Ketua MPR Ajak Anggota Baru Kawal Demokrasi Konstitusional <![CDATA[Bertempat di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 14 Maret 2019, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada Wa Ode Nur Zainab, Taslim Azis, Musthafa Bakri, dan Tari Siwi Utami. Ucapan selamat diberikan sebab pada hari itu mereka telah sah menjadi anggota baru MPR. Mereka yang berasal dari Fraksi PAN, Gerindra, Golkar, dan Hanura, menjadi anggota baru melalui proses pergantian antarwaktu (PAW). “Atas nama pimpinan MPR mengucapkan selamat datang di Majelis yang terhormat ini”, ujar Zulkifli Hasan. Dalam sambutannya, pria asal Lampung itu mengajak kepada semua untuk menjalankan tugas-tugas MPR meski di akhir-akhir masa tugas. Kehadiran anggota baru dirasa sangat penting apalagi di tengah tahun politik. “Kehadiran saudara-saudara diperlukan”, tuturnya. Di akhir masa jabatan MPR, menurut Zulkifli Hasan diharapkan para anggota tetap maksimal dalam bekerja. Hal demikian diingatkan sebab masyarakat akan mengawasi dan menilai komitmen para anggota dalam bekerja dan menyerap aspirasi masyarakat. Zulkifli Hasan memaparkan, MPR merupakan lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah yang memiliki tanggung jawab untuk mewujdukan demokrasi yang konstitusional. Ditegaskan, sebagai anggota MPR maka semua perlu untuk mencurahkan perhatian mengawal demokrasi agar berjalan dan bekerja menuju demokrasi yang konstitusional. “Apalagi di tahun politik”, ujarnya. Di tahun terakhir, menurutnya, merupakan kesempatan bagi anggota untuk mencermati dengan seksama aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Seringnya bertemu dengan masyarakat akan semakin mendekatkan aspirasi yang berguna untuk kemajuan demokrasi yang dibangun. Diungkapkan, MPR mempunyai visi ‘Menjadi Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat’. Dengan visi itu, Zulkifli Hasan mengajak anggota senantiasa berperan aktif dan bersinergi bersama seluruh komponen bangsa untuk memperkokoh ideologi bangsa, mewujudkan kedaulaytan rakyat, dan menegakkan demokrasi konstitusional. Dalam acara tersebut juga disampaikan, bahwa MPR dalam Periode 2014-2019 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945, UU MD3, dan juga memperhatikan tujuh rekomendasi MPR periode sebelumnya. Seluruh rekomendasi itu disebut telah ditindaklanjuti baik oleh pimpinan, anggota maupun badan-badan yang ada di MPR. “Targetnya adalah MPR periode saat ini dapat menetapkan keputusan yang ideal dan tepat untuk kemajuan bangsa dan negara”, paparnya. Dari semua paparan itu, Zulkifli Hasan mengatakan itulah tugas-tugas yang menanti anda. “Selamat bertugas”, pungkasnya.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/ketua-mpr-ajak-anggota-baru-kawal-demokrasi-konstitusionalThu, 14 Mar 2019 05:35:15 +0000Mahyudin: Kebebasan Harus Taat Aturan <![CDATA[Wakil Ketua MPR DR. Mahyudin, ST., MM., menyatakan senang MPR bisa bekerja sama dengan GM FKPPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri) Kota Bontang dalam melalukan sosialisasi Empat Pilar MPR. “Ketika ada usulan kerja sama sosialisasi Empat Pilar MPR dengan FKPPI, langsung saya setujui,” ungkap Mahyudin. Dan, acara itu pun terselenggara di Ballroom Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (5/3/2019). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MPR, Mahyudin, menyampai kata pengantar sekaligus membuka sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut. Sosialisasi ini diikuti 400 peserta yang terdiri dari warga masyarakat dan para pelajar dari Kota Bontang. Bersama Mahyudin juga hadir sebagai narasumber dua anggota MPR dari Fraksi Golkar, yaitu Hetifah Sjaifudian dan Popong Otje Djundjunan. Tokoh nasional asal Kalimantan Timur ini punya alasan kenapa kerjasama dengan FKPPI ini begitu penting. Karena, lanjut Mahyudin, orangtua mereka menjadi saksi sejarah, bagaimana kita mampu memperoleh kemerdekaan. “Itu tidak mudah, banyak darah ditumpahkan, banyak air mata terkuras, dan banyak jiwa melayang untuk kita bisa seperti sekarang ini,” kata Mahyudin. Pengorbanan yang diberikan oleh para pejuang kita itu, menurut Mahyudin, adalah bukti bahwa kemerdekaan tidak diperoleh secara gratis. Oleh karena itu, MPR dan FKKPI memiliki satu misi, yaitu mempertahankan yang kita miliki bersama, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai kapan pun. Mahyudin kemudian menjelaskan makna kemerdekaan. Ia mengutip ucapan Bung Karno yang menyatakan, kemerdekaan itu jembatan emas. Dulu, sebelum merdeka, rakyat kita bodoh, mudah diadu domba karena miskin. Contoh penindasan dilakukan oleh Belanda adalah ditemukan kopi luwak, kopi yang sekarang harganya sangat mahal. Padahal penemuan itu secara tidak disengaja. Sejarahnya, rakyat kita disuruh oleh Belanda untuk menanam kopi, tapi petani kita tidak boleh minum kopi. Untuk bisa menikmati kopi petani kita memungut biji kopi yang berasal dari kotoran binatang luwak. Ternyata kemudian harganya sangat mahal. Bahkan luwak sekarang malah dipelihara agar menghasilkan kopi. Itulah penjajahan. Oleh karena itu, kata Mahyudin, masyarakat kita sepakat untuk merdeka. Sebagai jembatan emas untuk membawa kita dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya, dari terbelenggu menjadi bebas. “Malah sekarang terlalu bebas, padahal kebebasan itu harus taat aturan,” jelas Mahyudin. Mahyudin menunjuk contoh, orang sekarang tak segan mencaci maki, menyebar berita hoax. Seperti kejadian di Surabaya, ada seorang ibu membawa anaknya melakukan bom bunuh diri. Apalagi menjelang Pemilu ini segala cara dihalalkan. Untuk itu, Mahyudin mengingatkan, agar jangan sampai kita kembali ke zaman jahiliah. Untuk itu, menurut Mahyudin, di sinilah perlunya Empat Pilar. Bahwa Indonesia bukan negara agama tapi negara beragama. Artinya, setiap penduduk Indonesia wajib beragama. Begitu pula kedaulatan, tolong gunakan dengan sebenar-benarnya. “Jangan gunakan kedaulatan itu untuk korupsi,” ungkap Mahyudin. Mengingat sekarang banyak pejabat ditangkap KPK karena korupsi. Juga dalam hal memilih pemimpin, Mahyudin menganjurkan, dalam memilih pemimpin pilihlah pemimpin yang disukai. Kalau suka 01 silahkan, suka 02 silahkan. “Jangan sampai karena beda pilihan jadi pisah ranjang,” ujar Mahyudin.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/mahyudin-kebebasan-harus-taat-aturanWed, 06 Mar 2019 02:52:52 +0000Mahyudin : Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat <![CDATA[Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat maka Pemilu adalah kesempatan buat masyarakat untuk melaksanakan hak pilihnya, dengan memilih calon yang disukai. Wakil Ketua MPR Dr. Mahyudin, ST., MM., menyatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan seusai memberi pengarahan dan membuka sosialisasi Empat Pilar MPR di Ballroom Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa sore (3/5/2019). “Jadi harapan kami semua masyarakat yang memiliki hak pilih datang ke TPS. Jangan Golput, karena masa depan bangsa ada di tangan rakyat semua,” ujar politisi asal Kalimantan Timur. Mengenai kekekhawatiran terjadinya money politic, Mahyudin menegaskan, itu adalah tugas Panwaslu untuk mengawasinya. “Panwaslu harus menguasai persoalan pemilu. Potensi terjadinya money politic harus diawasi dengan benar,” harap Mahyudin. Untuk mencegah terjadinya money politic, menurut Mahyudin, hukum harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. “Bagi siapa yang melakukan money politic, baik yang memberi maupun yang menerima harus dikenakan hukum yang sama,” ungkap Mahyudin. Hukum yang pantas untuk pelaku money politic adalah hukum pidana, “Jadi, ini penting dijelaskan kepada masyarakat bahwa money politic dihukum secara pidana. Maka, harapan kami money politic itu tidak ada,” kata Mahyudin. Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga menjelaskan soal hoax yang marak terjadi menjelang Pemilu 2019. Menurut Mahyudin, masyarakat semakin ke sini semakin cerdas, hoax tidak lagi ditanggapi oleh masyarakat. “Masyarakat sudah capek membaca yang begitu itu,” ujarnya. Lain halnya lima bulan lalu, orang masih senang-senangnya berbicara masalah calon. Tapi hari ini, kata Mahyudin, hoax sudah tak efektif lagi dan masyarakat sudah semakin cerdas,” ujar Mahyudin. Ia juga secara tegas menyatakan bahwa hoax itu dilakukan oleh orang-orang jahat.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/mahyudin-kedaulatan-berada-di-tangan-rakyatWed, 06 Mar 2019 07:25:09 +0000MPR : Semua Pihak Harus Menjaga dan Merawat Kebhinnekaan <![CDATA[Kebhinnekaan adalah sebuah keniscayaan. Kita memang bhinneka dan berbeda. Tapi dengan kebhinnekaan itu Indonesia semakin kuat. Karena itu penting bagi semua pihak untuk menjaga dan merawat kebhinnekaan. Demikian rangkuman dari Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Merawat Kebhinnekaan Indonesia” di Media Center Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/3/2019). Diskusi kerjasama MPR dan Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini menghadirkan narasumber anggota Fraksi PDIP MPR, Masinton Pasarribu, juru bicara PBNU, Nabil Haroen, dan pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago. Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia lahir dari konsensus bersama. “Sejak awal negara kita dirancang untuk semua, baik berbagai suku, adat istiadat, agama dan keyakinan yang berbeda. Karena itu sesungguhnya kita tidak mengenal warga negara kelas dua. Semuanya sama karena negara ini didirikan untuk semua,” katanya. Dalam sejarah bangsa Indonesia, baik NU dan Muhammadiyah menjadi bagian dari pemilik saham terbesar bangsa ini. “Karena itu NU dan Muhammadiyah punya kewajiban menjaga bangsa dan negara ini langgeng dengan prinsip kebangsaan, yaitu negara untuk semua meskipun memiliki latarbelakang yang berbeda,” ujarnya. Masinton mengingatkan dalam merawat kebhinnekaan itu ada upaya dari sekelompok kecil yang melakukan gerakan-gerakan seperti apa yang terjadi di Timur Tengah. “Gerakan itu bukan tidak ada, tapi gerakan itu ada meski kecil. Misalnya, kasus bom bunuh diri,” ucapnya. Karena itu dia menegaskan lagi bahwa Indonesia ini didirikan untuk semua dengan konsepsi Pancasila. Hal ini harus dijaga dan dirawat. Sementara itu juru bicara PBNU, Nabil Haroen juga mensinyalir akhir-akhir ini ada upaya yang dilakukan segelintir orang untuk membuat polarisasi di negeri ini. “Tidak hanya saat Pemilu Presiden (Pilpres). Tapi sudah ada sebelumnya. Mereka ingin memecahbelah dan mengkotak-kotakan sehingga terjadi benturan-benturan di masyarakat,” ungkapnya. Juru bicara NU itu menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) akan selalu dan terus berjuang dalam menjaga NKRI. Dari sejarah NU, mulai dari pra kemerdekaan sampai sekarang, terlihat komitmen terhadap Indonesia. “Sampai kapan pun NU dan badan-badan di bawahnya akan selalu menjaga kebhinnekaan Indonesia,” tuturnya. Dia juga menyinggung keputusan Munas NU di Banjar soal kafir. “Dalam berbangsa tidak dikenal kafir, tetapi sebagai sesama anak bangsa. Ini sesuai dengan ajaran NU, ukhuwah wathoniah, yaitu persaudaraan sesama anak bangsa. Keputusan ini adalah salah satu upaya dan komitmen NU terhadap kebangsaan. Urusan teologi ada di kamar masing-masing, tetapi sebagai anak bangsa kita menyebutnya sesama warga negara,” jelasnya. Pengamat politik Pangi Syarwi Pangi mengatakan kebhinnekaan itu adalah sebuah keniscayaan. “Kita memang bhinneka dan berbeda. Tapi dengan kebhinnekaan itu, Indonesia malah semakin kuat,” katanya. Dalam hal kebhinnekaan, lanjut Pangi, kita tidak perlu mengajarkan orang Indonesia tentang toleransi. “Bahkan NU dan Muhammadiyah tidak mau lagi diajarkan soal toleransi. Karena kedua organisasi besar itu sudah clear tentang pluarisme, kebhinnekaan, dan keIndonesiaan. Kalau kita ajarkan ormas itu tentang toleransi keberagamaan, kita jadi mundur lagi,” ujarnya. Namun, Pangi menyebutkan saat ini ada fenomena yang membenturkan antara nasionalisme dan Islam. Juga dihadap-hadapkan antara “Saya Pancasila” dan “Tidak Pancasila”, “Toleran” dan “Intoleran”, Nasionalisme dan Islam (Radikal). “Antara yang paling Pancasila dan tidak Pancasila. Antara yang paling toleran dan tidak toleran. Antara yang nasionalis dan Islam. Ini dibenturkan terus menerus. Ini sangat berbahaya. Sampai kapan ini bisa selesai?,” tanyanya. “Biasanya kalau sudah dibelah-belah seperti ini agak susah. Recoverinya agak lama. Kita tidak selesai ber-Pancasila, bertoleransi. Marilah kita bernarasi tentang keadilan, kesejahteraan, kebangsaan, Merawat keIndonesiaan, kebhinnekaan itu penting,” imbuhnya.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/mpr-semua-pihak-harus-menjaga-dan-merawat-kebhinnekaanMon, 04 Mar 2019 11:05:17 +0000Mahyudin : Kita Krisis Tokoh Bangsa yang Memberi Tuntunan <![CDATA[Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan Indonesia mengalami krisis tokoh bangsa yang bisa memberi tuntunan. Kita punya banyak tokoh tapi tidak bisa menjadi contoh atau teladan. Berbicara dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di depan Forum RT Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Selasa (12/3/2019), Mahyudin mengatakan rakyat Indonesia membutuhkan tokoh panutan. Tokoh panutan itulah yang memberi tuntunan. Sedangkan tuntunan diperoleh dari tontonan atau proses meniru. "Hari ini kita tidak lagi memiliki figur-figur yang bisa menjadi panutan dan memberi tuntunan dalam berbangsa dan bernegara," katanya. Mahyudin menyebut Indonesia tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno atau Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya. "Bung Karno membakar nasionalisme rakyat. Banyak orang pada waktu itu kagum dengan pidato-pidato Bung Karno," katanya memberi contoh. "Kita tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno. Kita rindu pada figur Bung Karno dan tokoh pendiri bangsa lainnya," imbuh Mahyudin. Ketiadaan tokoh-tokoh seperti itu membuat bangsa ini mengalami krisis tokoh bangsa yang menjadi panutan dan memberi tuntunan. "Sekarang kita juga banyak tokoh, tapi tidak menjadi panutan dan memberi tuntunan," tutur Mahyudin. Tokoh seperti pimpinan lembaga negara, lanjut Mahyudin, justru tersangkut kasus hukum (korupsi). Contohnya Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terjerat kasus korupsi. Belum lagi banyak menteri, gubernur, bupati, anggota legislatif terjerat kasus korupsi. "Tokoh para pejabat kita banyak tersangkut kasus korupsi. Ini masalah kita," ujarnya. Mahyudin menambahkan krisis tokoh bangsa ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh publik sekarang ini. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi politik dalam Pemilukada yang hanya berkisar 60 persen. "Karena masyarakat tidak percaya. Jangan-jangan mereka beranggapan hanya memilih calon koruptor saja," ucapnya. Krisis ketiadaan tokoh bangsa ini masih ditambah dengan kemajuan teknologi informasi. Mereka bisa mencaci maki tokoh berlindung di balik teknologi informasi. "Orang bisa memaki lewat twitter, instagram, facebook, whatsapp. Individualistik makin kuat," jelasnya. Mahyudin mengajak peserta sosialisasi untuk menjaga jati diri bangsa. "Inilah pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR. Empat Pilar adalah pemersatu bangsa. Karena itu penting sekali penerapan Empat Pilar ini untuk mempertahankan jati diri bangsa," katanya.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/mahyudin-kita-krisis-tokoh-bangsa-yang-memberi-tuntunanTue, 12 Mar 2019 07:35:12 +0000Hidayat : Masyarakat Tidak Boleh Bosan Mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR <![CDATA[Wakil Ketua MPR RI DR. H.M Hidayat Nur Wahid MA, Mengajak masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya tak bosan-bosan mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR. Karena sesungguhnya, sebagian materi sosialisasi, itu berisi sejarah perjuangan bangsa, khususnya pengorbanan umat Islam dalam merebut dan mempertahankan NKRI. Dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, kata Hidayat berarti mengenang dan mengingat kembali jasa umat Islan, dan para ulama yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. "Kita perlu melakukan penyegaran kembali ingatan tentang perjuangan para pahlawan, agar kita memiliki semangat yang besar untuk mempertahankan NKRI, dan mewariskannya kepada anak cucu kita", kata Hidayat menambahkan. Para ulama dan tokoh-tokoh Umat Islam, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Agus Salim, hingga Mohammad Natsir, menurut Hidayat merupakan representasi Umat Islam Indonesia. Mereka itu ikut berjuang, demi tetap tegaknya NKRI. Karena itu, jasa dan perjuangannya harus senantiasa diingat oleh seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar, dikalangan masyarakat Pasar Minggu dan Sekitarnya. Acara tersebut berlangsung di aula Masjid Nurul Badar, jl. Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan, Jumat (1/3). Sosialisasi Empat Pilar MPR, tersebut terlaksana berkat kerjasama MPR dengan Yayasan Ibnu Hisyam, Jakarta. Turut hadir pada acara tersebut pengurus yayasan Ibnu Hisyam Ahmad Rachmawan. Pada kesempatan itu, Hidayat mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pemilu 17 April. Terutama ikut mengawasi kemungkinan adanya orang-orang yang tidak berhak ikut memilih. Ini penting agar pemilu nanti berjalan dengan jujur dan adil. Apalagi, saat ini tengah ramai, adanya warga asing yang juga memiliki e KTP. "Kalau ada orang punya e KTP, tetapi tidak bisa ngomong bahasa daerah dan bahasa Indonesia, sebaiknya laporkan kepada petugas. Jangan sampai mereka yang tidak berhak memilih, malah memberikan suaranya di TPS", kata Hidayat menambahkan.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/hidayat-masyarakat-tidak-boleh-bosan-mengikuti-sosialisasi-empat-pilar-mprFri, 01 Mar 2019 15:50:01 +0000HNW Sosialisasi 4 Pilar, Aktivis PKK Curhat Minta Digaji <![CDATA[JAKARTA - Program pertama dari 10 Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sejalan dengan program Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Karena itu, MPR yakin, emak-emak yang menjadi tulang punggung gerakan PKK adalah benteng Pancasila di Indonesia. Demikian ditegaskan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan para penggerak PKK Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (10/3/2019) di Damai Kitchen, Pesanggrahan, Jaksel. "Program pertama dari 10 Program Pokok PKK adalah Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Maka para penggerak PKK ini pastilah juga mereka yang menjunjung tinggi Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa," ujar Hidayat yang baru saja mendapat Anugerah Teropong Parlemen Award 2019 sebagai Tokoh Empat Pilar Kebangsaan. Hidayat menjelaskan, sejaran mencatat, kemerdekaan Indonesia didasarkan dengan kuat pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. "Sejaran mencatat pula bagaimana para bapak dan ibu bangsa berhasil menghindarkan NKRI dari kehancuran dengan kompromi menghapuskan 7 kata dari Sila Pertama, namun Ketuhanan Yang Maha Esa tetap menjadi akidah bangsa ini.Maka saya yakin para penggerak PKK juga akan jadi penjaga keutuhan NKRI," tandas Hidayat. Mengingatkan peran besar para penggerak PKK, seorang aktivis PKK dalam sesi tanya jawab menyempatkan curhat. "Bolehlah ke depan kami digaji pak. Sebatas UMR saja," katanya disambut riuh tepuk tangan rekan-rekannya. Menanggapi curhatan tersebut, Hidayat mengungkapkan, gaji diberikan untuk jabatan-jabatan formal. Sedang untuk kegiatan semacam PKK lebih tepat diberikan insentif. "PKK ini kegiatan sosial. Maka, pendekatannya juga sosial. Harusnya sih, apa yang dikerjakan oleh PKK ini sudah tuntas dikerjakan oleh negara melalui Kemensos. Tapi nyatanya kan belum. Maka muncul kegiatan sosial seperti PKK ini," tutur Hidayat. Hidayat menambahkan agar pemberian insentif ini tak membebani anggaran negara, maka disiapkan alokasi khusus di dalam anggaran dana Desa atau Kelurahan. "Bisa dialokasikan khusus dari dana desa dan kelurahan. Untuk PKK dengan peran besarnya itu, bisa ditingkatkan minimal 3 kali lipat dari yang lalu. Tidak menambah anggaran negara, tapi pakai anggaran yang ada," tandas Hidayat.]]>http://mpr.go.id/berita/detail/hnw-sosialisasi-4-pilar-aktivis-pkk-curhat-minta-digajiMon, 11 Mar 2019 02:55:21 +0000