Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Perlu Penataan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen

Perlu Penataan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen

Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, diperlukan penataan kembali lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B dan 24C. Penataan kembali tersebut dilakukan lewat “penyempurnaan” pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan dengan kembali ke UUD yang l...
Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Pengkajian MPR RI yang berlangsung pada tanggal 1 Desember 2016 di Hotel Santika Banten bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengusung tema Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI 1945. Tema ini diambil sebagai bentuk koreksi kritis...

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015