Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Berisi penjelasan singkat mengenai perkembangan kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mekanisme kerjanya. Dimaksudkan agar masyarakat umum mengetahui serta memahami kedudukan, fungsi, peranan, serta mekanisme kerja Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat.

Pada bagian awal diutarakan sejarah singkat Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Komite Nasional Indonesia Pusat dapat dikatakan sebagai embrio dari Majelis permusyawaratan Rakyat , terutama setelah diterbitkannya maklumat Wakil Presiden Nomor X ( dibaca : eks ) tanggal 16 Oktober 1945 yang memberikan kewenangan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Di bagian lain dipaparkan perkembangan kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, diawali dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang diantaranya memerintahkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, sampai kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1999 di era reformasi.

Perkembangan suatu lembaga ketatanegaraan tidak dapat dipisahkan dari alur sejarah kehidupan ketatanegaraan itu sendiri. Demikian pula perkembangan suatu lembaga politik jelas tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan politik yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, perkembangan Majelis Permusyawaratan Rakyat baik sebagai lembaga ketatanegaraan Republik Indonesia maupun sebagai lembaga demokrasi tidak terpisah dari alur sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, serta tidak terpisah dari tumbuh berkembangnya demokrasi di tanah air kita.

Perjalanan sejarah menunjukkan, kehidupan ketatanegaraan dan demokasi di Indonesia ditinjau dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara serta sistem demokrasi yang dianut telah melampaui beberapa periode. Pada setiap periode terdapat ciri-ciri tersendiri dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara serta pelaksanaan demokrasi, yang kesemuanya mempengaruhi kedudukan, peran, dan fungsi Majelis permusyawaratan Rakyat.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015