Aksi Tolak Israel Ikut Olimpiade 2024, HNW: IOC Sudah Pernah Melarang Afrika Selatan dan Rusia Ikut Olimpiade. Mestinya IOC juga Melarang Israel
Umat Islam dari seluruh Jabodetabek dan dari berbagai kota lainnya, besok pada Minggu, 21 Juli 2024, dengan dikoordinatori oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARIBP) akan menggelar ‘Aksi Tolak Israel Pada Olimpiade 2024’. Aksi yang digelar mulai Pukul 05.30 WIB itu akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta.
Dikatakan oleh Sekretaris ARIBP, Oke Setiadi, koordinator mengundang berbagai ormas Islam untuk ikut turut serta dalam aksi itu. Disebut ormas yang diundang adalah Wahda Islamia, Persis, Muhammadiyah, NU, FPI, dan ormas lainnya.
Rencana aksi tersebut disambut dengan baik oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA (HNW). Kepada wartawan selepas menerima delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (BEM UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, di Ruang Kerja Pimpinan MPR, Lt.9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 19 Juli 2024, dikatakan ‘Aksi Tolak Israel Pada Olimpiade 2024’ merupakan implementasi pelaksanaan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. “Konstitusi kita mengamanatkan bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, ujar Politisi PKS itu.
Olimpiade dikatakan merupakan ajang pertandingan dan perlombaan berbagai macam cabang olahraga dengan peserta dari anggota IOC (International Olympic Committee). Tahun ini olimpiade digelar di Paris, Perancis, dan merupakan olimpiade yang ke-33 sejak olimpiade itu digelar tahun 1896. Visi dari olimpiade adalah membangun perdamaian abadi, kehidupan yang harmoni, keadilan, dan kemanusiaan.
Berangkat dari visi olimpiade yang tertuang dalam Piagam Olimpiade (Olympic Charter), HNW menyebut ‘Aksi Tolak Palestina Pada Olimpiade 2024’ untuk mengingatkan IOC agar melaksanakan prinsip-prinsip itu, “yakni pesta olahraga dunia yang menghadirkan kemanusiaan, perdamaian abadi, sportivitas, dan keadilan”, tegasnya.
Pria yang juga menjadi Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor itu menceritakan IOC pernah mem-banned (melarang) Afrika Selatan ikut olimpiade karena melakukan politik apartheid. Setelah negara tersebut terbuka dan meninggalkan politik apartheid-nya, IOC baru memperkenankan negara paling selatan di Afrika itu ikut olimpiade.
Dalam soal mem-banned negara yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan, dikatakan oleh HNW tak hanya IOC, FIFA-pun juga pernah melakukan hal yang sama. Serangan militer Rusia ke Ukraina, membuat organisasi sepakbola dunia itu mem-banned Rusia dalam berbagai pertandingan internasional sepakbola.
“Nah Israel melakukan politik yang lebih kejam daripada apartheid maka seharusnya Israel juga di-banned baik oleh IOC maupun FIFA”, tegas pria alumni Universitas Madinah, Saudi Arabia, itu. Ditambahkan, Rusia melakukan invasi militer ke Ukraina sekitar 2 tahun yang lalu sudah di-banned. “Israel sudah menjajah dan melakukan kejahatan kemanusiaan sejak tahun 1948, jadi sudah seharusnya kalau negara itu di-banned”, paparnya.
Dari fakta sejarah yang ada, wajar bila ARIBP bersama masyarakat mengingatkan IOC maupun FIFA untuk konsisten dengan sikap yang pernah diambilnya saat mem-banned Afrika Selatan dan Rusia.
HNW berharap Indonesia yang berpartisipasi dalam Olimpiade Paris juga mengingatkan IOC untuk tidak hanya sekadar menyelenggarakan pesta olahraga tetapi juga menegakkan ketentuannya sendiri terkait prinsip sportifitas, keadilan, dan kemanusiaan dengan mem-banned, melarang Israel ikuti olimpiade Paris 2024.
Dalam aksi yang digelar bersamaan dengan car free day, HNW mengatakan isu yang digaungkan sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang tegas membela Palestina serta menolak kejahatan dan penjajahan Israel. “Tolak Israel Pada Olimpiade 2024 sangat sejalan dengan sikap pemerintah Indonesia”, tuturnya. Untuk itu dirinya berharap “ agar aksi damai yang akan digelar tidak ada hambatan dan penghambatan, bahkan dibantu untuk sukses, karena aksi itu sesuai dengan konstitusi dan sikap dasar Pemerintah Indonesia”pungkasnya.