JAKARTA β Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), resmi menetapkan arah kebijakan strategis untuk tahun 2026. Fokus utama kajian akan dititikberatkan pada dua pilar konstitusi, yakni Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 terkait Perekonomian Nasional.
Hal tersebut dipaparkan dalam Rapat Pleno K3 MPR RI yang digelar di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Rapat ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc. (Ibas), Ketua K3 MPR RI, Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., serta jajaran pimpinan dan anggota K3 lainnya.
βMudah-mudahan kajian terhadap Pasal 18 dan Pasal 33 untuk tahun 2026 ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi negara ini. Harapan-harapan yang tadi disampaikan oleh pimpinan MPR dapat kita laksanakan dengan sungguh-sungguh,β ujar Ketua K3 MPR RI, Taufik Basari.
Ia menuturkan, selain penguatan pasal-pasal UUD 1945, pihaknya berkomitmen mendalami kembali Ketetapan (TAP) MPR RI yang selama ini dianggap pasif dalam diskursus hukum nasional.
βKetetapan MPR kerap dianggap seolah mati suri, bahkan tidak dilirik lagi. Namun, dengan kajian kita kemarin, sekarang banyak pihak sudah mulai melirik lagi TAP-TAP MPR ini untuk kembali didiskusikan dan diwacanakan,β ujar Taufik.
Secara spesifik, K3 akan membedah TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, serta TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Langkah ini diambil untuk memastikan sinkronisasi antara aturan turunan dengan nilai-nilai konstitusi, termasuk penguatan otonomi daerah dan perekonomian nasional.
Merespons arahan Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc., K3 MPR RI berencana memperluas jangkauan edukasi dan penyerapan aspirasi ke masyarakat luas, khususnya lingkungan akademisi.
Dalam implementasinya, Taufik menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengkajian MPR RI. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 68 Tata Tertib MPR RI.
βKita berencana untuk mengunjungi beberapa kampus. Kita akan bagi menjadi empat kelompok untuk berdiskusi dengan para akademisi, menyerap aspirasi mereka terkait hal-hal strategis yang telah disampaikan oleh Pak Edhie Baskoro Yudhoyono,β tambah Taufik.
Ia juga mengapresiasi antusiasme anggota K3 yang sangat tinggi sejak awal tahun. Ia berharap dukungan penuh dari pimpinan MPR RI dapat terus mengalir, mengingat volume kajian di tahun 2026 diprediksi akan jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebelumnya, dalam membuka rapat pleno ini, Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc., mengapresiasi kinerja K3 sepanjang tahun 2025 yang dianggap telah memperkuat integritas pemerintahan melalui hasil kajian-kajian yang dilakukan.
βUntuk itu, saya juga terus menggarisbawahi bahwa K3 produktif dalam memberikan catatan reflektif dalam capaian yang juga digunakan dalam sambutan pidato Ketua MPR RI tahun 2025,β ujar Edhie.
Rapat pleno ini akhirnya bukan sekadar penutup diskusi, melainkan fajar baru bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan semangat kemandirian yang terus digaungkan, kolaborasi antara para wakil rakyat dan kaum intelektual ini menjadi janji bakti bahwa setiap butir konstitusi akan selalu dijaga kesuciannya demi mewujudkan cita-cita besar para pendiri bangsa, yaitu kesejahteraan yang merata dari Sabang hingga Merauke.