Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Kamis, 27 April 2017 - 11:25 |

Wakil Ketua MPR: Persyaratan Orang Indonesia Asli Sebagai Persyaratan Presiden RI Sebaiknya Dikembalikan Ke UUD Tahun 1945

Wakil Ketua MPR: Persyaratan Orang Indonesia Asli Sebagai Persyaratan Presiden RI Sebaiknya Dikembalikan Ke UUD Tahun 1945

Wakil Ketua MPR H. Mahyudin, S.T., M.M., menyatakan ada baiknya persyaratan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia harus dikembalikan ke persyaratan sebelum adanya perubahan UUD Tahun 1945, yaitu harus orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli itu, jelas Mahyudin, bisa orang Ambon, Papua dan lainnya. Dan, yang jelas bukan orang Indonesia keturunan.

Mahyudin menyampaikan hal itu ketika berbincang-bincang santai dengan wartawan di sebuah kafe di Palangkaraya, Kamis (27/4/2017). Mahyudin punya alasan kenapa persyaratan untuk presiden harus dikembalikan ke yang lama, karena amandemen yang lalu itu sudah kebablasan, melebar kemana-mana.

Mestinya, menurut tokoh nasional asal Kalimantan Timur ini, perubahan UUD Tahun 1945 itu hanya terbatas pada pembatasan masa jabatan presiden, memasukkan pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia, dan bertujuan untuk memberantas korupsi. Tapi, nyatanya amandemen UUD Tahun 1945 sekali dalam empat tahap 1999 s/d 2002  itu melebar kemana-kemana. Termasuk persyaratan untuk menjadi presiden pun ikut diubah, dengan menghilangkan kata orang Indonesia asli diubah. Jadi, kata  Mahyudin, terlalu liberal, terlalu terbuka.    

Untuk itu, Mahyudin setuju kalau kata orang Indonesia asli dikembalikan menjadi persyaratan untuk presiden di dalam UUD NRI Tahun 1945. Kalau tidak ada persyaratan itu orang keturunan Prancis bisa saja menjadi Presiden Republik Indonesia. "Bisa saja orang yang rambutnya pirang jadi Presiden Republik Indonesia," katanya.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015