Delegasi Kadin yang datang dari berbagai daerah, pada tanggal 10 Agustus 2015, mendatangi MPR. Delegasi yang dipimpin Plt Kadin, Zainal Bintang, itu diterima oleh Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta, E. E Mangindaan, dan Mahyudin.
Kedatangan mereka ke MPR untuk melaporkan bahwa organisasi tempat berhimpunnya para pengusaha itu ingin melaksanakan Munaslub, musyarawah nasional luar biasa. Mereka mengadakan Munaslub sebab Ketua Kadin, Rizal Ramli, telah melakukan rangkap jabatan. Rangkap jabatan merupakan suatu hal yang dilarang dalam aturan. Paham yang demikian, Rizal Ramli pun mengundurkan diri. Untuk itulah maka perlu dilakukan Munaslub untuk memilih ketua yang baru.
Delegasi yang datang ke MPR itu tak hanya melaporkan soal rencana Munaslub namun juga mencurhatkan keberadaan Kadin terutama Kadin di daerah. Menurut mereka yang berasal dari daerah, selama ini Kadin kurang diperhatikan oleh pemerintah.
Kedatangan mereka diterima secara hangat oleh pimpinan MPR. Menurut Oesman Sapta keberadaan Kadin diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1987. “Bila sudah diatur dalam undang-undang maka keberadaan Kadin tak bisa dimain-mainkan dan dianggap sembarangan,” ujarnya.
Diakui Oesman Sapta, keberadaan Kadin mampu mendorong dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Disampaikan juga Kadin juga bisa mengkritisi pemerintah dalam bidang ekonomi. “Dari dua hal inilah maka MPR memperhatikan keberadaan Kadin,” ujarnya. “Untuk itu Kadin harus kuat dan bermanfaat,” tambahnya.
Apa yang disampaikan Oesman Sapta diperkuat oleh Mahyudin. MPR menerima delegasi Kadin sebagai wujud MPR menyerap aspirasi dari masyarakat. “Aspirasi dari masyarakat pengusaha,” paparnya.
Setelah mendapat pemaparan panjang lebar dari pimpinan MPR, Zainal Bintang mengatakan kita telah mendengar pesan-pesan dari pimpinan MPR. “Sesudah mendengar pesan-pesan tadi kalau kita tak bergerak, itu bukan kesalahan pimpinan MPR,” ucapnya