Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Sabtu, 31 Desember 2016 - 19:45 |

Wakil Ketua MPR Rayakan Tahun Baru Di Biduk-Biduk Berau

Wakil Ketua MPR Rayakan Tahun Baru Di Biduk-Biduk Berau

Wakil Ketua MPR Mahyudin merayakan malam pergantian tahun bersama masyarakat Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau di lapangan kecamatan, Sabtu malam (31/12/2016). Di tempat ini Mahyudin menggelar malam tahun baru bersama dua saudaranya, Mahyunadi dan Marsidik, bertajuk "Semarak Malam Tahun Baru 2017 Bersama 3M: Mahyudin (Wakil Ketua MPR), Mahyunadi (Ketua DPRD Kutai Timur), Marsidik (anggota DPRD Provinsi Kaltim)." 

Ratusan warga Kecamatan Biduk-Biduk sudah memenuhi lapangan sejak pukul 20.00 WIB. Malam pergantian tahun ini diisi dengan mendatangkan biduan dari ibukota Melinda dan grup band The Next Band Sangatta. Malam tahun baru di Biduk-Biduk ini juga diwarnai pesta kembang api.

Mahyudin menjelaskan sengaja merayakan tahun baru di Biduk-Biduk untuk mempromosikan daerah ini sebagai kawasan wisata. Kecamatan Biduk-Biduk dikenal dengan destinasi wisata Labuan Cermin, air terjun tiga tingkat, pantai yang indah, dan pulau wisata. "Kalau merayakan tahun baru di tempat wisata nasional sekaligus mempromosikan wisata itu. Kalau jalan-jalan ke luar (negeri) pemborosan bagi devisa negara," katanya kepada pers di Biduk-Biduk, Sabtu malam. 

Menyongsong tahun 2017 Mahyudin berharap Indonesia lebih baik sesuai dengan tujuan bernegara yaitu mencapai kemakmuran dan keadilan. "Rakyat kita semakin makmur dan mencapai keadilan," harapnya. Dia juga berharap pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo semakin aspiratif memperjuangkan rakyat mewujudkan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2017 ini.

Selain itu Mahyudin juga berharap di tahun mendatang persatuan Indonesia semakin kuat dan kembali pada jati diri bangsa dengan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. "Saya berharap persatuan Indonesia lebih baik lagi," imbuhnya.

Sedangkan untuk MPR pada tahun 2017 ini, lanjut Mahyudin, tetap menjalankan Sosialisasi Empat Pilar MPR dan melanjutkan rekomendasi dari Lembaga Pengkajian tentang kajian perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945, termasuk wacana tentang GBHN. "Semua masih dikaji dan dikembalikan kepada fraksi-fraksi di MPR," ujarnya.

Sampaikan Komentar Anda

Hak Cipta © Sekretariat Jendral MPR RI 2015