Kewenangan sebuah lembaga harus ada batasnya, termasuk Komisi Yudisial. Melalui revisi UU KY diharapkan  tidak ada lagi hakim-hakim sebagai penegak hukum malah ter"> Kewenangan sebuah lembaga harus ada batasnya, termasuk Komisi Yudisial. Melalui revisi UU KY diharapkan  tidak ada lagi hakim-hakim sebagai penegak hukum malah ter" />




image

UU Komisi Yudisial Perlu Direvisi

Kamis, 20 Agustus 2015 15:58 WIB

Kewenangan sebuah lembaga harus ada batasnya, termasuk Komisi Yudisial. Melalui revisi UU KY diharapkan  tidak ada lagi hakim-hakim sebagai penegak hukum malah terjerat hukum.

"Kita sedang kaji betul tentang kewenangan KY. Masukan dari seminar ini sangat penting. Sehingga ketika mengubah UU KY hasilnya maksimal termasuk kewenangan KY," kata anggota Badan Pengkajian MPR RI, Muslim, usai seminar nasional bertema "Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial" di Hotel Abadi, Jambi, Kamis 20 Agustus 2015.

Menurut Muslim, melalui seminar ini MPR ingin mendapatkan masukan. Sebab, seminar kerjasama MPR dan Universitas Jambi ini selain diikuri pakar-pakar, juga dihadiri para hakim. "Ini menjadi masukan bagi MPR dalam hal kewenangan KY," ujarnya.

Menurut Muslim, perlu ada batasan dalam kewenangan KY. Selama ini dirasakan kewenangan dari KY ini berlebihan. "Karena itu, kita tidak mau terjadi benturan sesama penegak hukum antara KY dan lembaga lainnya seperti misalnya benturan antara kepolisan dan KPK," papr politisi Partai Demokrat itu.

Dengan merevisi UU KY, lanjut Muslim, diharapkan tidak terjadi lagi benturan antara KY dan MA. "Egosentrisme masing-masing harus dikesampingkan dula," katanya.

Kalau nanti UU KY direvisi bukankah akan melemahkan KY? Muslim menjawab dilihat dulu pasal yang direvisi. "Jangan kalau direvisi seolah-olah akan melemahkan. Seperti revisi UU KPK, kalau tidak maka KPK menjadi badan yang sewenang-wenang, tetapkan dulu sebagai tersangka, bukti belakangan. Ini tidak boleh terjadi. Artinya lembaga negara manapun jangan mempunyai kekuasaan absolut," tutupnya.