Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Rabu, 12 April 2017 - 15:51 |

Focus Group Discussion Dengan Tema "Partai Politik Dan Pemilu Dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945"

Focus Group Discussion Dengan Tema "Partai Politik Dan Pemilu Dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945"

Bertempat di Hotel Grand Clarion Makassar, acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan tema “Partai Politik dan Pemilu Dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945” berjalan dengan baik. Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah sebagai wakil ketua Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia membuka langsung acara diskusi ini dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H., Ketua Departemen Tata Negara Fakultas Hukum UNHAS dan Dr. Hamzah Halim, S,H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Tujuan dari penyelenggaraan FGD ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para akademisi, pengurus partai politik, tokoh masyarakat, pemerhati konstitusi dan Pakar Hukum Tata Negara yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan materi rekomendasi Lembaga Pengkajian MPR. Anggota Lembaga Pengkajian MPR yang hadir dalam FGD kali ini adalah Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc., Andi Mattalatta, Dr. dr. Hj. Ulla Nuchrawati, M.M., H. Alihardi Kiai Demak, SH., M.Si., Zain Badjeber dan Drs. Wahidin Ismail.

Pada kesempatan ini Dr. Hamzah Halim, S,H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNHAS memberi sambutan selaku wakil dari UNHAS dan menyampaikan pandangannya mengenai situasi Pemilu dan Partai Politik dalam Sistem Presidensiil di Indonesia. Salah satu yang beliau sampaikan adalah adanya tiga permasalahan utama di partai politik Negara Indonesia salah satunya adalah tradisi korupsi yang semakin merajalela, sehingga pola kaderisasi harus menjadi skala prioritas partai politik, serta proses rekrutmen anggota yang tadinya berlansung tertutup lebih baik diubah menjadi terbuka, transparan dan partisipatif.

FGD berlangsung hangat, para peserta berdiskusi dan membahas tentang dibutuhkannya perbaikan atas sistem Pemilu dan Parpol yang dianut oleh Negara Indonesia karena adanya kelemahan dan ketidakkonsisten dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan fungsi partai politik saat ini belum optimal sebagaimana tercermin pada perilaku anggota partai politik yang duduk dalam parlemen sebagai hasil pemilu legislative sehingga diperlukan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang lebih baik lagi dalam menjaring anggota partai. Perihal penyederhanaan sistem kepartaian dan memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang berkaitan dengan komunikasi, artisipasi dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dengan tidak melakukan money politic juga turut didiskusikan pada FGD hari ini.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015