image

Wakil Ketua MPR RI Apresiasi HIMBARA Tunda dan Kaji Kembali Kenaikan Tarif Transaksi ATM Link

Jumat, 04 Juni 2021 09:56 WIB

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengapresiasi langkah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk yang akhirnya melakukan penundaan dan pengkajian kembali rencana kenaikan tarif transaksi ATM Link pada 1 Juni 2021 mendatang. Menurutnya, masukan dan saran dari Partai Demokrat yang membawa aspirasi masyarakat sudah sepatutnya untuk didengarkan dan dilakukan pengkajian ulang.

Menurut Syarief Hasan, sejak awal Partai Demokrat menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan biaya ATM Link. "Kami sejak awal mendorong Himbara mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia hari ini yang sedang kesulitan sehingga tidak seharusnya menaikkan biaya transfer ATM Link.", ungkap Syarief Hasan.

Memang, Bank-bank BUMN (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN) bersepakat dengan PT Jalin untuk menaikkan tarif transaksi di ATM Link yang awalnya tanpa tarif. Tarif cek saldo di ATM Link naik sebesar Rp.2.500,- sedangkan tarif penarikan tunai di ATM Link naik sebesar Rp.5.000,- persekali transaksi dari yang sebelumnya gratis. Namun, karena protes keras dari masyarakat dan LSM, termasuk Partai Demokrat, kebijakan tersebut ditunda.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai, kebijakan menaikkan tariff ATM Link memang tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan ATM Link. “ATM Link ini sejak awal hadir dengan tujuan mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN dalam bertransaksi secara efektif dan efisien sehingga harusnya kebijakannya bukan mempersulit nasabah.”, ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, bank-bank pelat merah harusnya memiliki jaringan yang mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN bertransaksi. “ATM Link menjadi solusi nasabah seluruh bank BUMN di Indonesia dalam bertransaksi. ATM Link juga hadir agar jumlah pengadaan ATM tidak terlalu banyak dan biaya transaksi tetap gratis sehingga tidak perlu ada kenaikan, khususnya di masa Pandemi.”, ungkap Syarief.

Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah dan Himbara untuk mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat. “Masyarakat telah terganggu dengan beberapa kebijakan ekonomi dari Pemerintah akhir-akhir ini. Pemerintah perlu melakukan kajian sehingga tidak menjadi bola salju hilangnya kepercayaan masyarakat. Langkah penundaan kenaikan tarif ATM Link menjadi salah satu solusi yang cukup baik.", ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk mencari alternatif lain dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. “Pemerintah harusnya membuat perencanaan jangka panjang yang bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi, bukan kebijakan-kebijakan pemasukan jangka pendek yang semakin memberatkan masyarakat kecil.”, tutup Syarief Hasan.


Anggota Terkait :

Dr. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E, M.M, M.B.A.