[Jakarta, 24/3] Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid dengan tegas menolak rencana tes massal Covid-19 bagi anggota DPR/MPR-RI dan keluarganya. Ia mendorong tes massal dilakukan untuk rakyat yang lebih membutuhkan, maupun tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan wabah virus ini.
“Batalkan rencana rapid test Covid-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya, dan ubah jadi untuk rakyat yang membutuhkan, terutama tenaga medis”, demikian disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis saat wfh di Jakarta (24/3).
Hidayat justru mendorong DPR fokus dukung dan kawal rencana realokasi anggaran yang telah ditekan oleh Presiden Jokowi dalam Inpres No.4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ia juga mendorong DPR bersama Pemerintah menyediakan payung hukum bagi BPJS untuk menanggung pembiayaan pasien yang terpapar Covid-19, sebagaimana dimintakan oleh Dirut BPJS.
Lebih lanjut, Hidayat mengingatkan bahwa teror Covid-19 ini telah menjadi “teror”, dan mungkin berlangsung lama, oleh karena itu ia meminta DPR untuk mendorong Pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2020 dalam rangka penanganan Covid-19. Hal ini sesuai dengan UU No.20 tahun 2019 tentang APBN 2020 di mana revisi APBN bisa diajukan jika terjadi perubahan asumsi makro dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII ini mencontohkan, Kementerian Sosial harus meningkatkan belanja bansos untuk masyarakat miskin yang mata pencahariannya terdampak Covid-19.
“DPR perlu dorong Pemerintah ajukan APBN-P secepatnya, agar anggaran negara Rp 2500an Triliun tahun ini fokus untuk keselamatan rakyat dari Covid-19 dan masalah-masalah terkait”, tegasnya.