Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Kamis, 23 Maret 2017 - 14:00 |

Mahyudin: Jika Bertentangan Dengan Putusan MA, Izin Pabrik Semen Harus Dicabut

Mahyudin: Jika Bertentangan Dengan Putusan MA, Izin Pabrik Semen Harus Dicabut

Polemik pabrik semen di pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, harus dikembalikan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Bila izin ulang yang diberikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah dikeluarkan maka izin ulang itu harus dicabut.

"Saya kira harus dikembalikan pada aturan yang berlaku. Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan masyarakat (petani) Kendeng. Ini yang harus dikaji apakah izin ulang gubernur itu bertentangan dengan putusan MA atau tidak," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin usai menyampaikan pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara, di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis (23/3/2017).

Mahyudin dimintai komentar terhadap aksi demo warga atau petani pegunungan Kendeng yang menolak pendirian pabrik semen. Mereka datang ke Jakarta melakukan aksi menyemen kaki di seberang Istana. Bahkan salah seorang ibu peserta aksi meninggal dunia.

Menurut Mahyudin, MA telah mengeluarkan putusan yang memenangkan gugatan masyarakat (petani) Kendeng. Namun, yang menjadi masalah, Gubernur Jawa Tengah telah mengeluarkan izin ulang. "Kalau bertentangan dengan putusan MA, maka izin yang dikeluarkan gubernur itu harus dicabut. Tapi kalau tidak bertentangan dengan MA saya kira bisa jalan terus," kata Mahyudin.

Dalam polemik pabrik semen itu, Mahyudin menyarankan untuk mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku. Selain itu perlu kajian mengenai dampak lingkungan. Semua persyaratan pembangunan pabrik semen harus dipenuhu sesuai aturan yang berlaku.

"Saya tidak berpihak kepada siapa pun tapi saya ingin investasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan rakyat tidak dirugikan," imbuhnya. 

Mahyudin menambahkan di Kaltim pun ada polemik pendirian pabrik semen. "Saya kira bukan penolakan tapi hasil kajian amdalnya harus jelas. Karena ada daerah-daerah yang bagus sekali dan harus dilestarikan sehingga tidak boleh menjadi pabrik semen," katanya.

Mahyudin memberi contoh wacana pabrik semen di daerah Biduk-Biduk. "Saya kira harus dibatasi wilayahnya jangan sampai merusak wisata. Potensi wisata Biduk-Biduk sangat bagus. Cadangan air juga luar biasa. Pokoknya diatur sedemikian rupa amdal harus sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai merusak. Saya setuju Biduk-Biduk dijadikan kawasan eco wisata," tutupnya.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015