Lukman Hakim Saifuddin

Kamis (2/9), Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin dan Hj. Melani Leimena Suharli menerima delegasi Forum Musyawarah Organisasi Profesi Pendidikan Indonesia (FORMOPI) yang dipimpin oleh Ketua FORMOPPI Prof.Dr.H. Engkoswara, M.Ed. Dalam kesempatan ini FORMOPPI yang merupakan forum organisasi profesi pendidikan menyampaikan hasil seminar nasional tentang Pendidikan Karakter Bangsa Berbudaya Pancasila di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tanggal 29 April 2010. Selain itu FORMOPPI juga merasa perlu memberikan masukan kepada Pimpinan MPR tentang perlunya gerakan nasional pendidikan karakter bangsa berbudaya Pancasila.

(nine)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-–Penerapan sistem distrik dalam pemilu yang diusulkan Partai Golkar tak mendapat sambutan dari beberapa fraksi. Dua fraksi, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tak setuju dengan usulan itu.

“PPP menolak pemilu sistem distrik usulan Golkar,” tegas Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifudin, lewat pesan singkat, Rabu (1/9). Menurut Lukman, sistem distrik meniscayakan satu pemenang dalam pemilu (the winner takes all) dan mengambil seluruh suara. Lukman mencontohkan, jika dalam suatu pemilu, partai pemenang meraup 35 persen suara, maka 65 persen suara sisa yang kalah tak akan terwakili.

Lukman yakin, sistem distrik akan menyuburkan demokrasi liberal lantaran sifatnya individualistis. Sistem distrik dianggap tidak sesuai dengan realitas keberagaman asirasi politik masyarakat Indonesia yang pluralisik. Ia beranggapan, kebhinekaan diwadahi dalam sistem proporsional dan bukan distrik.

Senada dengan Lukman, Wakil Sekretaris Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan sistem distrik akan makin memperbesar jumlah suara sah yang hilang dan tidak terwakili di dewan. Ini menyebabkan tingkat representasi masyarakat rendah.

Sistem proporsional yang diterapkan saat ini, kata Viva, bisa mempertahankan tingkat representasi yang menyebar. Hal itu sesuai dengan kondisi demografi Indonesia dengan tingkat kemajemukan yang tinggi.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA-Wacana yang dilontarkan Partai Golkar untuk mendorong hak interpelasi terhadap pemerintahan SBY terkait masalah perbatasan dengan Malaysia mendapat reaksi negatif dari kelompok parpol anggota koalisi. Manuver yang dimotori langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie itu, bahkan dicurigai bertendensi politik jangka pendek, yakni kursi kabinet.

“Ini interpelasi yang dipaksakan dan sarat kepentingan politik sempit,” kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Gedung DPR, kemarin (31/8/2010).

Menurut Pohan, Komisi I telah meminta pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. Sejumlah langkah telah ditempuh. Di antaranya mengajukan nota protes resmi terhadap Malaysia. Pemerintah juga mempercepat perundingan perbatasan dengan Malaysia pada 6 September mendatang di Kinabalu.

Kalau interpelasi jalan, tegas Pohan, parpol-parpol yang memiliki perpanjangan tangan di DPR melalui fraksi telah mengingkari keputusannya sendiri di Komisi I. “Kalau memang ingin mengevaluasi Menlu (Marty Natalegawa, Red), intinya pingin diganti, sampaikan saja usulan itu kepada presiden. Setgab kan ada. Interpelasi jangan dipakai buat yang begituan,” sindirnya.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum turut memberi penegasan. Menurut dia, partai koalisi pemerintah lazimnya tidak bertanya kepada pemerintah melalui hak interpelasi. Soalnya, kata Anas, itu sama dengan bertanya kepada diri sendiri. Apalagi, Ketum Partai Golkar adalah Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab).

“Jika ada partai koalisi pemerintah ajukan interpelasi, publik dengan mudah akan bertanya apakah ada udang di balik batu,” ujarnya. Anas menyebut meminta penjelasan dari Menkopolkam dan Menlu di DPR merupakan jalan terbaik. “Jika masih ada yang kurang, bisa didalami kembali,” kata mantan Ketua Umum PB HMI itu.

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifudin mengatakan penggunaan hak interpelasi dalam persoalan ini justru tidak tepat sasaran. “Malah bisa menjadi komoditas politik sebagai alat tawar-menawar politik,” kata Lukman.

Dia berpandangan DPR sebaiknya mendorong Presiden untuk segera menata ulang hubungan RI-Malaysia berlandaskan kesadaran bangsa serumpun. Kuncinya adalah saling memahami karakteristik budaya politik masing-masing yang menjunjung tinggi kesetaraan, harga diri, danmartabat kedua bangsa. “DPR dan Presiden harus satu persepsi dalam menyikapi Malaysia,” kata Wakil Ketua MPR itu.

Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy menyarankan agar digelar rapat gabungan antar Komisi I, III, VJUdanVIII dengan sejumlah kementerian terkait. Terutama Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. “Kita cari solusi bagaimana jalan keluar untuk menjaga kedaulatan kita,” ujarnya.

Menurut Tjatur, selama ini sudah terlalu sering interpelasi bergulir dengan hasil akhir yang tidak terlalu signifikan. Sementara nuansa politisnya malah lebih dominan. “Zamannya cari solusi, duduk bersama. Jangan menghadapi musuh, tapi teman kita cubit-cubit. Jadinya, tidak konsentrasi,” kata Tjatur, lantas tersenyum.

Lantas apa solusi yang akan ditawarkan F-PAN? “APBNP 2010 ini pasti ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran,

Red). Kalau itu dipakai untuk meningkatkan anggaran pertahanan pada APBN 2011, maka akan ketemu sekitar Rp 100 triliun. Anggaran itu bisa dipakai untuk nambah pesawat tepur dan kapal perang,” jawab Tjatur. Tanpa pertahanan yang kuat, tegas Tjatur, diplomasi negara pasti lemah.

Ketua F-PKS Mustafa Kamal mengakui selama ini pemerintah memang terkesan tidak proaktif mencari jalan keluar. Ketika sudah ada peristiwa yang terjadi, baru kalang kabut. “Politik luar negerinya tidak elegan. Terlalu reaksioner, tidak proaktif,” kritiknya.

Meski begitu, lanjut dia, FPKS tidak mendukung langkah interpelasi. “Kami belum melihat urgensinya,” kata. Menurut Mustafa, sebagai saudara serumpun, ketegangan kedua negara seharusnya bisa diselesaikan dengan meningkatkan komunikasi, (pri)

Sumber: INDOPOS

JAKARTA - Koalisi pendukung pemerintah DPR kembali memperlihatkan sikap tak kompak. Golkar yang kini menjadi motor interpelasi soal masalah perbatasan dengan Malaysia tidak mendapat dukungan dari sesama mitra. Manuver partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu bahkan dicurigai bertendensi politik jangka pendek, yakni kursi kabinet. “Ini interpelasi yang dipaksakan dan sarat kepentingan politik sempit,” kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan di gedung DPR kemarin (31/8).

Menurut Pohan, komisi I telah meminta pemerintah segera menuntaskan permasalahan tersebut. Sejumlah langkah telah ditempuh. Di antaranya, mengajukan nota protes resmi terhadap Malaysia. Pemerintah juga mempercepat perundingan perbatasan dengan Malaysia pada 6 September mendatang di Kinabalu.

Kalau interpelasi jalan, tegas Pohan, parpol-parpol yang memiliki perpanjangan tangan di DPR melalui fraksi telah mengingkari keputusannya sendiri di komisi I. “Kalau memang ingin mengevaluasi Menlu (Marty Natalegawa, Red), intinya pengin diganti, sampaikan saja usul itu kepada presiden. Setgab kan ada. Interpelasi jangan dipakai buat yang begituan,” sindirnya.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga memberikan penegasan. Menurut dia, lazimnya, partai koalisi pemerintah tidak bertanya kepada pemerintah melalui hak interpelasi. Soalnya, kata Anas, itu sama dengan bertanya kepada diri sendiri. Apalagi, Ketum Partai Golkar adalah ketua harian Sekretariat Gabungan (Setgab).

“Jika ada partai koalisi pemerintah mengajukan interpelasi, publik dengan mudah akan bertanya apakah ada udang di balik batu,” ujarnya. Anas menyebut, meminta penjelasan dari Menkopolkam dan Menlu di DPR merupakan jalan terbaik. “Jika masih ada yang kurang, bisa didalami lagi,” kata mantan ketua umum PB HMI itu.

PPP juga mengkritik langkah Golkar. Menurut Lukman Hakim Saifudin, salah seorang ketua PPP, penggunaan hak interpelasi dalam persoalan tersebut justru tidak tepat sasaran. “Malah bisa menjadi komoditas politik sebagai alat tawar-menawar politik,” jelas Lukman.

Dia berpandangan, DPR sebaiknya mendorong presiden untuk segera menata ulang hubungan RI-Malaysia berlandas kesadaran bangsa serumpun. Kuncinya adalah saling memahami karakteristik budaya politik masing-masing yang menjunjung tinggi kesetaraan, harga diri, dan martabat kedua bangsa. “DPR dan presiden harus satu persepsi dalam menyikapi Malaysia,” kata wakil ketua MPR itu.

Ketua FPAN Tjatur Sapto Edy menyarankan diadakan rapat gabungan antara komisi I, III, V, dan VIII dengan sejumlah kementerian terkait. Terutama menteri pertahanan dan menteri luar negeri. “Kita cari solusi bagaimana jalan keluar untuk menjaga kedaulatan kita,” ujarnya. Menurut Tjatur, selama ini sudah terlalu sering interpelasi bergulir dengan hasil akhir yang tidak terlalu signifikan. Sementara itu, nuansa politisnya malah lebih dominan. “Zamannya cari solusi, duduk bersama. Jangan menghadapi musuh, tapi teman kita cubit-cubit. Jadi, tidak konsentrasi,” kata Tjatur lantas tersenyum.

Lantas apa solusi yang akan ditawarkan FPAN? “Di APBNP 2010 ini pasti ada silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red). Kalau itu dipakai untuk meningkatkan anggaran pertahanan pada APBN 2011, akan ketemu sekitar Rp 100 triliun. Anggaran itu bisa dipakai untuk menambah pesawat tempur dan kapal perang,” jawab Tjatur. Tanpa pertahanan yang kuat, tegas Tjatur, diplomasi negara pasti lemah.

Ketua FPKS Mustafa Kamal mengakui, selama ini pemerintah memang terkesan tidak proaktif mencari jalan keluar. Ketika sudah ada peristiwa yang terjadi, baru kalang kabut. “Politik luar negerinya tidak elegan. Terlalu reaksioner, tidak proaktif,” kritiknya.

Meski begitu, lanjut dia, FPKS tidak mendukung langkah interpelasi. “Kami belum melihat urgensinya,” katanya. Menurut Mustafa, sebagai saudara serumpun, ketegangan kedua negara seharusnya bisa diselesaikan dengan meningkatkan komunikasi. (pri/c7/tof)

Sumber: jpnn.com

Jakarta, Kompas - Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat menuai protes dari masyarakat dan kalangan internal DPR. Rencana pembangunan itu menunjukkan tidak sensitifnya DPR pada masalah rakyat sehingga harus dihentikan.

Konsep gedung dengan fasilitas ruang rekreasi, ruang spa, dan kolam renang ini dinilai terlalu berlebihan. Hal itu jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Demikian kesimpulan yang dapat ditarik dari percakapan Kompas dengan sejumlah kalangan di Jakarta, Selasa (31/8).

Team Leader Teknis Pembangunan Gedung DPR Budi Sukada, Selasa di Jakarta, menuturkan, fasilitas kolam renang, tempat kebugaran, spa, toko, apotek, dan sebagainya tak dipakai untuk tujuan bermewah-mewah. Sarana itu dibangun guna memenuhi aturan pembangunan gedung di DKI Jakarta. ”Kalau ada gedung berkapasitas minimal 500 orang, harus ada fasilitas umum dan fasilitas sosial,” katanya.

Terlalu besar

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan menilai, anggaran pembangunan gedung baru DPR itu terlalu besar. Jika dihitung rata-rata, harga satu ruangan anggota DPR itu Rp 2,8 miliar. Nilai itu sangat mahal, bahkan untuk perkantoran di Jakarta.

”Bukan memikirkan kepentingan rakyat, DPR malah mikirin diri sendiri. Rasanya tidak rela jika segelintir orang yang menjadi wakil rakyat bermewah-mewahan saat rakyat masih miskin,” ujar Suwoko HS, pensiunan TNI berpangkat sersan kepala, saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Bagi rakyat miskin di Jakarta, gedung DPR saat ini sudah mewah sehingga niat untuk membangun gedung baru yang lebih mewah tak masuk akal mereka.

Untuk membangun gedung berlantai 36 itu, pemerintah harus menyisihkan anggaran Rp 1,6 triliun. Anggaran sebesar itu sebenarnya cukup untuk membiayai bantuan iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi lebih dari 22 juta warga miskin selama satu tahun. Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana bantuan iuran Jamkesmas sebesar Rp 6.000 per bulan atau Rp 72.000 per tahun untuk satu warga miskin.

Ruangan seluas 120 meter persegi untuk satu anggota DPR itu juga masih lebih besar daripada luas lima rumah sederhana sehat bersubsidi, yang masing-masing hanya 21 meter persegi.

Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga mantan anggota DPR, Mahfud MD menilai, rencana pembangunan gedung baru DPR memang bukan pelanggaran hukum. Namun, rencana itu melanggar kepantasan sebab kebutuhan lain di negeri ini masih banyak.

Mahfud mengimbau agar rencana itu dipertimbangkan lagi.

Terlalu berlebihan

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung menilai, penyediaan fasilitas pelengkap di gedung baru itu terlalu berlebihan. Seharusnya gedung itu dibangun sesuai fungsinya. ”Kalau harus membangun gedung, yang proporsional saja. Tidak perlu ada kolam renang, spa, untuk apa fungsinya,” ujarnya.

Ruangan untuk satu anggota DPR yang dirancang seluas 120 meter persegi juga terlalu luas. ”Ruangan pimpinan yang sekarang saya tempati luasnya 70-80 meter persegi. Itu pun saya sudah merasa kesepian karena kebesaran,” katanya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga menegaskan, rencana pembangunan fasilitas rekreasi seperti spa dan kolam renang di gedung baru DPR terlalu kelewatan dan tidak elok. Rencana itu harus dibatalkan.

”Saya akan memakai wewenang saya sebagai pimpinan DPR untuk memanggil mereka (yang terkait pembangunan gedung baru DPR) dan minta rencana fasilitas rekreasi itu didrop,” ujar Priyo, Selasa di Jakarta.

Ketua DPR Marzuki Alie (Partai Demokrat) juga akan meminta agar pembangunan fasilitas rekreasi di gedung DPR dibatalkan dan diganti dengan ruang tunggu. Di dunia tak ada gedung parlemen yang dilengkapi kolam renang.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin (Partai Persatuan Pembangunan) menambahkan, gedung baru DPR harus mencerminkan gedung parlemen, bukan pusat rekreasi. Selain ruang rapat dan ruang anggota DPR, yang juga dibutuhkan di gedung itu adalah perpustakaan yang besar, lengkap, dan nyaman. Selain itu, juga harus ada ruang bagi staf ahli fraksi dan alat kelengkapan DPR. Ruang pengaduan masyarakat juga harus diperluas.

Mahfud mengusulkan, dana Rp 1,6 triliun sebaiknya dialokasikan bagi kebutuhan lain. Misalnya, untuk penanganan bencana, perbaikan gedung pengadilan di luar Jawa, perumahan bagi hakim atau prajurit, atau hal yang dirasa lebih berguna. (bil/nta/ana/nwo)

Sumber: KOMPAS

Jakarta, kompas - Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa menolak kedua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disetujui Presiden. Dewan diharapkan memilih yang terbaik di antara kedua calon, yaitu Bambang Widjojanto dan M Busyro Muqqodas.

”DPR tak memiliki kewenangan menolak dua calon yang dipilih sesuai undang-undang yang ada. Kewenangan memilih beda dengan menyetujui. Mereka bisa memilih tidak berhak menolak,” kata Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu (29/8).

Menurut Zainal, penolakan DPR hanya bisa dilakukan jika proses pemilihan kedua calon itu dinilai melanggar UU. ”Kecuali, jika UU tak dipenuhi dalam proses seleksi, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk menolak. Ini panitia seleksi dan Presiden sudah menjalankan UU sampai memilih dua calon sehingga DPR wajib memilih calon yang disodorkan,” papar dia.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saefuddin juga mengatakan, DPR seharusnya tidak menggantung kekosongan kursi pimpinan KPK. ”DPR wajib memilih salah satu nama dari yang disodorkan pemerintah,” tutur dia.

Menurut Lukman Hakim, tak ada satu ayat pun dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang bisa menjadi dasar bagi DPR untuk menolak. ”Kedua calon sama baiknya, masing-masing mempunyai integritas dan komitmen tinggi, kemampuan dan pengalaman. Siapa pun yang terpilih, kinerja KPK diharap bisa lebih baik,” kata dia. (more…)

Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan agar 2 nama yang sekarang ini akan  menghadapi fit and proper test Komisi III DPR (Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas) dijadikan ikon pemberantasan korupsi di Indonesia.

Jika Komisi III memilih salah satu dari 2 orang itu, sisanya bisa diusulkan menempati posisi Jaksa Agung yang sebentar lagi akan ditinggalkan Hendarman Supandji.

“Saya kira, demi alasan kelayakan dan efisiensi, sisa pilihan Komisi III DPR itu bisa diusulkan menjadi nominator terkuat Jaksa Agung. Kan sebentar lagi masa jabatan Pak Hendarman sudah habis,” kata Lukman kepada detikcom, Senin (30/8/2010).

Menurut salah satu ketua DPP PPP ini, usulan itu didasarkan pada terpilihnya 2 nama itu melalui proses yang rumit dan panjang. Selain juga Pansel yang menyeleksi calon pimpinan KPK itu dibentuk oleh pemerintah yang juga bertanggung jawab kepada Presiden SBY.

“Proses seleksinya kan ketat dan hasilnya sudah kita lihat. Saya kira siapa pun layak dipilih menjadi ketua KPK. Yang tidak terpilih langsung bisa dinominasikan menjadi Jaksa Agung. Kan Pansel yang membuat itu pemerintah, dan bertanggung jawab kepada Presiden,” kata Lukman.

Lukman yakin, siapa pun yang terpilih menjadi ketua KPK akan bisa memenuhi harapan dan ekspektasi publik. Demikian juga calon yang tidak terpilih akan sangat layak menjadi Jaksa Agung yang saat ini butuh reformasi mendasar untuk menciptakan penegakan hukum yang fair dan adil.

“Saya melihat 2 orang itu sama-sama layak menjadi ketua KPK. Jadi saya kira Komisi III DPR harus memilih salah satu. Sebab, 2 orang ini sudah memenuhi kualifikasi yang diharapkan publik,” argumennya.

(yid/nrl)

Sumber: Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta Komisi III tidak membuat blunder politik dengan tidak memilih salah satu dari 2 nama calon pimpinan KPK yang diajukan pemerintah yaitu Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. Sebab, tidak ada alasan bagi DPR menolak 2 nama yang memang sidah bisa diterima publik dan hasil seleksi Pansel.

“KPK harus diselamatkan, DPR jangan menggantung kekosongan kursi pimpinan KPK. DPR wajib pilih salah satu nama dari yang disodorkan pemerintah. Tak ada satu ayat atau pasal dalam UU Korupsi yang bisa jadi dasar bagi DPR untuk menolak 2 nama itu,” kata Lukman kepada detikcom, Senin (30/8/2010).

Menurut Ketua DPP PPP ini, kedua calon yang disodorkan pemerintah dinilai publik bisa mengembalikan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kedua calon sama baiknya. Masing-masing punya integritas dan komitmen tinggi, kemampuan dan wawasan,” papar Lukman.

Mantan anggota Ketua FPPP DPR ini yakin, siapa pun yang terpilih menjadi ketua KPK akan bisa menjadikan lembaga ini kembali bermartabat. Karena itu, Lukman berharap masa jabatan pimpinan KPK yang akan diputuskan dijadwalkan 4 tahun.

“Siapa pun yang terpilih, kinerja KPK saya yakin akan lebih baik. Masa kerjanya sebaiknya 4 tahun agar cukup waktu untuk melakukan pembenahan prioritas dan mekanisme kerja internal KPK,” tegas mantan anggota Komisi III DPR ini.

(yid/nrl)

Sumber: Muhammad Nur Hayid - detikNews

Kyiv, 25/08/10. Pada tanggal 23 Agustus 2010, delegasi MPR-RI, dipimpin oleh Wakil Ketua MPR, Bapak Lukman Hakim Saifudin, yang didampingi antara lain oleh Wakil Ketua MPR-RI, Hajriyanto Y. Thohari; Ketua Fraksi MPR-RI, Agus Hermanto; Sekretaris Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo; Ketua Fraksi PAN, Ibrahim Sakty Batubara; Wakil Sekjen MPR-RI, Eddie Siregar beserta tim MPR-RI, Dubes RI Kyiv dan staf, melakukan kunjungan ke Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada). Delegasi RI diterima oleh Deputi Satu Komisi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Parlemen Ukraina, Mr. Lytsky Maksim Georgiyovych, yang didampingi dua pejabat dari Komisi tersebut, yaitu Deputi Kepala Sekretariat, Mr. Zhylyaev Igor Borysovych dan Spesialis Bidang I, Ms. Shalamai Maryna Ivanivna, serta wakil dari Kementerian Pendidikan, Mr. Syholytkyi Omelyan Stepanovych yang menjabat sebagai Direktur Departemen Kerja Sama Internasional dan Integrasi Eropa.

Mr. Lytsky Maksim menilai kunjungan delegasi MPR-RI tersebut sebagai momentum yang sangat baik bagi peningkatan kerja sama yang lebih intensif antar Parlemen kedua negara mengingat sebelumnya Komisi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan pada Parlemen Ukraina juga telah merencanakan kunjungan ke Jakarta namun terpaksa tertunda karena adanya perubahan situasi politik dalam negeri pasca Pemilu Presiden Ukraina.

Pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai sistem demokrasi, struktur organisasi dan mekanisme pemilihan anggota Parlemen oleh kedua belah pihak. Mr. Lytsky menyampaikan bahwa Komisi di Parlemen Ukraina memiliki peran dan fungsi yang cukup besar, dimana setiap Komisi berhak memberikan masukan langsung kepada Parlemen mengenai suatu kebijakan maupun draft UU untuk dapat disetujui Parlemen.

Sementara itu ketua delegasi Indonesia antara lain menyampaikan mengenai struktur keanggotaan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD yang mewakili 33 provinsi, kewenangan MPR untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat negara, serta melakukan amandemen  atau perubahan Konstitusi.

Dalam pertemuan tersebut kedua pihak juga sepakat untuk mempersiapkan Tim Bersama dalam rangka pembentukan Badan Kerja Sama antar Parlemen. Ketua delegasi MPR-RI menyatakan siap dan akan menyampaikan hal tersebut kepada DPR RI.

Menanggapi pertanyaan delegasi RI mengenai pemberian beasiswa dari pemerintah Ukraina kepada pelajar Indonesia, Mr. Lytsky berjanji untuk menindaklanjuti kemungkinan dilakukannya kerja sama tersebut sebagai upaya timbal balik atas kebijakan pemerintah RI yang telah memberikan beasiswa kepada pelajar Ukraina melalui program Dharmasiswa, dimana sejak tahun 2002 hingga 2008 telah diberikan kepada 12 orang warga negara Ukraina. Jumlah tersebut mengalami peningkatan cukup besar di tahun 2010 dimana sebanyak 15 orang pelajar Ukraina telah menyatakan konfirmasi keikutsertaannya dalam program Dharmasiswa di beberapa universitas di Indonesia.

Dubes RI Kyiv menambahkan bahwa untuk tahun ini, Pusdiklat Kemlu RI juga telah memberikan undangan bagi satu orang diplomat madya Ukraina untuk mengikuti program the 6^th International Training Course for Mid-Career Diplomats, yang akan diselenggarakan tanggal 4-29 Oktober 2010 di Jakarta. Hal tersebut merupakan timbal balik atas kebijakan Kemlu Ukraina yang telah memberikan beasiswa bagi seorang diplomat yunior Indonesia untuk mengikuti program Master di Akademi Diplomatik Ukraina beberapa tahun lalu. Diharapkan intensitas kerja sama ini dapat terus dikembangkan. Di akhir pertemuan, ketua delegasi MPR-RI mengundang perwakilan Parlemen Ukraina untuk berkunjung ke Indonesia. Undangan tersebut disambut baik oleh ketua delegasi Ukraina.

Sumber: KBRI Kyiv

Kedua pihak juga menyadari besarnya potensi kedua negara yang belum dimanfaatkan. Atas dasar itulah, Senat Uzbekistan dan MPR-RI sepakat untuk melakukan saling kunjung antar delegasi Parlemen; mendorong peningkatan hubungan di bidang ekonomi dan perdagangan, pendidikan, dan pariwisata; serta kerjasama dalam pemberantasan human and drug trafficking dan terorisme.

Ketika menerima delegasi MPR-RI tersebut, Ketua Legislative Chamber (DPR) Uzbekistan Dilorom Tashmukhamedova memuji Indonesia sebagai negara yang berkembang dinamis dan berperan di pentas regional maupun internasional. Sementara itu Uzbekistan yang memasuki proses demokrasi baru dua kali menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2004 dan 2009.

Di bidang ekonomi-sosial, pemerintah Uzbekistan telah membentuk proyek-proyek investasi dan program anti-krisis, memperbaiki sistem kesehatan dan pendidikan. Adapun reformasi di Parlemen dilakukan dengan menambah fraksi ‘Ecological Movement’ yang memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian lingkungan di seluruh pelosok negeri.

Perdana Menteri Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dalam menyambut delegasi MPR-RI menyatakan bahwa pengalaman Indonesia yang berperan penting di organisasi regional dan dunia Islam, serta perkembangan ekonomi dan demokrasi di sana  dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih dekat lagi untuk kepentingan Uzbekistan maupun wilayah Asia Tengah pada umumnya.

PM Mirziyoyev menyampaikan terimakasih pemerintahnya atas dukungan Indonesia terhadap Uzbekistan dalam masalah HAM, serta dukungan Indonesia Indonesia terhadap keinginan Uzbekistan menjadi observer di ASEAN. Kedua negara juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi-perdagangan. Dalam kaitan ini pemerintah Uzbekistan menawarkan perdagangan langsung komoditi kapas.

Lukman Hakim Saifuddin beranggapan bahwa dengan banyaknya persamaan antara Indonesia dan Uzbekistan seperti di bidang budaya, agama, serta pandangan-pandangan dalam masalah regional dan internasional, ditambah dengan adanya legal basis berupa sejumlah MoU dan Perjanjian, maka pemerintah kedua negara diharapkan dapat segera mempercepat pelaksanaan dari semua kesepakatan dan perjanjian-perjanjian yang telah ada.

Lebih lanjut pihak Indonesia mengusulkan untuk dilakukan peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Khusus bidang pariwisata, terdapat potensi besar jamaah Islam Indonesia untuk memasukkan Samarqand dan Bukhara di Uzbekistan sebagai tujuan wisata religi, dan sebaliknya Indonesia dapat menawarkan obyek-obyek wisata panorama alam serta tempat bersejarah Islam di Bali, Jawa dan Sumatra.

sumber: KBRI Tashkent