Setelah mendapat berbagai masukan dari para pakar peserta dalam FGD di Swiss-Bel Ambon, Senin malam, 6 Juli 2015, anggota Badan Pengkajian MPR Profesor Dr. Hendrawan Soepratikno selaku penyelia menyatakan, baik GBHN maupun RPJPN sama-sama dokumen perencanaan, sama-sama merupakan dokumen mimpi kolektif kita sebagai bangsa.
Hanya saja, kata Hendrawan lebih lanjut, keduanya memiliki perbedaan. Kalau GBHN terlihat lebih konsisten, tapi miskin improvisasi. Sementara RPJPN yang dilaksanakan sekaramg kaya improvisasi tapi sering tidak konsisten.
Bukan hanya itu bedanya, menurut Hendrawan. GBHN adalah produk lembaga tertinggi negara, sehingga penyelenggaraan dan pengawasan lebik baik. "Karena perencanaan tanpa pengawasan itulah halusinasi," kata politisi PDI Perjuangan ini. Sedangkan RPJPN lebih sentif, memiliki peluang besar, ada dinamika, tapi tidak konsisten atau sedikit konsisten.
Nah, berdasar masukan dari peserta diskusi terbatas itu, Hendrawan melihat ada dua pendapat yang muncul tentang bagaimana mengembalikan GBHN sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional dan haluan negara. Pertama, yang menghendaki amandemen UUD; dan kedua, ada yang menganggap cukup dengan TAP MPR. Karena di UU No. 12 tahun 2011 TAP MPR masuk dalam hieraki perundang-perundangan.
Nah, untuk menetapkan alternatif mana yang harus diambil, Hendrawan menyarankan, harus dikaji secara mendalam, karena keduanya ternyata sama-sama memiliki keterbasan.
Hanya saja Hendrawan mengingatkan, kalau menggunakan cara amandemen harus dipersiapkan dengan baik. Soalnya, kalau Sidang Umum MPR untuk mengamandemen UUD tidak dipersiapkan dengan baik, sangat berbahaya. Dikhawatirkan ada oportunis politik yang memanfaatkan forum itu atau ada sentimen primordialisme yang ikut bermain.
Maka, dalam kesempatan itu, Hendrawan menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan yang menyatakan, apapun pilihan yang nanti menjadi konsensus informal diantara pimpinan partai politik harus diawali dengan tertib dan rapi. "Kalau tidak dipersiapkan dengan tertib dan rapi bisa saja tergelincir menjadi forum oportunisme politik," tegasnya.