Gerakan reformasi yang bergulir pada 1998 memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Salah satu dampak negatif pasca reformasi adalah tercerabutnya Pancasila dari bumi Indonesia. Sejak itu Pancasila ditinggalkan masyarakat karena dianggap sudah digunakan pemerintahan orde baru untuk melanggengkan kekusaan. Bahkan mata pelajaran Pancasila yang sebelumnya terdapat dalam kurikulum nasionalpun turut dihilangkan.
Kini akibat tercerabutnya Pancasila dari kehidupan masyarakat, mulai terasa akibatnya. Seluruh elemen masyarakat mulai digandrungi disorientasi. Mereka berjalan sendiri-sendiri, dan membawa kepentingannya masing-masing. Sementara kepentingan bangsa dan negara ditinggalkan begitu saja.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Sosialisasi MPR Achmad Basarah usai mengukti rapat evaluasi akhir tahun pelaksanaan sosialisasi empat pilar tahun 2015. Hasil dari rapat tersebut, untuk selanjutnya akan digunakan untuk menyusun rencana pelaksanaan sosialisasi pada 2016. Rapat evaluasi akhir tahun pelaksanaan sosialisasi empat pilar tersebut berlangsung di Denpasar Bali pada Rabu (2/12).
Menyadari kesalahan tersebut, kata Basarah MPR berinisiatif melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR. ( Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara). Tugas tersebut diambil MPR karena saat ini Indonesia tidak memiliki lembaga yang berwenang melakukan sosialisasi empat pilar.
"Zaman orde lama dikenal adanya lembaga pengembangan jiwa revolusi, sementara zaman Soeharto ada BP7, kini lembaga seperti itu tidak ditemukan", kata Basarah menambahkan.
Ketiadaan lembaga-lembaga seperti itu membuat masyarakat mengalami disorientasi. Sehingga kehidupan yang berjalan jauh dari harapan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk meningkatkan keberhasilan sosialisasi seperti yang sudah dicapai selama ini, MPR akan memperluas kerjasama dengan pihak-pihak lain selain yang sudah terjalin selama ini. Selain Polri, TNI dan PGRI, MPR juga akan meningkatkan kerjasama dengan Pramuka mahasiswa dan organisasi lainnya.
"MPR akan terus mendesak presiden untuk segera membentuk lembaga negara yang bertugas melakukan sosialisasi, agar keberhasilannya bisa segera dirasakan", kata Basarah lagi.