Ratusan tenaga honorer dari berbagai daerah pada Rabu, 12 Oktober 2022, memenuhi Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) sejak pagi berduyun-duyun ke komplek gedung wakil rakyat untuk mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) AHN. Hadir dalam acara yang banyak diliput oleh wartawan, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto S.Pt., Anggota MPR dari Fraksi PAN yakni Guspardi Gaus dan Saleh Partaonan Daulay, Ketua Umum DPP AHN Retno Edi Kurniadi, serta Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Lenis Kogoya.
Dalam sambutan, Yandri mengucapkan selamat datang kepada para tenaga honorer di gedung wakil rakyat. “Kami tidak ada artinya kalau tidak ada rakyat, kami tidak bisa menjadi pimpinan lembaga negara kalau tidak ada rakyat. Rakyat itu bagian dari yang harus diperjuangkan, salah satunya adalah tenaga honorer”, ujar politisi dari PAN itu.
Dikatakan, keberadaan tenaga honorer penuh dengan dinamika. Ketika seorang menjadi bupati, walikota, dan gubernur yang baru, mereka mengangkat tenaga honorer. Akibat yang demikian jumlah tenaga honorer sangat besar. “Catatan terakhir jumlah tenaga honorer mencapai 2,2 juta orang”, ujarnya. Sebanyak 300.000-an orang berada di pusat dan 1.800.00-an orang ada di daerah.
Yandri menegaskan pemerintah harus hati-hati dalam menyelesaikan format tenaga honorer. “Karena tenaga honorer adalah anak bangsa”, ujarnya. Mereka disebut sudah mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka ada yang jadi guru, tenaga teknis, dan lain sebagainya. Ia meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati menyelesaikan tenaga honorer.
Pria asal Bengkulu itu mengatakan kalau tidak ada pihak swasta, apakah itu tenaga honorer atau sekolah swasta, negara ini tidak akan sempurna. “Maka jangan pernah meremehkan tenaga honorer. Jangan meremehkan hal-hal yang sifatnya swasta”, tegasnya. Dicontohkan, kalau tidak ada guru honorer, anak bangsa akan banyak yang terlantar dan tidak terlayani dengan baik. Demikian juga kalau di sekolah tidak ada tenaga teknis dan pendukung lainnya. “Bila tidak ada sekolah swasta, bangsa ini juga akan gelagaban”, tambahnya. Untuk itu dirinya berharap pada pemerintah untuk memformat tenaga honorer sebaik mungkin supaya tidak ada gejolak.
Alumni Universitas Bengkulu itu mengetahui kebijakan pemerintah di akhir tahun 2023 sudah tidak ada tenaga honorer. Oleh karena itu diharap kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Bila masalah tenaga honorer tuntas, maka ini sebagai kado terindah buat tenaga honorer”, paparnya. Diakui pengangkatan tenaga honorer dari sisi kebijakan keuangan sangat berat karena harus menyediakan sekian puluh triliun untuk penggajian dan sebagainya.
Diceritakan sebelum menjadi salah satu pimpinan MPR, dirinya merupakan Ketua Komisi VIII. Saat itu banyak menerima aduan tenaga honorer. Untuk menyelesaikan masalah mereka, dikatakan dirinya bertemu dengan berbagai pihak seperti Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan membahas dalam rapat gabungan. Dari apa yang dilakukan, format penyelesaian tenaga honorer menjadi rapi, tidak ada gejolak, dan terkendali.
Untuk itu dalam masalah tenaga honorer diharap pemerintah jangan sampai buru-buru dalam mengambil kebijakan. “Bila buru-buru bisa membuat gejolak ataupun situasi tidak kondusif apalagi di tahun 2023”, ujarnya. Bila tenaga honorer yang jumlahnya 2,2 juta orang itu bergejolak, hal demikian akan mengganggu stabilitas di masyarakat.
Dari rakornas yang digelar, Yandri berharap ada rumusan, rekomendasi, keputusan, yang selanjutnya perlu dikawal bersama-sama.