Aksesibilitas
✖
Aksesibilitas Layar
Default
Menu
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, saat menghadiri peluncuran dua buku tentang Risalah dan Sejarah MPR di Gedung Merdeka, Bandung, Minggu (27/9/2026).

JAKARTA — Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dr. Dedi Iskandar Batubara, menyambut positif peluncuran dua buku MPR RI yang merekam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, mulai dari sejarah kelembagaan MPR hingga risalah perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Peluncuran dua buku tentang Risalah dan Sejarah MPR tersebut berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026).

Tempat peluncuran buku tersebut juga menjadi saksi sejumlah peristiwa penting dalam sejarah bangsa, di antaranya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955.

Pada agenda peluncuran Buku Risalah dan Sejarah MPR itu mengangkat tema “Merawat Memori Konstitusi: Sejarah dan Risalah MPR dalam Meneguhkan Demokrasi Indonesia.”

Senator Dedi Iskandar berharap semua yang terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia harus ditulis.

“Sebab tulisan (kehidupan bernegara, red) menjadi warisan bagi anak dan cucu kita,” ujar Senator Dedi Iskandar seusai memimpin doa pada acara peluncuran dua buku tersebut.

Buku sebagai Warisan Perjalanan Bernegara

Lebih lanjut, Senator dari Sumatera Utara itu mengatakan sebuah buku isinya pasti menyangkut catatan, temuan, rangkuman dari berbagai macam pikiran.

“Saya kira sudah sangat wajar. Buku ini tematik soal konstitusi,” ujar Senator Dedi.

Dedi menilai buku tersebut dapat lebih memberikan informasi yang komprehensif bagi anak-anak generasi hari ini bahwa ada perjalanan panjang kita dalam bernegara, khususnya dalam membangun konstitusi.

“Ada perubahan-perubahan di konstitusi kita dan semua dijelaskan secara ilmiah, akademis. Hal ini menjadi penting karena ini sejarah,” tegas Senator Dedi Iskandar.

Senator Dedi Iskandar menambahkan ide besar dalam penulisan buku ini sebagai risalah dalam meneguhkan demokrasi sangat baik.

”Kita menjelaskan mengapa kita memilih demokrasi sebagai pilihan terbaik dalam merumuskan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Senator Dedi Iskandar.

Gedung Merdeka dan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menempatkan penerbitan buku itu sebagai bagian dari upaya menjaga ingatan bangsa terhadap proses panjang pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Muzani mengatakan pilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi peluncuran memiliki makna historis. Gedung tersebut menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, ketika 29 negara Asia dan Afrika berkumpul di tengah ketegangan Perang Dingin.

Menurut dia, Gedung Merdeka juga berkaitan dengan perjalanan konstitusional Indonesia karena pernah menjadi tempat berlangsungnya pembahasan para anggota Konstituante mengenai masa depan ketatanegaraan.

“Gedung ini menjadi saksi bagaimana dunia ditentukan pada masa depan oleh negara-negara Asia Afrika. Gedung ini juga menjadi saksi bagaimana anggota Konstituante merumuskan” masa depan ketatanegaraan Indonesia, kata Muzani dalam sambutannya.