Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Sabtu, 18 Februari 2017 - 16:10 |

Mahyudin: Mahasiswa Harus Menjadi Pelopor Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Mahyudin: Mahasiswa Harus Menjadi Pelopor Persatuan Dan Kesatuan Bangsa

Wakil Ketua MPR Mahyudin, S.T., M.M., berharap mahasiswa menjadi pelopor dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa jangan menonjolkan perbedaan-perbedaan seperti SARA tapi mengedepankan persamaan-persamaan.

"Jangan anggap enteng persatuan," katanya dalam kuliah umum sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan tema "Semangat Nasionalisme dalam Menjaga Keutuhan NKRI" di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/2/2017). Kegiatan ini merupakan kerjasama MPR dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Bagi Mahyudin, persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting. Dia mencontohkan negara-negara di Timur Tengah yang sebenarnya homogen mengalami perang di dalam negeri. Negara seperti Uni Soviet dan Yugoslavia terpecah menjadi beberapa negara. "Indonesia terdiri dari ratusan suku dan adat budaya. Apalagi Indonesia baru 70 tahun merdeka. Karena itu perlu kesadaran luar biasa. Kita harus mencari persamaan dan meredam perbedaan," katanya menjawab pertanyaan mahasiswa tentang peran mahasiswa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

Mahyudin menekankan mahasiswa harus menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa bukan malah sebagai provokator. "Mahasiswa jangan jadi provokator (yang memecah persatuan). Saya tahu karena saya pernah menjadi mahasiswa," kata Mahyudin yang juga alumni Unlam.

Sebagai kaum intelektual, lanjut Mahyudin, mahasiswa jangan menonjolkan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang memang sensitif. "SARA tidak boleh ada dalam diri kita. Mahasiswa tidak boleh menonjolkan SARA, tapi mengedepankan persamaan," ujarnya.

Mahyudin juga mengingatkan para mahasiswa untuk menggunakan media sosial dengan bijak. "Mahasiswa jangan menggunakan media sosial untuk yang tidak-tidak. Media sosial harus digunakan dengan bijak, bukan untuk memfitnah atau mengadu-domba," imbuhnya.

Dalam kuliah umum Mahyudin juga menjawab pertanyaan mahasiswa tentang politik keagamaan. Mahyudin mengatakan memilih pemimpin yang seagama atau seiman adalah sah dan tidak melanggar konstitusi. "Yang dilarang adalah mencaci-maki orang lain," ujarnya.

Dalam Pilkada DKI Jakarta, tambah Mahyudin, para pemilih sudah semakin rasional. Pilkada bukanlah urusan agama melainkan urusan negara. "Semestinya persoalan SARA sudah selesai sejak Indonesia merdeka. Politik keagamaan (menggunakan SARA) pun sesungguhnya tidak ada lagi di bumi Indonesia karena kita bukan negara agama tapi negara beragama," paparnya.

Kuliah umum dan Sosialisasi Empat Pilar ini dihadiri Asisten Bidang  Administrasi Umum Setda Kalsel Ir. Syamsir Rahman, MS, Rektor Unlam Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc , Wakil Walikota Banjarmasin  Hermansyah. Mahyudin adalah alumni Universitas Lambung Mangkurat (Unlam).

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015