Menurut Ketua MPR, Pak Taufiq adalah seorang tokoh yang selalu risau. Beliau ingin memutus rantai dendam. Karena itulah beliau mendukung penuh kehadiran Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) yang terdiri dari putra-putri para pelaku PRRI/Permesta, DII/TII dan G-30-S/PKI 1965 serta eksponen 66. Di mata Pak Taufiq, tujuan forum ini adalah memutus mata rantai dendam di masa lalu yang telah menciderai dan memorakporandakan persatuan dan kesatuan bangsa ini.
“Kehadiran FSAB ini merupakan contoh rekonsiliasi nasional dengan menghapuskan dendam dan membuka lembaran baru yang penuh kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan Penegasan itu disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan pada acara peringatan 2 tahun wafatnya HM Taufiq Kiemas, Ketua MPR Periode 2009-2014.
Selain itu, menurut Zulkifli Hasan, Pak Taufik memahami Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 sebagai tanggung jawab semua lembaga Negara dalam penyelenggaraan Negara dalam bentuk tanggung renteng atau dipikul bersama. Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam diri lembaga-lembaga Negara berdasarkan undang-undang dasar dalam kerangka checks and balances tanpa saling intervensi. Karena itulah, Pak Taufiq mendorong dan menjadi motor bagi hadirnya Forum Konsultasi Lembaga-lembaga Negara yang terdiri atas Presiden/Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY dan BPK. Pak Taufiq kemudian didaulat menjadi Ketua Kelas.
Pak Taufiq juga memahami demokrasi yang dibangun oleh para pendiri Negara didasarkan pada musyawarah/mufakat. Karena itu Pak Taufiq tidak setuju adanya oposisi di Indonesia seperti di Negara federal. Pak Taufiq memilih posisi penyeimbang. Beliau menghindari pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Semua harus melalui musyawarah/mufakat. Tak soal seberapa lama kesepakatan itu akan dicapai. Ini tercermin dalam kepemimpinan beliau yang meminta persetujuan dan tanda tanngan semua Pimpinan MPR dalam pengambilan keputusan dan surat menyurat.
Menurut Zulkifli Hasan, kerisauan pak Taufiq yang paling besar adalah mulai kurangnya pengenalan dan pemahaman masyarakat akan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara, sebagai fundamental norm, yang menjadi falsafah hidup bangsa. Tidak ada gunanya bicara tentangundang undang dasar apabila melupakan Pancasila. Karena Pancasila itu menjiwai UUD NRI Tahun 1945. Pancasila itu pula yang memberi makna bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu pula yang memberi warna bagi kebhinnekatunggalikaan. Pak Taufiq kemudian memberi nama Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara. Ini dilanjutkan oleh MPR periode 2014-2019 dengan nama Empat Pilar MPR.
Bagi Pak Taufiq, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah kontrak sosial yang telah disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika UUD 1945 disahkan. Sebagai bangsa yang besar, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, bahasa yang sudah ada di persada nusantara, tidak ada dalih atau alas an apapun untuk menolak keanekaragaman atau pluralism, Karena itu, sejak terpilih menjadi ketua MPR, Pak Taufiq memandang perlu memantapkan kembali empat pilar itu. Menurut Pak Taufiq, pemahaman kembali makna empat pilar itu merupakan satu langkah awal dalam memantapkan bangsa menuju persatuan dan kesatuan bangsa.
Zulkifli Hasan menegaskan, banyak keteladanan Pak Taufiq yang diwariskan kepada kita. Tidak cukup sehari dua hari membahasnya. Pak Taufiq adalah mata air keteladanan bagi kita yang tidak pernah kering.