Lukman Hakim Saifuddin

Jakarta - Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin menilai isu penolakan Menkeu Sri Mulyani Indarwati (SMI) dalam sidang dan rapat-rapat di DPR sebagai tindakan tidak dewasa. PPP akan menjadi pelopor untuk menolak boikot tersebut.

“Penolakan kehadiran Sri Mulyani dalam rapat komisi dan badan anggaran adalah sikap tidak dewasa. Tindakan itu berarti memboikot pemerintah. FPPP menjalankan politik akal sehat dengan menempatkan pemerintah sebagai mitra kerja,” kata Lukman kepada detikcom, Rabu (10/3/2010).

Menurut Wakil Ketua MPR ini, persoalan kasus Century yang sudah diputus dalam paripurna DPR sudah diserahkan kepada lembaga penegak hukum. Karena itu, semua pihak harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan memberi kesempatan kepada lembaga penegak hukum bekerja.

“Biarkan mereka menindaklanjutinya dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Jangan lagi dipolitisir dengan mengembangkan isu SMI tak lagi dipercaya,” pungkasnya.

(yid/gah)

Sumber: Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - Tak hanya Partai Demokrat (PD) yang membela Presiden SBY soal pengumuman teroris Dulmatin di Australia, PPP juga memuji sikap SBY tersebut. PPP menilai standing applause itu sebagai pengakuan Australia atas Indonesia sebagai negara sahabat.

“PPP amat bersyukur dan ikut bangga bahwa kepala negara RI mendapatkan standing applause tentang hal itu. Ini adalah bukti bahwa upaya RI dihargai negara sahabat,” kata Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin kepada detikcom, Rabu (10/3/2010).

Menurut wakil ketua MPR ini, prestasi Polri yang bisa menumpas dan membongkar jaringan teroris ini layak diapresiasi. Keberhasilan ini akan membawa efek positif bagi citra Indonesia di dunia internasional.

“Prestasi Polri memang patut diapresiasi. Dan dunia telah mengakui akan prestasi tersebut. Ini citra positif bagi RI di mata internasional,” pungkasnya.

(yid/gah)

Sumber: Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin meminta pihak koalisi tidak terlalu mendramatisasi atas pilihan sikap FPPP dalam voting soal angket Century. PPP berkomitmen tetap akan menjaga keutuhan koalisi. “Sekeras apapun rekomendasi angket, tidak membawa efek dan implikasi apapun bagi keutuhan koalisi. Jadi nggak usah didramatisasi lah,” kata Lukman kepada detikcom, Selasa, (10/3/2010). Menurut pria yang juga wakil ketua MPR ini, jangan karena beda pilihan sikap itu lantas menjadikan alasan untuk merusak koalisi. Partai koalisi harus bisa membedakan antara pilihan yang prinsip dan pilihan yang tidak prinsip. “Jangan lalu seolah-olah koalisi dikorbankan. Karena nggak terlalu membawa implikasi apapun bagi kelangsungan pemerintahan ini sampai 2014,” paparnya. Saat ditanya mengenai isu adanya pergantian pimpinan fraksi PPP karena dinilai gagal mengamankan perintah ketua umum PPP Suryadharma Ali dalam voting paripurna, Lukman mengaku belum mengetahui dan mendengar kabar tersebut. “Saya belum tahu, saya baru dengar ini nih. Saya cari dulu ya kabarnya,” pungkasnya. (yid/iy)

Sumber: Muhammad Nur Hayid - detikNews

Pada tanggal 2-4 Maret 2010, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menghadiri Konferensi Internasional “Benchmarking and Self-Assessment for Democratic Parliaments” yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute (WBI) dan the United Nations Development Programme (UNDP) di Paris, Perancis.

Konferensi ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari anggota parleman dari berbagai negara antara lain Kamboja, Ghana, Kenya, Uganda, Tanzania, Uni Eropa, Canada, Perancis, Begia, Kongo, Kosovo, Lebanon, Liberia, Macedonia, Senegal, Swiss, Turki, Ukraina, Inggris serta beberapa staf senior parlemen dan organisasi donor.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kekosongan aturan tentang cara pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang lowong secara bersamaan dan pengisian jabatan Wakil Presiden yang lowong sudah teratasi. Secara keseluruhan Panitia Ad Hoc MPR telah melakukan beberapa perubahan yang dirangkumnya dalam Rancangan Keputusan MPR RI Tentang Peraturan Tata Tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR.

Sejatinya, Rapat Paripurna MPR hari ini adalah mengesahkan rancangan keputusan itu. “Ada beberapa perubahan utama dalam penyusunan rancangan Peraturan Tata Tertib MPR, di antaranya adalah Sistematika Peraturan Tata Tertib MPR, pengaturan tentang Pimpinan MPR dan tata cara pemilihannya, pengaturan tentang alat kelengkapan Pimpinan MPR, dan tata cara pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan dan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden,” kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, menyampaikan laporan kerja Panitia Ad Hoc MPR dalam rapat.

Terkait dengan tata cara pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Lukman menyatakan bahwa Panitia Ad hoc menemukan adanya beberapa kekosongan aturan. Pertama, dalam proses pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, tidak ada aturan jika gabungan partai (koalisi) yang berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kesamaan pandangan untuk menentukan calonnya.
(more…)

Hari ini, Senin (1/3) mulai pukul 10.00 WIB Pimpinan MPR RI akan memimpin Sidang Paripurna Pengesahan Rancangan Tata Tertib MPR RI dan Rancangan Kode Etik MPR RI di Gd. Nusantara. Rancangan Peraturan Tata Tertib MPR RI dan Kode Etik MPR RI ini disusun oleh Panitia Ad Hoc MPR RI yang dibentuk pada tanggal 19 Oktober 2009 di dalam Sidang Paripurna.

Keanggotaan Panitia Ad Hoc terdiri atas Pimpinan MPR RI dan 35 Anggota yang disusun secara proporsional dari tiap fraksi dan Kelompok Anggota. Panitia Ad Hoc bekerja selama 6 bulan sejak pertama dibentuk hingga akhirnya disepakati seluruh materi pembahasan pada tanggal 17 Februari 2010 dan yang akan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR RI hari ini.

Pada kesempatan ini Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin akan membacakan laporan hasil pelaksanaan tugas Panitia Ad Hoc MPR.

Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pertemuan Pimpinan MPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak membahas soal pemakzulan.
“Tidak ada satupun pembicaraan soal pemakzulan antara MPR dengan Presiden, baik inisatif pimpinan MPR maupun dari Presiden. Bahkan tidak ada satu katapun,” katanya, usai bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/2).

Menurutnya, kedatangan pimpinan MPR tersebut adalah untuk mengundang Presiden SBY untuk hadir pada tanggal 1 Juni dan memberitahukan adanya sidang Paripurna MPR tanggal 1 Maret 2010.

“Kita mengundang Presiden SBY untuk hadir pada Sidang Paripurna tanggal 1 Juni dan mengesahkan dan peraturan tata tertib MPR tanggal 1 Maret, tidak ada agenda lain,” kata politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Sumber: www.primaironline.com - Zul Sikumbang

JAKARTA-Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin membantah partainya keder karena ancaman Partai Demokrat sehingga tidak menyebut nama dalam kesimpulan akhir Fraksi PPP tentang kasus Century.

Lukman juga membantah partainya masuk angin setelah proses hukum terhadap Ketua MPP Bachtiar Chamsyah dan pemanggilan dirinya oleh Presiden SBY usai pendapat awal pansus beberapa waktu lalu. Menurut dia, PPP
menghindari penyebutan nama karena menilai kebijakan bailout dan mekanisme kerja pansus adalah masalah khilafiyah atau masih dapat diperdebatkan.

“Pansus itu masalah khilafiyah antara penyelidikan dengan penyidikan. Kalau penyelidikan, lazimnya kan tidak menyebut nama pihak-pihak yang terlibat. Jadi ini hanya soal etika saja,” ujar Lukman di gedung Mahkamah Konstitusi kemarin (24/2). (more…)

JAKARTA — Pemohon dan para pihak yang mengajukan dinilai DPP PPP kurang memahami konstitusi. ‘’Pihak pemohon ini kurang memahamim konstitusi,'’ tegas Lukman Hakim Saifuddin, Ketua DPP PPP kepada Republika sesaat sebelum membacakan pandangan DPP PPP sebagai pihak terkait Sidang Judicial Review Terhadap UU Penistaan Agama di MK Jakarta, Rabu (24/2).'’Dalam UUD 1945 setidaknya ada sepuluh hal yang menegaskan betapa agama itu menempati posisi yang begitu vital dalam konstitusi kita,'’ tegas Lukman Hakim yang juga wakil ketua MPR. ‘’Dengan demikian kalau ada yang mengatakan bahwa harus dipisahkan antara agama dan negara, artinya orang itu belum memahami dengan baik konstitusi kita,'’ tandas Lukman Hakim.

Meskipun bisa dibedakan, namun antara agama dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. ‘’UU penodaan agama ini diperlukan justru dalam rangka memberikan perlindungan sekaligus untuk memberikan pemenuhan HAM bagi orang lain,'’ ungkap Lukman Hakim. Menurutnya, dapat dibayangkan jika UU tersebut tidak ada. Artinya, orang akan dengan seenaknya melakukan penodaan dan penistaan agama dan negara tidak bisa berbuat apa-apa.

Sumber: www.republika.co.id