HNW: Indonesia Dipercaya Bangsa Lain Untuk Mengelola Pendidikan <![CDATA[Lengkap sudah jenjang pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Al Fityan. Setelah mendirikan Al Fityan School di Tangerang, Medan, Aceh, Goa, Kubu Raya, dan Bogor, kini yayasan itu meresmikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Wafa. Peresmian perguruan tinggi yang terpusat di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, itu sangat istimewa sebab hadir dalam acara itu, 23 Februari 2019, selain Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), juga ada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia. Hadirnya beberapa diplomat dari negeri kaya minyak tersebut karena mereka ikut mendukung berdirinya STIS. Menurut HNW, bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merdeka bertujuan untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dan ikut terlibat dalam segala proses yang ada. "Ingin menciptakan dunia yang maju, aman, berkeadilan, dan bebas aktif", paparnya. Proses yang dilakukan Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia menurut HNW dilakukan secara terus menerus sehingga Indonesia dipercaya oleh banyak bangsa di dunia. Kerja sama Al Fityan dengan Kuwait disebut sebagai bukti Indonesia melakukan politik bebas aktif sehingga diakui peranannya. "Banyak kerja sama yang dijalin Indonesia dengan negara sahabat", tutur pria yang juga menjadi Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu. Bagi HNW, Indonesia adalah negara yang bebas melakukan kerja sama dengan negara mana saja. Kerja sama yang dijalin diharapkan mampu mencetak ummat Islam yang toleran, maju, dan moderat. "Bukan yang radikal dan intoleran", ujarnya. Jurusan yang ada di STIS, diakui mampu menghadirkan pemberdayaan sumber daya manusia dalam ilmu ekonomi yang kelak bisa memajukan Indonesia. "Sesuai semangatnya mampu menghadirkan Islam yang rahmah", ucapnya. Perguruan tinggi yang memiliki gedung yang megah dan kokoh itu tercatat memiliki Program Studi Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Kelak akan dikembangkan jurusan yang lain serta program S2. Kerja sama dengan negara Kuwait diakui HNW sangat menguntungkan sebab negara itu dari segi ekonomi mapan dan dari segi pendidikan maju sehingga lulusan STIS juga bisa diserap di sana. "Saya optimis itu terhadap lulusan perguruan tinggi ini", paparnya. Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla menyebut mendirikan lembaga pendidikan merupakan amal jariah di mana pahalanya tak putus-putus. Diakui di Indonesia ada banyak sekolah Islam di mana semua memberi manfaat yang besar. Hadirnya STIS Al Wafa diharapkan mampu memperbanyak hadirnya ahli ekonomi sehingga mampu memperbaiki perekonomian bangsa. "Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam pendirian STIS", ucapnya.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/hnw-indonesia-dipercaya-bangsa-lain-untuk-mengelola-pendidikanSat, 23 Feb 2019 12:55:19 +0000Oesman Sapta Ajak Mahasiswa Perangi Hoax <![CDATA[Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengajak mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) untuk memerangi hoax (kabar bohong) di media sosial. Hoax tidak sesuai dengan martabat orang Minang. "Mahasiswa agar memerangi hoax dan mengembalikan martabat orang Minang yang tidak melakukan fitnah dan mengkerdilkan orang," katanya kepada media usai berbicara dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR dan dialog nasional bertema "Pemilu 2019 yang Aman, Tertib, dan Damai" di Padang, Sabtu (23/2/2019). Sosialisasi dan dialog nasional ini merupakan kerjasama UNP dan Gebu Minang Sumatera Barat diikuti ratusan mahasiswa UNP dari jalur Bidik Misi yang memenuhi Auditorium Kampus UNP. Oesman Sapta menjelaskan keluarga besar orang Minang tidak suka memfitnah dan mengeluarkan ujaran kebencian. Orang Minang selalu menghargai orang lain. Karena itu orang Minang harus kembali ke martabat asli. "Orang Minang bersatu dan kembali seutuhnya ke martabat Minang," ujarnya. "Sehingga jangan sampai ada hoax di sini. Ini telah disadari masyarakat Minang dan tadi mahasiswa menyatakan siap memerangi hoax," sambung pria yang akrab disapa OSO ini. Sebelumnya, dalam sosialisasi Empat Pilar MPR, Oesman Sapta mengungkapkan sudah empat kali datang ke UNP. Salah satu alasan untuk kembali bertemu mahasiswa UNP adalah adanya kekhawatiran terhadap merebaknya fitnah dan hoax di Sumbar yang dapat merusak persatuan anak bangsa. "Karena ada kekhawatiran terhadap fitnah yang merusak persatuan anak bangsa maka saya datang lagi ke UNP untuk keempat kalinya," sebut OSO. Karena itu dia mengapresiasi kegiatan sosialisasi dan dialog nasional yang diprakarsai Gebu Minang Sumatera Barat dan UNP ini. OSO meyakini mahasiswa peserta sosialisasi ini tidak terpengaruh dengan hoax dan bisa memerangi hoax. "Karena yang dikumpulkan Gebu Minang ini adalah mahasiswa yang cerdas, jujur dan bermartabat sehingga tidak terpengaruh hoax," ucapnya. Sebelumnya Rektor UNP Prof H. Ganefri, Ph.D, mengungkapkan kegiatan sosialisasi dan dialog nasional ini digelar karena melihat kondisi Sumbar yang memprihatinkan. "Banyak isu di media (sosial) yang berpotensi memecahbelah anak bangsa dan berbenturan sesama anak bangsa," sebutnya. Menurut Ganefri, kemajuan informasi dan teknologi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Begitu pula kemajuan informasi dan teknologi di Sumbar termasuk media sosial. "Karena itu mahasiswa harus bisa menyaring informasi di media sosial," ucapnya.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/oesman-sapta-ajak-mahasiswa-perangi-hoaxSat, 23 Feb 2019 11:35:57 +0000Oesman Sapta: Hadapi Kompetisi Pemilu dengan Berpegang Pada Pancasila <![CDATA[Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengatakan sekeras apapun kompetisi dalam Pemilu ini semua pihak haruslah tetap berpegang pada Pancasila. Dengan berpegang teguh pada Pancasila maka semua pihak akan bersikap dewasa. "Dengan Pancasila kita lebih berperikemanusiaan serta menjaga kekuatan persatuan dan kesatuan" kata Oesman Sapta ketika memberi pengantar sekaligus membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, Sabtu (23/2/2019). Pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR ini sekaligus dialog nasional bertema "Pemilu 2019 yang Damai, Aman, Tertib dan Badun Sanak". Kegiatan kerjasama Gebu Minang dan Universitas Negeri Padang ini diikuti mahasiswa UNP penerima bea siswa Bidik Misi yang memenuhi auditorium UNP. Oesman Sapta memaparkan dalam waktu dekat, sekitar 53 hari lagi kita akan melaksanakan Pileg dan Pilpres secara serentak. Dalam sejarah perjalanan Indonesia, baru pertama kali Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak. "Oleh karena itu mari kita jaga situasi keamanan dan ketertiban secara bersama-sama. Hanya dengan kebersamaan, Indonesia yang besar ini bisa kita jaga, " katanya. Menurut Oesman Sapta, dalam Pemilu serentak ini maka kita tidak melihat situasi (seperti pemilu-pemilu) yang sebelumnya. "Sekeras apapun kompetisi (dalam Pemilu serentak) ini, semua pihak agar memegang teguh Pancasila. Maka semuanya akan bertindak dewasa," tegas pria yang akrab disapa OSO ini. Dia menambahkan dengan Pancasila, kita dihargai bangsa lain. Pancasila mempersatukan kita yang berbeda latar belakang agama, suku, dan kelompok. "Dengan berpedoman pada Pancasila, kita bisa lebih berperikemanusiaan, serta menjaga kekuatan persatuan dan kesatuan," imbuhnya. Dengan berpedoman pada Pancasila, lanjut OSO, maka demokrasi kita akan mempunyai tujuan yang sama yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. OSO juga mengajak semua pihak untuk berpegang pada prinsip Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur serta adil ( Luber Jurdil). "Penyelenggara pemilu dan aparat untuk memegang prinsip itu. Sebaik apapun masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban, namun jika penyelenggara pemilu tidak bersikap profesional, maka akan menimbulkan masalah disana-sini," katanya. Oesman pun mengajak mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya. "Jangan sampai tidak memilih," pintanya. Dia juga meminta mahasiswa dan dosen menjadi pemantau pemilu agar demokrasi semakin berkualitas. "Peserta pemilu agar berkampanye yang mencerdaskan bukan menebarkan permusuhan apalagi hoax," ujarnya. "Kepada masyarakat mari gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Lima menit di bilik suara sangat berpengaruh pada lima tahun ke depan," pungkasnya. Sosialisasi dan dialog nasional ini dihadiri Rektor UNP Prof Ganefri, Ph.D., Ketua DPW Gebu Minang Sumbar H. boy Lestari Dt Palindih, anggota MPR dari DPD Leonardy Harmainy, Emma Yohana, dan mantan panglima angkatan laut Malaysia Laksamana Tan Sri Ahmad.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/oesman-sapta-hadapi-kompetisi-pemilu-dengan-berpegang-pada-pancasilaSat, 23 Feb 2019 06:25:53 +0000Effendi Simbolon: Pemilu Berkualitas dan Berintegritas Merupakan Harapan Semua <![CDATA[Anggota MPR dari Fraksi PDIP, Effendi MS Simbolon, saat menjadi narasumber dalam ‘Diskusi Empat Pilar’, di Media Center, Gedung Parlemen, Jakarta, 22 Februari 2019, menuturkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas merupakan sebuah harapan. “Sampai atau tidak harapan itu, terlihat setelah 17 April 2019”, ujarnya. Diakui, Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pemilu tahun ini, pemilih harus mencoblos sebanyak lima lembar surat suara. Ia pernah melakukan simulasi dan diakui sangat sulit. Untuk itu dirinya menyebut bangsa ini memasuki masa percobaan yang luar biasa. Dipaparkan, proses Pemilu dengan surat suara sampai sebanyak lima lembar itu tidak sederhana. Satu jam bisa antri di TPS dan beberapa menit di TPS. “Belum lagi mengingat calon-calonnya, bisa kebalik-balik sehingga Pemilu serentak tidak mudah”, ujarnya. Banyaknya surat suara kelak tidak hanya dialami masyarakat kalangan bawah, masyarakat terbilang terdidik pun juga akan mengalami serupa. Dari sinilah ia menyebut masalah Pemilu serentak sangak komplek. Bisa saja Pemilu serentak menghemat biaya namun hal demikian belum tentu sebanding dengan hasil yang nanti terjadi. Bila ingin menghemat biaya, dirinya bertanya mengapa tidak saja menggunakan e-voting. Di hadapan peserta diskusi, dirinya mengusulkan agar penghitungan Pemilu Legislatif lebih didahulukan dari pada penghitungan Pemilu Presiden. Alasannya, bila penghitungan suara Pemilu Presiden didahulukan dan sudah diketahui pemenangnya maka penghitungan suara Pemilu Legislatif bisa jadi terabaikan dan tidak menarik. "Untuk itu saya usul, penghitungan Pemilu Legislatif didahulukan daripada penghitungan suara Pemilu Presiden”, tegasnya. Dalam kesempatan itu dirinya mengkritik bahwa proses Pemilu kali ini tidak sepenuhnya dibiayai oleh negara. Disebutkan bagaimana dalam acara debat, banyak iklan yang masuk. Ditegaskan seharusnya 100 persen dibiayai oleh negara. “Kalau soal kedaulatan negara kita harus sepenuhnya”, ucapnya. Dari sinilah ia menyebut bagaimana hasil Pemilu berkualitas bila kita tak berkomitmen dalam penyelenggaraan. Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Ady Prayitno yang dalam kesempatan itu juga menjadi narasumber, menceritakan sebuah pengalaman saat dirinya berada di tengah masyarakat. Menurutnya masyarakat berharap agar Pemilu dilaksanakan setiap tahun. Alasan mereka ingin Pemilu sering dilaksanakan sebab setiap menjelang Pemilu, banyak orang datang, bersikap baik, serta memberi sumbangan baik itu sembako, sajadah, maupun kebutuhan lainnya. Menurut Ady, ini sebenarnya sebuah sindiran terhadap Pemilu yang terjadi di Indonesia. “Pemilu hanya diukur dari segi logistik saja”, paparnya. Apa yang diinginkan masyarakat itu, menurutnya akibat dari terabainya pendidikan politik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Untuk itulah dirinya menilai visi dan misi calon Presiden akan susah ditangkap oleh masyarakat. Akhirnya kampanye yang terjadi hanya formalitas tanpa substansi. Seharusnya pasangan calon Presiden mengemukakan narasi-narasi besar seperti bagaimana mengurangi kemiskinan. “Bila calon Presiden beradu gagasan besar maka Pemilu akan berkualitas”, ucapnya. “Hal seperti inilah yang kita tunggu”, tambahnya. Ady menyebut untuk menuju Pemilu yang berkualitas dan berintegritas maka dirinya berharap agar pengalaman Pemilu masa lalu tak terjadi lagi, di mana penyelenggara menjadi instrument kemenangan salah satu kelompok. “Seperti pada masa Orde Baru”, ujarnya. Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldan, dalam kesempatan itu mengatakan Pemilu merupakan sebuah peradaban bangsa sehingga perlu dijaga sebagai hajatan kebangsaan. Bila abai dalam pelaksanaan akan menyebabkan rendahnya kualitas Pemilu. Mengabaikan pelaksanaan Pemilu adalah membiarkan Pemilu curang dan proses yang tak semestinya. Bila yang demikian terjadi, siapapun yang terpilih akan menurunkan derajat bangsa dan menghasilkan citra yang buruk di dunia internasional. Lebih lanjut dikatakan, bila Pemilu tak dilaksanakan semestinya, dalam kontek kekuasaan, maka kekuasaan yang diraih tak akan mendapat manfaat. “Kekuasaan yang tak mempunyai berkah”, tuturnya. Untuk itu dirinya menegaskan agar proses Pemilu dilakukan secara halal, “bukan menghalalkan segala cara”, ujar alumni Universitas Padjadjaran, Bandung, itu. Baginya Pemilu jangan hanya dilihat dari aspek menang dan kalah. Bila ini yang dilihat  maka hal yang demikian menjadi tak menarik. Ferry mengatakan, dalam Pemilu, baik peserta maupun penyelenggara, harus memegang teguh kepada apa yang selama ini disosialisasikan oleh MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR. Dirinya mencontohkan bagaimana DPT yang ada jangan hanya dilihat dari sekadar angka. Paling penting dalam masalah ini adalah adanya pengakuan negara terhadap kedaulatan pemilih yang memenuhi undang-undang, “Mereka yang sudah berumur 17 tahun, sudah pernah kawin, dan yang lainnya sesuai undang-undang mesti mempunyai hak”, ujarnya. Kepada mereka, Ferry mendorong agar undangan memilih diberikan. “Semua yang tercatat harus mendapat undangan memilih agar bisa menyalurkan aspirasinya”, tegasnya. Dirinya menyinggung agar penyelenggara Pemilu aktif. Tak hanya itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat akan arti penting Pemilu dan bagaimana cara menggunakan haknya.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/effendi-simbolon-pemilu-berkualitas-dan-berintegritas-merupakan-harapan-semuaFri, 22 Feb 2019 15:40:43 +0000HNW: Pecahnya Uni Soviet Jadi Pelajaran Buat Indonesia <![CDATA[Tangerang- Pecahnya negara besar, kuat dan merupakan negara adi daya saingan Amerika Serikat Uni Soviet menjadi pelajaran dan 'alarm' luar biasa buat negara-negara dibawah Uni Soviet termasuk Indonesia akan bernasib sama seperti negara super power tersebut. Logikanya adalah, negara sebesar dan sekuat Uni Soviet bisa hancur lebur bagaimana dengan negara seperti Indonesia. Namun, ada beberapa karakteristik dari negara Indonesia yang tidak dimiliki Uni Soviet dan karakteristik itu yang menjaga Indonesia tetap utuh. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A (HNW) di tengah-tengah menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada sekitar 300 lebih Pimpinan dan anggota BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Zona III (Jakarta, Banten, Jawa Barat), di aula Sekolah Tinggi Teknologi Mutu (STTM) Muhammadiyah Tangerang, Jumat (22/2/2019). Potensi Indonesia untuk pecah berantakan seperti Uni Soviet, lanjut HNW, lebih kuat karena Indonesia adalah negara kepulauan, dengan perbedaan yang sangat besar, intelijen Indonesia lebih lemah dibanding Soviet, tapi Indonesia masih tetap utuh. Tetap utuhnya Indonesia lebih kuat dari Soviet karena Indonesia memiliki satu hal yang tidak dimiliki Soviet yakni rasa kebersamaan dan tujuan bersama. Indonesia dibangun bersama dengan berdasar kepentingan bersama, kesepahaman bersama, keyakinan bersama, saling menerima dan memberi, saling bermusyawarah, tidak ada yang merasa diintimidasi dan dipaksa. Semuanya terangkum dalam satu ideologi yang disepakati bersama yakni Pancasila. "Karakteristik itulah yang membuat Indonesia tetap utuh. Sedangkan Soviet mengapa hancur karena negara itu menghadirkan ideologi yakni komunis yang tidak sepenuhnya diterima rakyatnya. Komunisme itulah yang dipakai oleh Lenin dan Stalin untuk menguasai wilayah-wilayah yang tidak menerima komunisme," terangnya. Lebih jauh, HNW mengatakan, walaupun Soviet adalah negara super power dengan kekuatan intelijen, militer, persenjataan dan perekonomian yang ditakuti, namun karena rapuhnya ideologi dan dasar pembangunan negara, maka tanpa serbuan kekuatan militer asing tanpa konflik militer internal, Soviet hancur lebur berantakan. "Untuk itulah kita patut bersyukur bahwa Indonesia kita tetap kokoh, tetap NKRI padahal kita dibayang-bayangi potensi perpecahan yang kuat. Karena itulah kita mesti menjaga kebersamaan kita, menjaga kesepahaman kita dalam bernegara, menjaga tujuan kita bersama menuju kesejahteraan bersama dan menjaga serta mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tandasnya. Sosialisasi yang juga dihadiri perwakilan rektor STTMM Drs. Bunyamin, SH, MSi dan Ketua BEM STTMM Suhendra ini sendiri berlangsung selama setengah hari penuh. Dengan gaya pemaparan materi yang menarik, diselingi pertanyaan kuis-kuis sederhana, materi Empat Pilar yang disampaikan HNW mendapatkan respon antusias dan aktif peserta.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/hnw-pecahnya-uni-soviet-jadi-pelajaran-buat-indonesiaFri, 22 Feb 2019 10:46:26 +0000PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA<![CDATA[PENGUMUMAN Nomor 10/02/2019   TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN  PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019                  Jakarta,       Februari 2019Ketua Panitia Seleksi Terbuka PengisianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal MPR RI, ttdDr. H. RAHIMULLAH, S.H.,M.Si.   Lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2019 Nomor 10/02/2019     Jakarta,       Februari 2019Ketua Panitia Seleksi Terbuka PengisianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal MPR RI, ttdDr. H. RAHIMULLAH, S.H.,M.Si.     Lampiran II Pengumuman Jadwal Pelaksanaan tes kompetensi manajerial (assessment center) dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal MPR RI  Tahun 2019 Nomor 10/02/2019     Jakarta,       Februari 2019Ketua Panitia Seleksi Terbuka PengisianJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Jenderal MPR RI, ttdDr. H. RAHIMULLAH, S.H.,M.Si.     UNDUH PENGUMUMAN  ]]>http://mpr.go.id/berita/detail/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-seleksi-terbuka-pengisian-jabatan-pimpinan-tinggi-pratamaTue, 19 Feb 2019 08:40:53 +0000MPR: Generasi Muda Harus Miliki Jiwa Entrepreneurship <![CDATA[Jakarta- Anggota MPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc meminta generasi muda mahasiswa agar memiliki jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan yang tinggi. Upaya-upaya melatih jiwa tersebut sangat penting dan harus dimulai sejak melangkahkan kaki di dunia kampus hingga lulus sebab, selain para mahasiswa bisa menerapkan ilmu yang diterima di kampus, para mahasiswa mampu menciptakan lapangan kerja tidak hanya mencari pekerjaan yang kian sempit ketika lulus. Hal tersebut disampaikan Andi Yuliani di sela-sela pemaparan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan 370 mahasiswa dan mahasiswi serta beberapa dosen pendamping Universitas Puangrimaggalatung (Uniprima) Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dalam acara Kunjungan Delegasi Kampus Uniprima ke MPR RI, yang diterima Andi Yuliani Paris dan Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro Humas Setjen MPR RI Muhammad Jaya, di Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (18/2/2019). Jiwa entrepreneurship, lanjut Andi Yuliani, yang tertanam menjadi karakter generasi muda Indonesia apalagi kemudian bertransformasi dalam implementasi setelah lulus masa pendidikan di perguruan tinggi kan membuka banyak peluang kerja dan pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat secara luas. “Alhamdulillah, dari berbagai pertemuan dan tatap muka saya dengan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, saya melihat banyak sekali mahasiswa terutama mahasiswi yang memiliki jiwa wirausaha atau dagang. Banyak sekali mereka kreatif menciptakan berbagai usaha walau dalam tahap antar komunitas dan lingkungan kecil namun jika terus dikembangkan, tidak menutupi kemungkinan akan terus membesar,” katanya. Diungkapkan Andi Yuliani, jiwa kewirausahaan juga akan memacu kreatifitas generasi muda sampai tingkat yang tertinggi. Jiwa kewirausahaan yang didorong dengan kreatifitas tinggi dari generasi muda akan menjawab berbagai tantangan, kendala dan masalah bangsa saat ini dan di masa yang akan datang. “Saya sendiri dan MPR akan terus mendorong mahasiswa menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kreatifitas ,” tandasnya. Kunjungan delegasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ke MPR RI menjadi hal rutin dan selalu diterima dengan baik oleh Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai tuan rumah. Sebagai ‘Rumah Rakyat’, MPR RI memang selalu membuka pintu lebar-lebar kepada rakyat Indonesia untuk berkunjung atau berdiskusi terutama memberikan pemahaman seputar Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).]]>http://mpr.go.id/berita/detail/mpr-generasi-muda-harus-miliki-jiwa-entrepreneurshipMon, 18 Feb 2019 13:35:38 +0000MPR : Golput Pemilu 2019 Tidak Akan Besar <![CDATA[Ahmad Riza Patria, anggota MPR dari Fraksi Partai Gerinda, mengungkapkan angka Golput atau mereka yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 tidak akan meningkat (dibanding pada Pemilu 2014). Alasannya, pemilu dilakukan secara serentak (Pileg dan Pilpres dilakukan secara bersamaan). “Jika dibandingkan Pilkada, Pileg dan Pilpres maka Golput lebih tinggi pada Pilpres. Sekarang Pileg dan Pilpres serentak, saya meyakini masyarakat punya kepedulian dengan adanya Pileg dan Pilpres secara serentak,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Potensi Golput di Pemilu 2019” kerjasama Biro Humas MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/2/2019). Menurut Riza Patria, semua Tim Sukses, caleg, akan menggiring konstituen dan kelompok masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Media sosial juga banyak berpengaruh. “Saya kira masyarakat semakin peduli pada demokrasi. Karena itu saya menduga Golput tidak akan besar malah bisa turun karena Pileg dan Pilpres dilakukan serentak,” katanya. Selain itu, Riza menyebut kelompok masyarakat semakin kritis dan peduli pada politik. Contohnya emak-emak, milenial, kalangan akademisi, serta kalangan agama. “Emak-emak lebih militan, solid dan jujur,” tuturnya. “Milenial atau kelompok pemilih pemula yang jumlahnya 35 – 40% dari jumlah pemilih juga mulai melek politik. Pemilih pemula yang sebelumnya tidak mengerti dan tidak tahu politik akhirnya menjadi melek dan peduli politik,” imbuhnya. Riza memperkirakan kalangan akademisi seperti dosen, pengurus kampus dan yayasan yang selama ini peduli pada pendidikan, riset, akan aktif dalam pemilu. Ini dapat dilihat dari deklarasi-deklarasi perguruan tinggi untuk memberi dukungan pada calon presiden. Ulama, santri, ustad, habib, pendeta dan sebagainya juga peduli dengan politik. “Mereka mulai menyadari pentingnya politik. Dari kelompok masyarakat itu, saya meyakini angka Golput akan menurun,” tegasnya. Anggota MPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidhowi juga berpendapat angka Golput dalam Pemilu 2019 ini tidak besar karena pemilu dilakukan serentak. “Kita yakin ada penurunan angka Golput. Dengan pemilu serentak ini maka semua elemen ikut bergerak,” katanya. Untuk mengurangi angka Golput, dia juga menekankan pentingnya sosialisasi tentang pemilu 2019 kepada masyarakat. Ahmad Baidhowi mengakui masih ada masyarakat terutama di daerah yang sulit terjangkau belum mengetahui pemilu dilakukan secara serentak. Peran media massa juga penting untuk menginformasikan berita pemilu serentak yang baru pertamakali diadakan di Indonesia. Pakar komunikasi politik dan Pengajar pascasarjana Universitas Budi Luhur Umaimah Wahid melihat masih terbuka peluang Golput dalam Pemilu 2019. Berdasarkan hasil survei sekitar 20 – 30% pemilih yang Golput. “Karena itu, Golput pada Pemilu 2019 ini diperkirakan naik dibanding Golput pada Pemilu 2014. Tapi masih ada waktu sekitar dua bulan untuk mengurangi Golput,” katanya. Menurut Umaimah, untuk mengurangi angka Golput, KPU agar lebih gencar untuk melakukan sosialisasi. Partai politik juga punya tanggungjawab untuk melakukan sosialiasi dan meyakinkan masyarakat agar mau memilih. Selain itu para kandidat politik, baik capres, cawapres maupun caleg, memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk ikut Pemilu. Pemuka masyarakat dan media massa punya tanggungjawab untuk memberikan informasi yang menggugah masyarakat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam Pemilu 2019. “Tanpa partisipasi bisa mengurangi legitimasi Pemilu. Ini tanggungjawab kita semua untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu,” jelasnya. “Kalau tidak, maka sangat sayang sekali karena dana yang dihabiskan cukup besar Rp 24,9 triliun. Sosialisasi harus maksimal dilakukan kepada masyarakat dan memberikan kepercayaan bahwa pemilu menentukan pemimpin dan perwakilan di lembaga legislatif. Pemilu ini penting untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik di masa depan,” katanya.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/mpr-golput-pemilu-2019-tidak-akan-besarMon, 18 Feb 2019 09:35:29 +0000HNW: Kita Jaga dan Kembangkan Kebudayaan Nasional <![CDATA[Minggu, 17 Februari 2019, ratusan jawara, pendekar, dan pesilat dari berbagai perguruan pencak silat tradisional se-Jakarta bersilaturahmi di GOR Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta. Mereka berada di sana selain untuk mengadakan gebyar budaya juga untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam acara itu hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW), Ketua Perguruan Silat Beksi Basyir Bustomi, Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Mohammad Jaya. Dalam sosialisasi, HNW mengucapkan terima kasih kepada para jawara, pendekar, dan pesilat yang telah bekerja sama dengan MPR untuk melakukan sosialisasi. "Ini merupakan yang keempat kalinya", ucapnya. Dipaparkan, selama ini MPR banyak menerima undangan dari berbagai ormas di Jakarta untuk melakukan sosialisasi. "Ini menunjukan warga Jakarta cinta Indonesia", ujarnya. Cinta Indonesia menurut pria yang juga menjadi Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu sudah dibuktikan warga Betawi sejak jaman dahulu. "Kita punya pahlawan nasional dari Betawi, MH Thamrin", paparnya. "Dalam cerita Si Pitung juga digambarkan bagaimana sosok dari Betawi anti penjajahan Belanda", tambahnya. Cinta kemerdekaan dan anti penjajahan tidak hanya melahirkan sosok pahlawan, nama Jakarta dikatakan HNW juga menunjukan arti kemenangan dari penjajahan. "Nama Jayakarta disematkan setelah bangsa ini berhasil mengusir penjajahan Portugis dari Jakarta", ungkapnya. "Ini kota simbol kemenangan dari penjajahan", tambahnya. Dari sejarah yang ada, menurut HNW bangsa ini merdeka berkat perjuangan para jawara, pendekar, dan pesilat. "Mereka jago bela diri", tuturnya. Untuk itu dirinya yakin silat akan tumbuh berkembang di Jakarta. Ditegaskan oleh HNW, dalam konstitusi pun negara wajib untuk mengembangkan kebudayaan nasional. "Silat salah satu kebudayaan kita", paparnya. Oleh sebab itu ditegaskan negara wajib menjaga dan menumbuhkembangkan olahraga yang mampu menjadi penyumbang medali emas terbanyak dalam Asian Games di Jakarta 2018 itu. "Kebudayaan punya hak untuk berkembang", tegasnya. Dirinya yakin berkembangnya silat akan membuat bangsa ini menjadi lebih baik. "Buktinya tidak ada jawara dan pesilat yang mabuk-mabukan", paparnya. Diajak para pesilat menjadi benteng bangsa dan budaya Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Siti Fauziah menuturkan silat Betawi perlu dipertahankan dan dilestarikan karena kesenian ini tak hanya sekadar tontonan namun juga mempunyai unsur tuntunan. Dirinya senang dalam silat yang berkembang di Jakarta ada regenerasi. "Terlihat ada para remaja dan anak-anak di sini", ucapnya. Bagi Siti Fauziah melestarikan kesenian bangsa sangat penting, "kalau tidak kita siapa lagi". Apa yang dikembangkan perguruan pencak silat Beksi menurut Siti Fauziah sama seperti yang dilakukan MPR. "Beksi mempunyai arti pertahanan dari empat penjuru", ujarnya. "Sama seperti MPR yang punya Empat Pilar", tambahnya.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/hnw-kita-jaga-dan-kembangkan-kebudayaan-nasionalSun, 17 Feb 2019 08:35:54 +0000HNW: Fakta Sejarah Ungkap Peran Umat Islam Dalam Tegaknya NKRI <![CDATA[Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A (HNW) mengajak masyarakat Indonesia terutama umat Islam Indonesia untuk mempelajari fakta sejarah peran umat Islam menegakkan NKRI. Hal tersebut sangat penting sebagai pembelajaran dan tambahan pemahaman di tengah-tengah maraknya mispersepsi yang kadang sangat berlebihan tentang Islam dan umat Islam Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa fenomenal mosi integral yang dilakukan seorang ulama, cendikiawan Islam, politikus Islam, pejuang kemerdekaan Indonesia dan Ketua Fraksi Partai Masyumi di DPR RIS era 1950-an Mohammad Natsir. Hal tersebut dikatakan HNW di hadapan sekitar 300 lebih Pimpinan dan anggota Lembaga Tahfidz Qur'an Jauharul Iman serta masyarakat umum peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, di GOR Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2019). Mosi Integral gagasan Natsir ini, lanjut HNW, dikemukakan Natsir pasa parlemen RIS tahun 1950. Mosi gagasannya inilah yang menyatukan kembali Indonesia dalam wadah NKRI yang sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS yang dibentuk tahun 1949 adalah hasil kesepakatan Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda yang disaksikan oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan negara serikat yang memisah-misahkan Indonesia dalam beberapa negara bagian yang sangat ditentang Natsir. "Gagasan Natsir dalam Mosi Intgralnya ini kemudian diterima parlemen dan kembalilah Indonesia dalam NKRI hingga kini tetap ada dan terjaga. Inilah benang merahnya bahwa tidak mungkin Islam dan umat Islam Indonesia bertolak belakang dengan konsep dan realisasi NKRI," ujarnya. Pengetahuan dan pemahaman tersebut dikatakan HNW sangat penting, apalagi kepada generasi muda milenial bahwa seluruh elemen bangsa Indonesia termasuk Islam memiliki peran dan kiprah yang besar dalam pembentukan NKRI hingga kini. "Umat Islam Indonesia saat ini juga harus menjaga warisan dari para pendahulunya tersebut bahkan harus lebih baik perannya, harus proaktif untuk agama dan negara. Jangan sampai masa bodoh dan terkesan 'cuek' dengan segala permasalahan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara," tandasnya. Sosialisasi Empat Pilar hasil kerjasama MPR RI dengan Lembaga Tahfidz Qur'an Jauharul Iman ini sendiri berlangsung selama setengah hari yang sangat disambut antusias peserta sosialisasi. Gaya pemaparan materi yang dilakukan HNW yang diselingi dengan candaan-candaan ringan dan cerdas mampu meraih perhatian peserta yang kebanyakan generasi muda dan kaum ibu.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/hnw-fakta-sejarah-ungkap-peran-umat-islam-dalam-tegaknya-nkriSat, 16 Feb 2019 12:20:31 +0000