.menu_preview{ /* display:none;*/ }

MPR Serap Aspirasi Akademisi Universitas Palangka Raya

Selasa, 28 Jan 2020 - 20:52


 
Kedatangan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan di Universitas Palangka Raya (UPR), Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 28 Januari 2020, disambut langsung oleh Rekor UPR Andrie Elia beserta jajaran petinggi kampus lainnya.
 
Andrie dalam sambutan mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Syarief Hasan yang datang ke kampus yang dipimpinnya. Kehadiran pimpinan MPR diharap membawa perubahan bagi UPR menjadi lebih baik dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. “Kampus ini masih memiliki keterbatasan namun kami tetap semangat dan pantang mundur”, ujarnya.
 
Syarief Hasan menyambangi kampus yang berjaket kuning itu untuk melakukan serap aspirasi terkait wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN. Serap aspirasi yang digelar di Aula Rahan, Gedung Rektorat UPR, hadir puluhan dosen, dekan, kepala jurusan, dan perwakilan mahasiswa. Diawal sambutan, pria asal Sulawesi itu mengatakan pimpinan MPR saat ini sangat luar biasa. “Mencerminkan seluruh kekuatan partai politik dan perwakilan daerah”, ujarnya. Tak hanya itu, dalam menentukan keputusan, MPR mengedepankan musyawarah dan mufakat. “Seperti dalam pemilihan Pimpinan MPR Periode 2019-2024”, ujarnya. Meski demikian dirinya menegaskan voting juga bagian dari demokrasi. “Musyawarah merupakan jalan yang terbaik dalam demokrasi namun voting tak mengurangi nilai demokrasi”, tuturnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Syarief Hasan meminta masukan dan pendapat dari akademisi UPR sejauh mana pentingnya melakukan amandemen UUD. Sebab amandemen menyangkut hajat hidup orang banyak maka MPR perlu melakukan komunikasi dengan rakyat. “Rakyat yang menentukan”, ujarnya.
 
Salah satu bentuk komunikasi dengan rakyat untuk meminta pendapat dan masukan terkait wacana amandemen, membuat MPR menyambangi kampus-kampus di Indonesia. “Mengapa MPR mengunjungi kampus-kampus?” tanya Syarief Hasan. “Karena kampus merupakan salah satu think tank”, jawabnya. Untuk itulah dirinya tekun meminta masukan dan pendapat dari kampus-kampus. “Saya berharap civitas akademika UPR bisa memberi masukan hari ini maupun tertulis”, harapnya. MPR ingin mendapat masukan secara utuh.
 
Keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN menurut Syarief Hasan karena ada masyarakat yang berpendapat pembangunan yang dilakukan saat ini tidak sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan yang dilakukan antar pemerintah dan periode menjadi terputus. Sebenarnya dalam melakukan pembangunan terencana sudah ada payung hukumnya yakni lewat undang-undang namun undang-undang itu ada yang mengakui sangat lemah sehingga perlu payung hukum yang lebih kuat yang dituangkan dalam UUD.
 
Wacana terkait amandemen diakui Syarief Hasan menimbulkan dinamika, muncul hipotesa dan antitesa. Untuk itu semua pendapat dan masukan yang ada diharap dilakukan secara analisis. “Untuk itu kedatangan kami ingin menggali masukan dan pendapat dari akademisi UPR”, ujarnya. Kampus dan pihak masyarakat lainnya menurutnya perlu dilibatkan dalam masalah ini.

Syarief Hasan dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas saran, masukan, dan pendapat dari akademisi dan mahasiswa UPR. “Semua masukan akan menjadi dokumen resmi MPR”, ungkapnya.  


Baca Juga

Kontak