Jelang Sidang-Sidang MPR, Biro Humas MPR Gelar Media Expert Metting <![CDATA[Dalam acara Media Expert Metting dengan puluhan perwakilan media, Jakarta, 20 Mei 2019, Kepala Subbagian Pemberitaan dan Layanan Informasi Setjen MPR, Budi Muliawan, mengatakan banyak hal yang perlu dikomunikasikan antara Biro Humas MPR dengan media massa. Dipaparkan, MPR pada bulan Agustus akan menggelar Sidang Tahunan yang direncanakan pada pertengahan Agustus 2019. Selanjutnya di akhir September, MPR akan menggelar Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR Periode 2014-2019. Setelah Sidang Akhir Masa Jabatan, pada Awal Oktober 2019, MPR periode 2019-2024 menggelar Sidang Awal Masa Jabatan Anggota. "Dan pada tanggal 20 Oktober 2019, MPR mengggelar Sidang untuk Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024", ujar Budi Muliawan dalam acara yang dikemas dalam Buka Puasa Bersama itu. "Jadi MPR akan menggelar sidang sebanyak empat kali", tambahnya. Untuk mensosialisasikan dan mengabarkan berita acara itu, Menurut Budi Muliawan, Humas MPR membutuhkan dukungan media untuk melakukan publikasi. Terkait dengan itu maka Humas MPR meminta masukan demi suksesnya sidang-sidang MPR. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pemberitaan Setjen MPR, Mohammad Jaya, mengucapkan terima kasih atas kedatangan peserta Media Expert Metting. Dikatakan, sidang-sidang MPR yang digelar pada bulan Agustus dan September itu harus segera diinformasikan ke masyarakat. Diakui selama ini kerja sama media dengan MPR terjalin dengan baik. "Kita beri apresiasi", ujarnya. Kepada para perwakilan media, Mohammad Jaya mengungkapkan pendaftaran peliputan sidang-sidang MPR tahun ini direncanakan lewat online. Untuk itu segala persyaratan yang ada perlu ditaati dan dipenuhi. "Ini penting sebab terkait dengan instansi lain, seperti Paspampres", ujarnya. Diharapkan bila wartawan yang sudah mendapat id A, B, C, dan seterusnya diharap mereka menempati posisi yang telah diatur. "Jangan sampai salah tempat", harapnya. "Semua kegiatan kami harap terliput dengan baik dan tersampaikan", tambahnya. Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Setjen MPR, Siti Fauziah, dalam kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih dan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara media dengan MPR. "Kerja sama berjalan baik", tuturnya. "Meski demikian perlu ditingkatkan", harapnya. Diharapkan hubungan yang baik itu tetap terjaga. Siti Fauziah menyebut Sidang MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden merupakan sidang yang paling dinantikan dan ditunggu-tunggu. "Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden merupakan berita yang paling ditunggu", tuturnya. Pada tahun ini, disebut oleh Siti Fauziah Humas MPR memulai pendaftaran peliputan sidang-sidang MPR lewat online. Diharapkan proses itu tak mengalami kendala. "Kita meminta masukan dari media agar tak menemui hambatan", ujarnya. Dirinya mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah disampaikan. "Ini perlu demi kesuksesan bersama", ucapnya.]]>https://mpr.go.id/berita/detail/jelang-sidang-sidang-mpr-biro-humas-mpr-gelar-media-expert-mettingMon, 20 May 2019 14:52:02 +0000HNW: Ramadhan Momen Perbanyak Silaturahmi dan Doa Untuk Umat dan Bangsa Indonesia <![CDATA[Jakarta- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan bahwa umat Islam Indonesia mesti bersyukur bisa bertemu kembali dengan bulan penuh berkah Ramadhan. Sebab bulan Ramadhan merupakan momen luar biasa untuk mendulang amal ibadah sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadhan juga momen spesial mempererat silaturahmi. Hal tersebut dikatakan HNW di hadapan ratusan kaum ibu dari berbagai majelis taklim seputar Jakarta serta tokoh-tokoh masyarakat dalam gelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama, di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kemang, Jakarta Selatan Sabtu (18/5/2019). "Apalagi bulan Ramadhan kali ini pas pasca pemilu serentak 2019. Mudah-mudahan Ramadhan ini membawa kebaikan dan kesejukan untuk bangsa Indonesia," katanya. Dalam kesempatan tersebut, HNW mengingatkan agar seluruh umat Islam di bulan Ramadhan ini memperbanyak doa-doa untuk keselamatan bangsa Indonesia serta doa untuk lebih mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. "Apalagi banyak para ustadzah yang perannya luar biasa,merupakan garda terdepan memperkuat umat dan bangsa secara keseluruhan. Juga peran ibu-ibu yang luar biasa di keluarganya masing-masing," ujar Hidayat. Acara buka puasa itu sendiri yang juga dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI Selfie Zaini dan Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, diawali dengan pembacaan kitab suci Alquran, sambutan-sambutan, serta tausiyah oleh pemuka agama setempat dilanjutkan dengan buka puasa bersama, sholat Magrib berjamaah dan ramah tamah.]]>https://mpr.go.id/berita/detail/hnw-ramadhan-momen-perbanyak-silaturahmi-dan-doa-untuk-umat-dan-bangsa-indonesiaSat, 18 May 2019 13:55:07 +0000Cak Imin: Ayo Rajut Tali Persatuan <![CDATA[Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar menggelar Dialog Kebangsaan dan Buka Puasa Bersama di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta, Sabtu (18/5/2019). Muhaimin mengajak semua tokoh dan elemen bangsa untuk merajut tali kemanusiaan, kebersamaan dan persatuan. "Di pundak kita kesatuan bangsa harus kita jaga bersama. Kita ajak semua tokoh elemen bangsa untuk bersama-sama membuka dialog dan terus menerus merajut tali kemanusaan, kebersamaan dan persatuan," kata pria yang dipanggil Cak imin ini. "Jadi yang keras-keras dirangkul supaya tetap aman, damai dan tentram," sambungnya. Cak Imin kemudian mengajak para tokoh yang hadir dalam Dialog Kebangsaan dan Buka Puasa Bersama ini untuk maju ke depan, naik ke panggung. Mereka menyampaikan ikrar untuk merajut kebangsaan. Dalam ikrar itu Cak Imin juga mengimbau seluruh kaum muda Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjaga kebersamaan, kesatuan dan keutuhan. "Semoga semua istiqomah untuk menjaga kedaulatan NKRI kita," ucapnya. Menjelang pengumuman KPU pada 22 Mei 2019, Cak Imin juga mengimbau kepada semua pihak untuk melalui mekanisme dan prosedur sesuai UU. "Kami mengimbau agar perbedaan politik dan keputusan apapun dilalui dengan mekanisme dan prosedur demokratis sehingga terjadi dialog dan proses politik yang tahapannya sudah diatur oleh UU," paparnya. "Para tokoh yang hadir ingin menyampaikan kepada republik ini ayo kita rajut persatuan dan persaudaraan, kekeluargaan dan kebangsaan kita yang kokoh sehingga Indonesia bisa melalui tahapan demokrasi ini dengan sukses dan sempurna. Indonesia aman damai dan adil," imbuhnya. "Saya berharap Pa Jokowi segera bertemu dengan Pa Prabowo duduk bersama mengatasi kerumitan yang muncul dan panas," pungkasnya. Dialog Kebangsaan dan buka puasa bersama ini dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menristek Dikti Muh Nasir, dan para tokoh lintas agama. Dalam kesempatan itu para tokoh lintas agama dari PGI, PHDI, Matakin, dan tokoh masyarakat K.H. As'af Ali, Prof Jimly Asshiddiqie menyampaikan "tausiah" kebangsaan.]]>https://mpr.go.id/berita/detail/cak-imin-ayo-rajut-tali-persatuanSat, 18 May 2019 13:33:35 +0000HNW: Ramadhan Membentuk Manusia Utama Yang Mencerahkan <![CDATA[Saat memberi sambutan pada acara Buka Puasa Bersama dengan berbagai ormas Islam, Jakarta, 17 Mei 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengucapkan terima kasih atas kedatang para tamu. "Mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini", ujar HNW. Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu mengakui kediamannya yang berada di Kemang, Jakarta Selatan, merupakan kawasan macet apalagi di pertigaan-pertigaan pada sore hari. Meski demikian, HNW mengatakan, "justru semakin berat, semakin sulit, pahalanya semakin banyak." Di hadapan ratusan undangan yang berasal dari DMI, Ikadi, KAMMI, serta ormas Islam lainnya; HNW mengajak pada semua untuk merefleksikan syukur di bulan puasa ini. "Mari bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah", ucapnya. Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu menegaskan agar ummat Islam memaksimalkan ibadah di bulan puasa agar menghasilkan manusia yang utama. "Bila ini terjadi maka akan terjadi pencerahan-pencerahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara", paparnya. Dalam acara yang dihadiri oleh para pejabat di wilayah Jakarta Selatan itu, HNW mengajak kepada berbagai ormas Islam yang ada untuk saling melengkapi, menguatkan, dan mendoakan. "Mari kita gunakan bulan puasa untuk menguatkan silaturahmi sehingga menjadi berkah bagi kita semua", tuturnya. Menguatkan silaturahmi antar ormas bagi HNW sangat penting sebab sesama ummat Islam adalah bersaudara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Ikadi, Prof. Dr. Ahmad Satori, memberi kultum. Dalam kuliah tujuh menitnya, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Ciputat itu mengingatkan agar kita memwaspadai bahaya nafsu yang membahayakan ukhuwah manusia. "Mari kita jaga benteng aqidah", tuturnya.]]>https://mpr.go.id/berita/detail/hnw-ramadhan-membentuk-manusia-utama-yang-mencerahkanFri, 17 May 2019 11:40:23 +0000Ketua MPR Buka Puasa Bersama Presiden dan Wapres <![CDATA[Pada hari kelima bulan suci Ramadhan, Ketua MPR Zulkifli Hasan menggelar buka puasa bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Buka puasa bersama berlangsung di Rumah Dinas Ketua MPR Komplek Perumahan Pejabat Tinggi Negara Widyachandra, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). Sekitar pukul 17.20 WIB, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di Rumah Dinas Ketua MPR. Di teras, Zulkifli Hasan menyambut kedatangan Presiden dan Wapres. Mengenakan pakaian koko putih, mereka berjalan masuk ke dalam rumah. Tampak sudah hadir para pimpinan MPR lainnya, yaitu Wakil Ketua MPR Mahyudin, E. E. Mangindaan, Muhaimin Iskandar. Tampak juga Ketua DPD Oesman Sapta, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MK Anwar Usman, Sekjen PAN Eddy Suparno, dan beberapa tokoh seperti Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, dan pimpinan fraksi di MPR serta Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono. Buka puasa bersama diawali dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dalam sambutannya, Zulkifli mengatakan buka puasa bersama pimpinan lembaga negara ini merupakan tradisi setiap tahun. Dalam kesempatan itu Zulkifli mengucapkan syukur karena telah melaksanakan hajat penting demokrasi yaitu untuk pertama kali Pemilu Serentak, Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Tentu akan ada pemenang dalam Pemilu ini. "Kita tunggu nanti tanggal 22 Mei berdasarkan perhitungan manual KPU," ujarnya. Jika ada keberatan, lanjut Zulkifli, sudah diatur dalam UU yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, sebagai Pimpinan MPR, Zulkifli menyampaikan bahwa kita telah memilih sistem demokrasi Pancasila. Rakyat yang berkuasa dan berdaulat. Karena itu setiap lima tahun ada proses pemilihan. "Karena itu Pemilu adalah sesuatu yang biasa dalam negara demokrasi," katanya. "Bagi MPR sesuai perintah UU adalah menjaga persatuan, menjaga NKRI, dan menjaga kerukunan dan kebersamaan," imbuhnya. Menurut Zulkifli, disebut pemenang Pemilu adalah bila bisa menjahit kembali merah putih. Merajut persatuan dan memperkokoh kebersamaan. "Itulah baru bisa dikatakan Indonesia menang, apalagi kalau bisa merajut kembali merah putih," ucapnya. Zulkifli memberi contoh merajut kembali merah putih seperti bisa duduk bersama meskipun berbeda pilihan. "Seperti sekarang ini bisa duduk berdampingan dengan presiden, dengan Pak Oesman Sapta, dengan Cak Imin. Inilah menjahit kembali merah putih," tuturnya. Sebelum buka puasa, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyampaikan tausiah dan doa.]]>https://mpr.go.id/berita/detail/ketua-mpr-buka-puasa-bersama-presiden-dan-wapresFri, 10 May 2019 16:55:38 +0000HNW Ingin Ummat Muslim di Tiongkok Bisa Menjalankan Ibadah Puasa <![CDATA[Di hari pertama bulan puasa, 6 Mei 2019, bertempat di Ruang Kerja,  Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima 9 tamu dari Tiongkok. Delegasi yang dipimpin oleh Lu Zhenhua itu adalah anggota legislatif dan eksekutif Yibin Sichuan. Kedatangan mereka disambut dengan terbuka oleh HNW. Berharap kedatangan Lu Zhenhua bersama yang lain bukan kunjungan yang pertama. “Semoga kunjungan ini bisa memberi rasa nyaman dan berkelanjutan”, ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu. Diakui oleh Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu hubungan Indonesia-Tiongkok telah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu. Untuk itu hubungan antarpemerintah, antarparlemen, dan antarmasyarakat perlu ditingkatkan dan menjadi lebih baik. Menurut HNW, peran parlemen sangat penting untuk meningkatkan hubungan diplomatik antarbangsa. “Dalam negara demokrasi, parlemen mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan termasuk masalah urusan luar negeri”, ujarnya. “Üntuk itu peran parlemen perlu kuat sehingga akan memudahkan urusan diplomasi antarbangsa”, ucapnya. Kepada mereka disampaikan parlemen Indonesia sangat aktif dalam membangun kerja sama dengan parlemen-parlemen dunia. Indonesia tercatat menjadi anggota dari berbagai organisasi parlemen dunia. Sebagai bagian dari organisasi parlemen dunia, diakui parlemen Indonesia sering bertemu dan berkoordinasi dengan parlemen Tiongkok. “Hubungan inilah yang menjadi modal besar bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan”, tutur HNW. Dipaparkan, di Indonesia ada 3 lembaga parlemen. “MPR, DPR, dan DPD”, ujarnya. Disebutkan tugas MPR adalah mengamandemen, menetapkan, dan mensosialisasikan UUD. Keanggotaan MPR adalah gabungan anggota DPR dan DPD. Lebih lanjut dikatakan, DPR berisikan perwakilan dari partai politik sedang DPD perwakilan dari daerah. Sistem keparlemenan yang ada di Indonesia menurut HNW khas dan berbeda dengan negara lainnya. Lu Zhenhua merasa senang mendapat sambutan yang ramah di MPR. Dirinya membenarkan apa yang dikatakan HNW bahwa hubungan kedua negara telah terjalin sejak lama. “Sudah begitu banyak hubungan dijalin”, paparnya. Disebutkan ratusan tahun yang lalu Laksamana Che Hong utusan resmi Tiongkok datang ke nusantara untuk menjalin perdamaian. Diakui oleh Tiongkok banyak peran Indonesia kepada negaranya. Peristiwa KAA yang terjadi di Bandung tahun 1955 merupakan peristiwa yang selalu dikenang oleh negeri tirai bambu itu. Negara asal panda itu mengakui Indonesia lebih dahulu merdeka dibanding Tiongkok. Dalam masa itu diakui Indonesia banyak membantu. “Sekarang Tiongkok banyak kemajuan meski demikian kami tak akan melupakan jasa Indonesia”, ucapnya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, wisatawan dari Tiongkok banyak mengunjungi Indonesia bahkan direncanakan akan ada penerbangan langsung dari Sinchuan. Tidak hanya itu yang datang dari Tiongkok. Disebut oleh Lu Zhenhua banyak investasi yang sudah dan akan ditanamkan di Indonesia. “Kita perlu saling bahu membahu untuk mempererat hubungan kedua negara”, harapnya. HNW merasa senang mendapat penjelasan hal yang demikian. Berharap hubungan kedua negara berimbang dan saling menguntungkan. Untuk itu dirinya menyarankan agar Tiongkok memberi bebas visa kepada orang Indonesia sebab Indonesia telah memberi bebas visa kepada orang Tiongkok. “Agar equal”, ujarnya. HNW sepakat investasi dari Tiongkok semakin meningkat namun dirinya meminta agar investasi yang ditanamkan mampu memberi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ditegaskan agar pekerja yang datang dari negeri itu adalah pekerja professional. Untuk pekerja biasa atau kasar diserahkan kepada orang Indonesia saja. “Ini penting agar bisa meningkatkan lapangan kerja dan mencegah orang Indonesia pergi keluar negeri”, paparnya. Dirinya senang ketika dikatakan di Sinchuan banyak ummat Muslim. Ia berharap agar ummat Muslim di Tiongkok bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan baik. “Ibadah puasa mengajarkan perbuatan mulia, persaudaraan, dan rendah hati”, tambahnya. ]]>https://mpr.go.id/berita/detail/hnw-ingin-ummat-muslim-di-tiongkok-bisa-menjalankan-ibadah-puasaMon, 06 May 2019 07:05:15 +0000Seni Membaca Sajak Adalah Bagian Penting Untuk Mensosialisasikan Empat Pilar MPR <![CDATA[Salah satu metode sosialisasi yang di laksanakan MPR melalui pagelaran seni budaya yang merupakan media yang tepat dan efektif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan Pentas Seni Membaca Sajak Se-Jawa Tengah yang dilaksanakan di Tawangsari, Kota Semarang ini adalah yang sekian kali diadakan oleh MPR melalui metode seni budaya. Langkah strategis telah dilakukan MPR RI adalah dengan mensosialisasikan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang merupakan kegiatan MPR untuk melaksanakan perintah UU yaitu UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengamanatkan Pimpinan MPR untuk menyosialisasikannya kepada seluruh masyarakat dengan berbagai metode yang tepat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan, seperti pagelaran seni budaya bangsa Indonesia. Dengan pentas seni ini, menurut Anggota MPR Bambang Sadono adalah salah satu cara untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR, seni membaca sajak ini menjadi bagian dari sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mendorong pelestarian seni budaya terutama seni membaca sajak di seluruh tanah air, maka MPR berharap pembacaan sajak akan berisi nilai-nilai yang tekandung dalam Empat Pilar serta ikut melestarikan dan menjaga kebudayaan agar para generasi muda Indonesia lebih mencintai karya seni bangsa sendiri. Pernyataan itu disampaikan Bambang Sadono saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar sekaligus Membuka secara resmi acara Pentas Seni Membaca Sajak Se-Jawa Tengah, di Hotel Puri Garden, Jl. Arteri Utara, Tawangsari, Kota Semarang yang terselenggara atas kerjasama Sekretariat Jenderal MPR dengan Dewan Kesenian Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (5/5/2019) Selain Bambang Sadono, pagelaran yang juga menampilkan berbagai seni tari ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Humas MPR RI: Siti Fauziah, Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Biro Humas MPR RI: Muhamad Jaya, Dewan Kesenian Kota Semarang: Handry TM, Komite Seni Budaya Nasional Kota Semarang: Lintang Ratri Rahmiaji, juga hadir perwakilan dari Dewan Kesenian Jateng dan Komite Seni Budaya Nasional Jateng serta disaksikan oleh ratusan seniman dan masyarakat yang datang dari berbagai pelosok sekitar Semarang. Yang sangat antusias menyaksikan pertunjukan Pentas Seni ini. Kepala Biro Humas Setjen. MPR RI Siti Fauziah saat menyampaikan sambutannya mengatakan pentas seni membaca sajak se-jawa tengah ini adalah merupakan salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Dan MPR akan melaksanakan sosialisasi dengan berbagai metode seperti LCC, Debat Konstitusi, ToT dan Lomba Mewarnai, Menggambar untuk murid TK yang disesuaikan dengan kemampuan para generasi muda bangsa Indonesia untuk menjadikan Empat Pilar MPR RI sebagai panutan buat mereka. Disampaikan juga bahwa pentas seni ini bukan hanya sekadar tontonan namun harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Serta mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini termasuk kepada media. Pentas Seni ini tak hanya menghibur tapi dengan pertunjukan membaca sajak ini MPR berharap dalam sajak nanti dapat menyampaikan butir butir yang ada pada Empat Pilar MPR RI dan lebih mendekatkan lagi seni budaya asli Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa kita di mata dunia selama ini kepada generasi penerus bangsa, ujarnya. Sementara itu Dewan Kesenian Kota Semarang: Handry TM dalam sambutanya menyampaikan bahwa dengan Pagelaran Pentas Seni Membaca Sajak ini merasa terbantu dalam memasyarakatkan seni budaya di wilayah semarang seta menyebut bahwa seni membaca sajak adalah bagian penting untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI dan mengucapkan terimakasih kepada Sekretariat MPR RI yang telah mengadakan acara ini di Kota Semarang.]]>https://mpr.go.id/berita/detail/seni-membaca-sajak-adalah-bagian-penting-untuk-mensosialisasikan-empat-pilar-mprMon, 06 May 2019 00:35:45 +0000MPR Mengajak Semua Pihak Kembali Kepada Kesepakatan Bernegara <![CDATA[JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah yang juga Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI mengajak semua komponen bangsa Indonesia kembali kepada kesepakatan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah menjadi konsesus dasar sejak negara ini didirikan oleh para Pendiri Bangsa dalam mensikapi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 ini. Hal itu diungkapkan pada saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Menyelamatkan Agenda Demokrasi Bangsa" bersama Persatuan Alumni GMNI di Kota Malang Kamis (2/5). Basarah meminta kepada segenap komponen bangsa untuk berfikir jernih dan menghormati proses rekapitulasi berjenjang yang saat ini tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Permintaan tersebut menanggapi hasil rekomendasi Ijtima Ulama 3 yang meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin lantaran tudingan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pemilu 2019. "Salah satu prinsip bernegara yang telah kita sepakati adalah Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (nomokrasi). Sehingga pelaksanaan demokrasi memerlukan aturan main yang harus ditaati oleh semua pihak, tanpa terkecuali. Dalam hal terjadi dugaan kecurangan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, silahkan menempuh jalur hukum yang ada," kata Doktor Hukum Universitas Diponegoro tersebut di Jakarta Kamis 2 Mei 2019. Basarah menjelaskan bahwa sistem peradilan pemilu (electoral justice system) telah demikian lengkap mengatur mekanisme dan saluran penyelesaian pelanggaran pemilu. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan untuk menangani pelanggaran pemilu diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasal 94 ayat (2) UU Pemilu, Bawaslu bertugas menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau dugaan tindak pidana pemilu. Dalam hal pelanggaran administrasi pemilu ditangani oleh Bawaslu. Jika pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Bawaslu menyampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan jika menyangkut pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh Sentra Gakumdu / Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari 3 unsur (Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung). "Pun demikian dalam hal terjadi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, maka muaranya adalah Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945. Dimana salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi semua saluran penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu sudah tersedia. Mari kita bawa segala permasalahan pemilu ini ke dalam ruang sidang institusi negara resmi. Sehingga, tidak harus menempuh cara-cara di luar mekanisme hukum," jelas Wasekjen DPP PDI Perjuangan ini. Basarah juga mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu dan jajarannya yang telah berkorban tenaga bahkan nyawa untuk menyukseskan pemilu serentak 2019. Bahwa masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam penyelengaraan pemilu ini, itu harus menjadi catatan untuk perbaukan kita bersama. Namun yang terpenting adalah bagaimana pemilu ini bisa mempersatukan seluruh anak bangsa dan mencegah perpecahan diantara kita. "Bagaimanapun pemilu sudah usai. Meskipun berbagai lembaga survei kredibel menempatkan Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin sebagai pemenangnya, namun, kita hormati penyelenggara pemilu yang sedang bekerja sampai penetapan hasil rekapitulasi suara secara nasional Pemilu 2019 diumumkan pada waktunya. Oleh karena itu, setiap pihak hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat provokatif dan menyimpang dari jalur hukum. Kalau kita bisa melewati ujian atau tikungan tajam demokrasi ini, tentunya Indonesia akan menjadi rujukan negara-negara lain di dunia sebagai negara demokrasi yang sukses melaksanakan pemilu serentak yang aman, damai dan demokratis " ujar Basarah. Oleh karena itu, Basarah mengajak semua pihak untuk membangun tradisi bernegara yang sehat. “Pemilu sekedar agenda demokrasi lima tahunan yang tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Setiap perselisihan pemilu, pijakan dan pedoman penyelesaiannya harus kita kembalikan ke aturan main yang ada, pungkas Basarah.]]>https://mpr.go.id/berita/detail/mpr-mengajak-semua-pihak-kembali-kepada-kesepakatan-bernegaraFri, 03 May 2019 03:05:56 +0000Netizens Jambi Sepakat Empat Pilar MPR Perlu Menjadi Gaya Hidup Modern <![CDATA[Jambi - Di dunia digital dan teknologi informasi modern di era kekinian, media sosial seperti blog, youtube, facebook, instagram, twitter dan lainnya sebagai wadah sosial masyarakat tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan informasi dari media sosial sangat berpengaruh dan memiliki dampak luas dalam menggiring opini masyarakat luas. Bisa dikatakan media sosial adalah kotak pandora yang sudah terbuka dan mampu menyihir masyarakat dalam jangkauan yang sangat luas. Namun, kotak pandora tersebut mampu mempengaruhi secara positif dan negatif. Untuk itulah, para netizens harus mampu menjadikan media sosial sebagai kotak pandora yang bisa mempengaruhi secara positif. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI Siti Fauziah mengungkapkan bahwa pengaruh netizen dari berbagai kalangan dengan pengikut atau followers dari beragam suku, ras, agama dan tingkat pendidikan bahkan sampai berjumlah jutaan followers, dengan sedikit kata sangat efektif mempengaruhi massa dengan pesan-pesan yang dibawanya. "Luarbiasa dampaknya jika para netizens membawa unsur dan nilai Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap postingan mereka di media sosial masing-masing," katanya, di hadapan sekitar 50 netizens dan blogger dari berbagai komunitas se kota Jambi sebagai narasumber dalam acara 'Netizen Ngobrol Bareng MPR RI' kerjasama MPR RI dengan Komunitas Blogger Jambi (KBJ), di Ruang Segerincing, Swissbell Hotel, Jambi, Rabu (1/5/2019). Sedikit cuitan, lanjut Siti Fauziah, atau postingan para netizens yang berisi pesan Empat Pilar MPR RI secara massif dan konstan akan berdampak membangkitkan persatuan dan kesatuan bangsa dari diri sinetizen sendiri dan para followernya. "Apalagi saat ini pasca pemilu serentak 2019, merajut kembali kebersamaan menjadi hal yang sangat penting, peran netizens sangat diharapkan di momen tersebut," ujarnya. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi Biro Humas Setjen MPR RI Andrianto mengatakan bahwa para netizens dan blogger dari beragam latar belakang dan komunitas dengan kata dan kalimat yang sederhana mampu memberikan pencerahan tentang esensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. "Misalnya esensi dari ke lima sila dalam Pancasila sampaikan kepada followers dengan menggunakan kata dan kalimat yang paling mudah dipahami. Intinya, para netizen ini mampu menyampaikan bahwa ke lima sila Pancasila tersebut sangat mudah di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari," imbuhnya. Ketua Komunitas Blogger Jambi (KBJ) Bambang yang juga salah satu narasumber acara mengungkapkan bahwa pemahamam seputar Empat Pilar MPR RI dengan cara yang mudah dipahami followers terutama generasi milenial sangat penting dilakukan, sebab banyak generasi muda yang keliru dalam memahami segala hal terutama soal kebangsaan. "Dengan bahasa yang mudah dipahami maka pesan-pesan tentang kebangsaan akan sangat mudah mereka terima," katanya. Acara Netizen Ngobrol Bareng MPR RI yang berlangsung selama setengah hari ini sendiri merupakan salah satu metode penyampaian program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dilaksanakan MPR di berbagai wilayah di Indonesia dengan peserta dari kalangan netizens dan bloggers lokal berbagai komunitas. Respon peserta para netizens dan bloggers dari berbagai daerah terutama pada penyelenggaraan di Jambi menurut Siti Fauziah sangat baik. Sebagian besar tertarik membicarakan dan membahas seputar kebangsaan dan kenegaraan dengan cara yang kekinian. "Kita berharap para netizens mampu mulai hari ini dan seterusnya mengimplementasikan dan mampu menyebarkan nilai-nilai Empat Pilar MPR secara luas dari hal-hal yang serderhana di diri sendiri, lingkungan keluarga, rumah atau masyarakat, sekolah dan kampus," tandasnya.]]>https://mpr.go.id/berita/detail/netizens-jambi-sepakat-empat-pilar-mpr-perlu-menjadi-gaya-hidup-modernWed, 01 May 2019 09:05:21 +0000Badan Pengkajian MPR Gelar Seminar Nasional Di Surabaya <![CDATA[Dihadapan peserta seminar Nasional yang berlangsung di Surabaya, anggota Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengatakan, selama hampir lima tahun, Badan Pengkajian MPR mengkaji UUD hasil perubahan. Saat ini Badan Pengkajian MPR berusaha merumuskan kesimpulan kajian itu. Beberapa isu menarik yang dikaji dalam lima tahun terakhir, antara lain tentang kedudukan MPR, kedudukan DPD, serta penataan sistem kehakiman, khususnya menyangkut kedudukan MA, MK dan Komisi Yudisial. Juga penataan sistem Presidensial serta penataan sistem hukum dan perundang-undangan nasional. "Selama ini, ditengarai undang-undang yang berhasil dilahirkan oleh DPR bersama pemerintah, relatif sedikit. Yang lebih memprihatinkan, sebagian undang-undang itu kualitasnya mengkhawatirkan dan harus ditingkatkan", kata Bambang Sadono menambahkan. Pernyataan itu disampaikan anggota Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, saat membuka Seminar Nasional, dengan tema Potret Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi. Acara yang dilaksanakan atas kerjasama Badan Pengkajian MPR dengan Universitas Surabaya (Ubaya), itu berlangsung di Surabaya, Selasa (30/4). Seminar Nasional, itu menghadirkan lima orang narasumber. Yaitu, Prof. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie S.H (Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Bagir Manan S.H, M.C.L (Pakar Hukum Tata Negara dan Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Prof. Dr. Philipus M. Hadjon S.H (Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi serta Guru Besar Fakultas Hukum Univeritas Trisakti) dan Prof. Dr. Ni’matul Huda S.H.M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia). Serta Dr. Hj. Hesti Armiwulan SH, M. Hum (Pakar Hukum Tata Negara Ubaya) Untuk merumuskan kesimpulan hasil kajian, menurut Bambang, MPR sudah membentuk dua lembaga ad hoc. Kedua lembaga itu, masing-masing membahas sistem perencanaan pembangunan model GBHN dan sistem ketatanegaraan dimasa yang akan datang. Dalam paparannya, Prof. Jimly antara lain mengatakan, saat ini banyak sistem norma yang tengah mengalami perubahan, salah satunya seperti yang menimpa UUD 1945. Karena itu, Sistem konstitusi Pancasila, tidak boleh berdiam dan harus dirumuskan ulang mengikuti perubahan yang tengah berlangsung. "Negara Indonesia berdasar atas hukum seperti yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945, perlu ditinjau kembali, karena saat ini sudah berkembang tuntutan bukan hanya hukum tapi juga etik", kata Jimly menambahkan. Akibat perubahan-perubahan, itu kata Jimly di tengah masyarakat kerap dirasa seperti tidak ada aturan. Karena peraturan yang lama sudah hilang, tetapi aturan yang baru belum dirasakan kemunculannya di tengah masyarakat. Hal itu menurut Jimly sesuatu yang wajar, karena setiap peralihan membutuhkan waktu. Tetapi waktu yang diperlukan, seharusnya tidak boleh terlalu lama.]]>https://mpr.go.id/berita/detail/badan-pengkajian-mpr-gelar-seminar-nasional-di-surabayaTue, 30 Apr 2019 09:14:08 +0000