Mojokerto- Di tahun 2015, terutama sejak bulan Juni awal masuk bulan Ramadhan sampai saat ini, rakyat terutama kaum ibu dan para pedagang eceran daging sapi di pasar-p"> Mojokerto- Di tahun 2015, terutama sejak bulan Juni awal masuk bulan Ramadhan sampai saat ini, rakyat terutama kaum ibu dan para pedagang eceran daging sapi di pasar-p" />




image

Wakil Ketua MPR: Kalau Diusahakan Serius Mustahil Indonesia Krisis Daging

Kamis, 20 Agustus 2015 20:00 WIB

Mojokerto- Di tahun 2015, terutama sejak bulan Juni awal masuk bulan Ramadhan sampai saat ini, rakyat terutama kaum ibu dan para pedagang eceran daging sapi di pasar-pasar tradisional menjerit dengan kelangkaan daging sapi dipasaran, kalaupun ada harganya sangat tinggi. 

Bahkan ditingkat grosir dan suplier harganya bisa tembus 150 ribu Rupiah.  Bayangkan harganya jika sudah sampai di pedagang eceran.

Di tengah-tengah keresahan, muncul kabar bahwa hilangnya dan mahalnya harga daging sapi, disebabkan permainan kartel sapi yang menguasai pasar dengan itikad jahatnya.  Menghilangnya daging sapi dan mahalnya harga daging sapi, memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan membuka tambahan keran impor daging sapi dari Australia.  Kebijakan ini semakin menguatkan sinyalemen permainan kotor kartel daging sapi.

Wakil Ketua MPR RI yang juga selaku Ketua Umum Himpunan Keluarga Tani Indonesia ( HKTI ), sangat memperhatikan hal tersebut.  Saat melakukan rangkaian Kunjungan Kerja Wakil Ketua MPR ke provinsi Jawa Timur tanggal 19-20 Agustus 2015, Mahyudin menyempatkan diri mengunjungi desa Bangeran, kecamatan Dawarblandong, kabupaten Mojokerto, Jawa Timur untuk melihat langsung aktifitas peternakan sapi di desa tersebut.

Di desa tersebut, Mahyudin bertemu dengan Shoim Haris salah seorang peternak yang memiliki sapi ternak paling banyak di desa tersebut.  Desa Bangeran memang dikenal hampir semua penduduknya peternak sapi. Shoim adalah pimpinan paguyuban peternak sapi di desa tersebut.

"Pengembangan ternak sapi di desa ini sangat baik. Bahkan aparatur daerah seperti Camat dan Danramil turut membantu pengembangan sapi di desa ini.  Pengembangan sangat baik, mereka hanya  butuh daya dukung seperti bibit, pakan dan modal usaha atau kredit lunak," ujar Mahyudin.

Dari data yang diketahui Mahyudin, populasi sapi di Jawa Timur saja mencapai 4 juta ekor.  Seharusnya jika beberapa provinsi pengembangan ternaknya mendapat dukungan pemerintah, semestinya Indonesia tidak perlu impor sapi.  Pemerintah dalam hal ini harus mampu mengembangkan peternak sapi di Indonesia secara keseluruhan sehingga Indonesia tidak perlu bergantung kepada Australia soal daging sapi.

"Banyak daerah-daerah selain Jatim yang sangat berpotensi antara lain, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Donggala juga Kalimantan.  Saya yakin peternaknya bagus hanya butuh daya dukung saja, saya melihat langsung dan saya percaya kepada kemampuan peternak kita.  Pemerintah harus fokus memberikan daya dukung kepada peternak," katanya.

Dalam skala besar, lanjut Mahyudin, pemerintah harus punya blueprint tentang peternakan sapi di Indonesia dengan target minus impor dan harus menuju swasembada daging sapi.

"Yang sangat menyedihkan saat ini terkait mahalnya daging sapi, ternyata harga sapi naik drastis tapi harga harga sapi di tingkat petani tidak naik.  Melihat fakta ini kecurigaan bermainnya para kartel daging sapi makin menguat. Pihak polri dan aparat hukum lainnya harus menyelidiki dan membongkar ini sampai tuntas," tegasnya.

Intinya, lanjut Mahyudin, untuk kedepan bagaimana negara Indonesia berdaulat dan mandiri.  Jangan sampai peternak Indonesia tidak diberdayakan, negara ini malah mengandalkan impor daging terus menerus.  Lama kelamaan Indonesia akan sangat bergantung kepada negara lain dan cita-cita swasembada dan Indonesia sebagai negara berdaulat tidak akan tercapai.

"Indonesia adalah negara kaya dengan potensi alam dan kemampuan rakyatnya yang baik ditambah lahan yang sangat luas, mustahil dan aneh kalau sampai Indonesia krisis daging sapi," tandasnya./der