Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Prof. DR. John Pieris menyatakan, sekarang ini terjadi kekacauan sistem ketatanegaraan. Ia menunjuk contoh, kini partai politik berjalan dengan visi misinya masing-masing dan dengan skenario politiknya.
Bandingkan dengan zaman Orde Baru, kata anggota MPR dari Kelompok DPD ini, di mana pada masa itu ada GBHN, ada Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan ada trilogi pembangunan. "Sekarang agak susah dengan multi partai, multi kepentingan," ungkap John Pieris dalam Seminar Nasional di Golden Palace Hotel Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 6 Agustus 2015.
Melihat kenyataan itu, menurut John Pieris , maka sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN perlu kita angkat kepermukaan. Sebab, "Kalau sistem perencanaan pembangunan nasional diangkat dari ocehan Capres dan Cawapres di saat kampanye, itu rasanya sangat sulit menjadi visi bangsa ini," ungkap John Pieris dalam pengarahannya sebelum membuka secara resmi seminar nasional di Lombok tersebut.
John Pieris mengemukakan, betapa rancunya sistem ketatanegaran kita sekarang ini. Menurut John Pieris, ada dua hal yang menyebabkan rusaknya sistem ketatangeraan itu. Pertama, perubahan UUD Tahun 1945 (1999-2002) itu dibuat secara tergesa-gesa, sangat reaktif, eforia demokrasi sarat dengan kepentingan politik pada waktu itu. Persiapannya tidak matang.
Faktor kedua, setelah GBHN tak ada lagi menjadi arah pembangunan, arah pembangunan nasional dijelaskan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). RPJMN ini lebih banyak mengcover pemegang kekuasaan eksekutif, dalam hal ini Presiden.
"Seharusnya arah pembangunan nasional itu kita buat semacam GBHN, yang kita namakan Pokok Haluan Penyelenggara Negara," ujar John Pieris seraya berharap agar seminar ini meneorkan gagasan-gagasan yang melahirkan paradikma baru berupa pokok haluan pembangunan nasional.
Seminar nasional ini senampilkan para pembicara dari Universitas Maratam, mantan Wakil Bupati Lombok Utara DR. H. Najmul Ahyar, dengan narasumber penyelia anggota Badan Pengajian MPR: Prof. DR. Hendrawan Soepratikno (Fraksi PDI Perjuangan)n dan Syamsul Bahri (Fraksi Partai Golkar).