Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran kini semakin menguat dan bertransformasi menjadi keresahan kolektif yang mendalam di tengah masyarakat. Berbagai kebijakan yang diambil dinilai jauh dari harapan rakyat, terutama dalam...

Latar Belakang • Wacana amandemen PPHN dan pertanyaan legitimasinya: haluan jangka panjang disusun oleh siapa, dan seberapa terhubung dengan aspirasi konstituen? • Digitalisasi politik: media sosial, aplikasi aspirasi, manajemen konstituen berbasis...

Saya mengapresiasi upaya MPR dalam menyusun kajian Pokok-Pokok Haluan Negara serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sebagai warga, saya ingin menyampaikan beberapa masukan agar dokumen ini semakin mudah dipahami dan kuat seb...

Tolonglah mpr,prioritaskanlah Sistem pendidikan terutama gaji guru diatas UMR dan tunjangan guru,dan perbaiki sekolah yang udah ada bukan malah bikin skolah baru kayak sekolah rakyat,HENTIKAN MBG sudah 45 ribu jiwa keracunan terkait MBG mikir lah,man...

Secara umum, keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat baik dan memberikan panduan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Terhadap hal tersebut, penting untuk mengatur payung hukum dari PPHN dengan m...

Saat ini, prioritas pembangunan nasional difokuskan pada aspek infrasstruktur dan juga kesehatan, sebenarnya itu bagus, tapi jika kita lihat hal ini tidak dibarengi dengan pembangunan pendidikan nasional yang komprehensif sehingga seolah-olah mengorb...

Mohon izin menyampaikan aspirasi Bapak Ibu Pimpinan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memasuki era digitalisasi media komunikasi, era keterbukaan informasi publik, era demokrasi, era pemerint...

Hal: Aspirasi Masyarakat Terkait Penegakan Kesetaraan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Yth. Pimpinan dan Anggota MPR Republik Indonesia,Perkenankan saya,Rosihan Akmal,menyampaikan aspirasi selaku warga negara Indonesia terkait penting...

Aspirasi ini mengusulkan kajian perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk merekonstruksi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tersendiri menjadi Kongres Republik Indonesia yang terdiri atas dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Per...

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta Pasal 27 menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam rangka memanfaatkan bonus demografi dan mewujudkan kesejahteraan sosial, diperlukan pen...

Kedaulatan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat (Formal Dan Komprehensif) Aspirasi untuk kemajuan bangsa: Indonesia adalah negara yang kaya,namun tantangan struktural masih membayangi kesejahteraan rakyat kecil.Kita perlu mengevaluasi beberapa kebi...

pada materi Pendidikan di poin a menerangkan "Menciptakan pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan keragaman potensi kecerdasan insani agar setiap warga negara Indonesia dapat berkembang menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa merdeka",...

Mohon izin menyampaikan aspirasi : - Agar perumusan PPHN selaras dengan Undang-undang yang mengatur visi Indonesia Emas 2045 adalah Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 - Inte...

Tolong jangan kawin silang antara legislatif, eksekutif dan yudikatif agar bisa menjalankan Trias politika dengan baik. Adakan fit proper test untuk menteri baik adari kalangan akademisi maupun partai politik sehingga pemilihannya tidak berdasarkan d...

Persoalan pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan program pembangunan, tetapi juga menyangkut kesinambungan kebijakan, ketimpangan antarwilayah, perubahan prioritas akibat pergantian pemerintahan, perbedaan kapasitas fiskal dae...

Peningkatan intensitas untuk audiensi antara pelaku UMKM dengan pihak DPR/MPR, di mana diharapkan setiap bulannya pintu-pintu gedung Nusantara dapat terbuka bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dengan adanya audiensi tersebut diharapkan dukungan dar...

Assalamualaikum Wr Wb. Kepada Yang terhormat : Ibu dan Bapak Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dengan segala hormat dan penuh kerendahan hati 1. Keresahan masyarakat atas semakin banyaknya praktek tindak kejahatan ko...

A. DASAR PEMIKIRAN 1. Kajian Konstitusional dan Tata Negara (PPHN) • Kajian dan Rekomendasi MPR RI terkait PPHN: Berbagai kajian resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) mengenai urgensi menghadirkan kembali Haluan Negara (seperti Garis-G...

CATATAN ATAS BENTUK HUKUM 1. Opsi penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara melalui Ketetapan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan tanpa perubahan konstitusi sulit dipertahankan secara yuridis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023 telah menega...

Salah satu teolog dalam Gereja Anglikan, yaitu Richard Hooker mengembangkan teologi ekklesiologi yang paling asasi dalam Gereja Kristen --yang mungkin juga berguna di dalam agama-agama lain-- yaitu teologi partisipasi. Terdapat sejumlah kata Yunani a...

Rumah Keadilan (RK) merupakan gagasan pembentukan lembaga independen yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat dan berfungsi memperkuat keadilan, melindungi kekayaan negara, serta memastikan hasil kejahatan ekonomi tidak kembali dinikmati oleh...

KEBIJAKAN SANKSI TERHADAP FINTECH YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA EKONOMI Negara perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak berubah menjadi instrumen eksploitasi masyarakat melalui bunga dan biaya yang tidak wajar, penagihan yan...

Saya berpandangan bahwa PPHN harus menjadi kompas pembangunan Indonesia. Kompas tidak menentukan siapa yang menjadi nakhoda, tetapi memastikan setiap nakhoda mengetahui arah yang harus dituju. Karena itu, pergantian pemerintahan tidak boleh berarti p...

1. Apa2 skrng biaya hidup serba mahal, sedangkan pengasilan cm ngepas buat bertahan hidup. Trus untuk bantuan pemerintah. Dr thn 2022 sya msk kategori dtks, sampai saat ini tidak dpt apa2. Di cek masuk desil 6, tempat tingal aja ngekos. Klo biaya hid...

Mendorong MPR RI untuk segera mewujudkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai konsensus nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bersifat strategis-direktif, menjamin kesinambungan pembangunan lintas pemerintahan dan lintas daerah, s...

Ada baiknya dalam Kajian Rancangan Substansi PPHN dibuat timeline sebagai panduan arah pembangunan baik itu jangka pendek, pembangunan jangka menengah dan pembangunan jangka panjang. Maksudnya, apa yang tercantum dalam halaman 11 sampai dengan halama...

Materi: Pemaparan PPHN dan permohonan Audensi. serta dampak dari pada PPHN pada sistem demokrasi langsung. Dalam artikel yang saya kirimkan ini terdapat perihal Amndemen-PPHN-dan sistem demokrasi. Bahwa sebenarnya masih ada 2 opsi lain selain menggun...

1. penegasan MPR RI sebagai forum permusyawaratan konstitusional nasional tempat DPR dan DPD berhimpun untuk menjalankan kewenangan ketatanegaraan yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 2. penguatan DPR dan DPD sebagai dua kamar parle...

kalau memungkinkan tap mpr sebaiknya dibuat sejajar undang-undang dasar melalui revisi UU hirarki peraturan perundang-undangan dan tap mpr ini yang memuat pokok-pokok haluan negara supaya tap mpr termasuk pokok-pokok haluan negara juga dapat menjadi...

1. MPR sebagai Forum Permusyawaratan Konstitusional Nasional — bukan kembali menjadi atasan seluruh lembaga negara, tetapi menjadi forum bersama DPR dan DPD untuk keputusan ketatanegaraan fundamental. 2. DPR–DPD dalam Sistem Bikameralisme Kuat — DPR...

Dalam psikologi pengembangan dan filsafat moral,politik beoetika,otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugag.Organisasi atau institusi otonomi independen atau pemeeintah sendiri.Otonomi juga dapat diartikan dari sudut pandan...

Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh undang-undang.Selama alur pemekaran desa harus sesuai dilakukan dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Pembentukan desa dilakukan melal...

Pada tingkat,pertama,Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur.Hingga saat ini,Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi,termasuk sembilan diantaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan/atay is...

Ilmu ukur tanah,atau handasah adalah sebuah metode pengukuran titik-titik dengan memanfaatkan jarak dan sudut duantara titik tersebut pada suatu wilayah dengan cermat.Berbagai titik terswbut biasanya adalah permukaan bumi dan digunakan untuk membuat...

Pedagogi yang paling umum dipahami sebagai pendekatan pengajaran adalah teori praktek pembelajaran,dan bagaimana proses ini memengaruhi,dan dipengaruhi oleh,perkembnagan sosial,politik dan psikologis peserta didik.Pedagogi,yang diambil sebagai diaipl...

Pokok bahasan: 1.pengertian,tujuan dan tingkatan keberdayaan masyaraka 2.aspek dan indikator pemberdayaan masyarakat 3.keterlibatan berbagi elemen dalam pemberdayaan masyarakat 4.proses pemberdayaan masyarakat 5.pendekatan metode,strategi pember...