image

Indonesia Disibukkan Dengan Perebutan Kekuasaan

Sabtu, 06 Juni 2015 04:54 WIB

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Fadholi menyebutkan Indonesia selama ini selalu disibukkan dengan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan sudah terjadi sejak kemerdekaan hingga saat ini.


"Sebelum kemerdekaan kita merebut kekuasaan dengan tumpah darah. Sekarang memperebutkan kekuasaan sebagai kepala daerah," kata Fadholi saat membuka seminar nasional Fraksi Partai Nasdem MPR di Karebosi Kondotel Makasar, Sabtu 6 Juni 2015.


Fadholi memberi contoh setiap tahun ada daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan 560 kabupaten maka setiap hari ada Pilkada di Indonesia. Karena itu, Indonesia disibukkan dengan perebutan kekuasaan sehingga tidak ada waktu lagi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, dan lainnya. "Itu sangat mengganggu. Juga sering terjadi konflik," ujar Fadholi. 


Sekarang, lanjut Fadholi, sudah ada format Pilkada serentak. "Sekarang Pilkada hanya lima tahun sekali. Hal ini bisa mengurangi konflik," kata Fadholi dalam seminar bertema "Mengawal Pilkada Bersih dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional".


Fadholi melanjutkan konflik yang terjadi setiap Pilkada telah melunturkan nilai luhur bangsa. "Dengan Pilkada serentak, konflik berkurang. Kita bisa senantiasa memelihara, menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur itu," ujarnya.


Sementara itu, narasumber Akbar Faisal (Wakil Ketua Nasdem) dalam seminar itu menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada Pilkada bersih. Dalam seminar Akbar Faisal mengungkapkan banyak data tentang pelanggaran Pilkada yang terjadi.


Misalnya, Akbar mencatat pelaku yang melanggar aturan Pilkada terbanyak adalah KPU Kabupaten/Kota (193 kasus), diikuti KPU Provinsi, kemudian PPK dan KPPS dan calon.


Selama tahun 2013, kata Akbar, DKPP memecat 86 pejabat KPU baik KPU Pusat maupun KPU daerah. Sebanyak 13 pejabat KPU diberhentikan sementara dan 112 orang diperingatkan.


Sementara kerugian akibat kerusuhan Pilkada selama 2005 - 2013 di antaranya 59 orang meninggal. "Saya tidak habis pikir ada yang meninggal karena Pilkada. Ikut pesta demokrasi tetapi meninggal," kata anggota komisi III DPR ini.


Kerugian lainnya, 230 orang luka-luka, 279 rumah rusak, 30 kantor pemda rusak, 6 kantor polisi rusaki, 10 kantor KPUD rusak, 11 kantor partai politik rusak, 25 unit kendaraan rusak.