Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Kamis, 12 Januari 2017 - 12:00 |

MPR Dan KY Bahas Dewan Yudisial

Pada tanggal 12 Januari 2017, bertempat di Ruang Pertemuan Pimpinan MPR, Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, terselenggara pertemuan antara MPR dan Komisi Yudisial (KY). Dari pimpinan MPR hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR E.E Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta. Pihak KY yang hadir dalam kesempatan itu adalah Ketua KY, Aidul Fitriciada Azhari dan jajarannya.

Selepas pertemuan, di hadapan puluhan wartawan, Zulkifli Hasan mengatakan, pada hari ini pimpinan KY bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan pimpinan MPR. “Membahas masa depan lembaga KY,” ujarnya. Diungkapkan dalam pertemuan itu ada usulan dari KY bahwa perlu ada penyempurnaan nama lembaga negara itu. “Ada usulan nama komisi diganti  dengan dewan, dari Komisi Yudisial menjadi Dewan Yudisial,” ungkap Zulkifli Hasan. Pergantian nama tersebut menurutnya agar antara nama dan fungsi terjadi kesesuaian. Dengan demikian maka pengubahan nama itu bisa membuat persepsi dan terjemahan tidak berbeda.

Keinginan KY agar namanya diganti, usulan itu diterima baik oleh pimpinan MPR. Meski nanti semua dikembalikan kepada keputusan politik anggota MPR. Masalah itu menurutnya akan dibawa ke Lembaga Pengkajian untuk dibahas.

Dalam kesempatan itu, Aidul Fitriciada Azhari mengakui bahwa pertemuan itu masih sebatas diskusi. “Yang resmi belum kami serahkan,”ujarnya. Diakui soal nama itu penting. Ia menuturkan di dunia yudisial, ada dua nama lembaga ini, yakni Komisi Yudisial dan Dewan Yudisial. Komisi Yudisial menurutnya, berada di negara-negara berbahasa inggris, dengan sistem hukum kebiasaan.

Sedang Dewan Yudisial menggunakan sistem hukum sipil. Menurut Aidul Fitriciada Azhari, kita lebih dekat dengan menggunakan hukum sipil karena hakimnya hakim karir. ”Karena hakim karir maka kewenangannya lebih mendekati pada kewenangan pada Dewan Yudisial,”paparnya.

Selama ini diakui penggunaan nama komisi juga menyebabkan lembaga yang dipimpinnya itu banyak disalahpahami. KY sering disamakan dengan KPK, Komnas HAM, dan komisi lainnya. “”Padahal kami ini mengawasi MA,” ujarnya. Sebab mengawasi MA maka kedudukannya harus sejajar, tidak boleh lebih rendah dari MA. Lebih lanjut dikatakan, karena sejajar maka KY adalah bagian dari lembaga negara. Nama Dewan Yudisial bagi Aidul Fitriciada Azhari penting karena dalam sistem ketatanegaraan yang kita warisi, UUD NRI Tahun 1945, sistem hukumnya sistem hukum sipil.

Dengan berganti menjadi Dewan Yudisial maka nanti lembaga ini memiliki kewenangan lebih luas, mulai dari rekruitmen hakim, promosi, penilaian kinerja, dan pengawasan. “Bahkan di beberapa negara sampai anggaran”, ujarnya.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015