Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Rabu, 30 Agustus 2017 - 12:45 |

Setjen MPR Menerima Kunjungan Kementerian Republik Kenya

Setjen MPR Menerima Kunjungan Kementerian  Republik Kenya

Sekretaris Jendral MPR RI Ma'ruf Cahyono didampingi semua Kepala Biro, menerima kunjungan delegasi Kementerian Urusan Devolusi dan Perencanaan Republik Kenya. Pertemuan berlangsung di Ruang Delegasi lantai II, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR, DPR dan DPD, Rabu (30/8). 

Delegasi Kementerian Urusan Devolusi Republik Kenya dipimpin Sekretaris Utama Kementerian Negara Bidang Devolusi Mr. Micah P. Powon. Kepada setjen MPR, Micah P. Powon menyampaikan maksud kunjungannya ke MPR, adalah untuk mengetahui sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Terutama dalam pengurusan tata hubungan antara  pemerintah pusat dan daerah. 

Informasi seperti itu  penting, kata Micah untuk menata Republik Kenya di masa mendatang. Mengingat, saat ini Kenya hanya terdiri dari dua pemerintahan saja. Yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah setingkat Provinsi. Seperti Indonesia, Kenya juga terdiri dari berbagai suku-suku yang jumlahnya mencapai 43 suku. 

Pada kesempatan itu, Micah mengundang Setjen MPR untuk datang ke Kenya melakukan kunjungan Balasan. Sekaligus untuk semakin mempererat hubungan kedua negara. 

Menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan tamunya, Sesjen MPR antara lain mengatakan, Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten  kota. Indonesia memiliki berbagai keragaman. Termasuk keberagamaan dan keistimewaan daerah.

"Ada tiga daerah Istimewa di Indonesia. Yaitu Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh", kata Sesjen MPR menambahkan. 

Karena keragaman itulah, dalam melaksanakan pembangunan dikenal istilah otonomi daerah. Tetapi istilah daerah otonomi, itu bukan berarti bebas sebebasnya.  Tapi,  kebebasan yang masih dalam bingkai NKRI. 

Untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah dikenal adanya Bappeda. Sedangkan ditingkat nasional, lembaga tersebut bernama Bappenas. Sedangkan pembiayaan pembangunan  daerah ditopang oleh APBD, sementara  ditingkat nasional oleh APBN. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kata Ma'ruf adalah satu dari tiga lembaga yang ada di ranah legislatif. Selain MPR, lembaga legislatif diisi oleh DPR dan DPD. Sementara anggota MPR sendiri terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. 

"Indonesia itu unik, sistem pemerintahannya  presidensil, tetapi terbagi dalam 3 kekuasaan.  Yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif",  kata Ma'ruf Cahyono menambahkan.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015