sendiri maupun  ditingkat nasional.


Baca Juga

Kontak