Ketika menyampaikan materi tentang lembaga-lembaga negara, khususnya presiden/kekuasaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah, Dr. Ir. Lukman Edy, M.Si., Pimpinan Fraksi PKB di MPR RI, menyinggung soal sistem pemerintahan yang pernah menjadi pilihan untuk Indonesia, federal atau negara kesatuan.
Sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sudah mendiskusikan apakah Indonesia menggunakan sistem federal atau negara kesatuan. Waktu itu ada yang mengusulkan negara federal, tapi juga ada mengusulkan negara kesatuan. Misalnya, kerajaan-kerajaan di Malaka, menurut Lukman Edy, menginginkan pemerintahan federal, karena di sana banyak kerajaan. "Tapi, karena lebih banyak yang memilih negara kesatuan maka Indonesia kemudian menjadi negara kesatuan," kata Lukman Edy.
Lukman Edy menyampaikan hal itu ketika berbicara di depan 100 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode Outbound di Ballroom Golden Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Sabtu siang (25/3/2017). Bersama Lukman Edy, juga menjadi narasumber pada sesi III itu adalah anggota MPR Ir. H. Azhar Romli, M.Si.
Lebih lanjut Lukman Edy menyatakan, setelah reformasi ide negara federal ini muncul kembali. "Ide ini mucul sebagai akibat dari kesahan yang dibuat oleh pemerintahan sebelum 1998," ujar Lukman Edy. Karena, waktu itu, pemerintahan sangat sentralistik, kekayaan negara kebanyakan digunakan untuk membangun Jakarta, sementara daerah tetap miskin.
Kalau toh kemudian muncul Otonomi Daerah Seluas-luasnya, itu adalah pilihan jalan tengah, "Otonomi Daerah Seluas-luasnya ini sebagai koreksi terhadap pemerintah sebelum 1998," ungkap Lukman Edy. Meski, menurut Edy, Otonomi Daerah Seluas-luasnya ini tidak jauh amat dari federasi.
Hanya saja, kata Lukman Edy menambahkan, kalau saja waktu itu pilihannya jatuh pada sistem federal maka sangat berbahaya. "Karena sistem federal ini dekat sekali dengan dis-integrasi," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.