image

Bonus Demografi Perlu Dukungan Politik Anggaran

Selasa, 30 Juni 2015 14:00 WIB

Plt Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, BKKBN, Lalu Makripuddin, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mau melaksanakan program keluarga berencana (KB). Dari program KB yang telah berjalan sejak tahun 1970-an membuat Indonesia sejak tahun 2010 menikmati bonus demografi.

Menurut Lalu, dari sisi demografi, bonus demografi sangat bagus untuk kemaslahatan ummat. "Dalam bonus demografi semakin banyak usia produktif," ujarnya. Meski demikian Lalu menegaskan dalam bonus demografi harus ada lapangan pekerjaan dan perempuan harus masuk pasar kerja.

Apa yang dikatakan Lalu itu saat dirinya menjadi narasumber dalam Dialog 4 Pilar MPR yang tayang pada pada 29 Juni 2015 di TV Berita Satu.

Dalam dialog yang bertema Bonus Demografi, M. Ali Taher, Ketua Fraksi PAN di MPR, yang juga menjadi narasumber dialog, mengatakan saat ini pemerintah belum memberi hak-hak konstitusional. "Apakah pemerintah sudah memberi pekerjaan yang layak pada masyarakat?" tanya Ali. "Apakah negara sudah memberi akses kepada masyarakat untuk membuka usaha?" tanyanya lagi.

Menurut Ali bila pemerintah belum bisa memberi lapangan pekerjaan dan akses usaha maka ia harus memberi pendidikan formal dan ketrampilan agar siap pakai dalam dunia kerja.

Diakui IPM bangsa Indonesia masih di bawah. Sebab negara belum berpihak pada rakyat dalam dunia pendidikan maka output lulusannya bekerja pada pekerjaan kasar. Untuk itu dirinya menegaskan politik anggaran pendidikan harus mampu meningkatkan kemampuan.

Negara dikatakan harus melakukan percepatan dalam meningkatkan ketrampilan masyarakat melalui balai latihan kerja. Pemerintah harus tahu potensi daerah.

Lebih lanjut dikatakan, sumber daya manusia ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Diakui kedua hal itu masih sangat memprihatinkan untuk itu dirinya menegaskan kembali pentingnya politik anggaran yang bisa meningkatkan pendidika dan kesehatan masyarakat.