Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Senin, 12 Februari 2018 - 12:05 |

Penganiayaan Ulama Dan Pastur, Mahyudin: Hindari Asumsi Serampangan, Serahkan Pada Aparat

Penganiayaan Ulama Dan Pastur, Mahyudin: Hindari Asumsi Serampangan, Serahkan Pada Aparat

Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin miris dengan terus terjadinya fenomena penganiayaan tokoh-tokoh agama antara lain penganiayaan hingga luka parah dan meninggal dunia ulama dan berlanjut kejadian penganiayaan pastur dan jemaat gereja.

Mahyudin mengungkapkan dirinya tidak berani berasumsi serampangan seputar apa yang terjadi dan pihak mana yang melakukan.  Masyarakat juga diharapkan tidak ‘serampangan’ berasumsi sehingga masalahnya menjadi semakin bias dan menimbulkan kecurigaan satu sama lain.  Biarkan aparat bekerja secara profesional menguak kasus tersebut.

“Saya pribadi sangat mengutuk kejadian-kejadian tersebut. Saya tidak tahu ini teror darimana. Tapi, saya kira aparat keamanan harus segera menangani ini secara cepat melalui hukum karena ini bisa menganggu rasa damai umat beragama jadi  harus ditangani secara cepat,” katanya, usai menghadiri acara Seminar dan Launching Buku Fraksi Golkar MPR, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Mahyudin mensinyalir ada motif-motif tertentu bisa bermacam-macam.  Bisa jadi ada yang ingin mengadu domba bangsa  Yang sekarang diketahui dan sudah menjadi viral adalah pelakunya yang melakukan adalah orang gila yang saat ini sedang didalami oleh pihak yang berwajib. 

“Sayangnya kejadian-kejadian seperti ini pembakaran rumah ibadah dan lainnya tidak pernah selesai selalu saja ada yang ‘gini-gini’.  Tapi intinya, kita semua jangan berprasangka macam-macam dulu.  Diselidiki dulu oleh yang berwajib apakah ada unsur kesengajaan, terorisme ataukah hanya kriminal biasa.  Jangan berkomentar serempangan nanti akan bertambah bias kasusnya.  RUU Perlindungan Umat Beragama juga harus diselesaikan agar masalah seperti ini tidak terjadi terus menerus.  Saya kira itu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan DPR,” tandasnya.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015