Pencapaian sejumlah target dalam program pembangunan berkelanjutan (SDGs) harus menjadi kepedulian semua pihak demi meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan.
"Sejumlah target dari berbagai program dalam SDGs sejatinya menuntut pencapaian sesuai dengan waktu yang telah diasepakati bersama," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada sambutan tertulisnya dalam diskusi daring bertema Menurunnya Kinerja Pencapaian SDGs yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/6).
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D (Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas), Tri Mumpuni (Anggota Dewan Pengarah BRIN/ Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan Nailul Huda (Director of Digital Economy CELIOS/Center of Economic and Law Studies) sebagai narasumber.
Selain itu hadir pula Muhammad Farhan (Komisi I DPR RI - Mantan Duta Masyarakat untuk SDGs), sebagai penanggap.
Lestari menjelaskan, dalam berbagai program SDGs itu mencakup aspek-aspek strategis dalam proses pembangunan, baik dari sisi pembangunan sarana dan prasarana fisik yang antara lain mendukung sektor kesehatan masyarakat, ekonomi, pendidikan, lingkungan hingga kesetaraan gender.
Dengan mengupayakan pencapaian sejumlah target SDGs, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari sejatinya juga ikut mengakselerasi pencapaian hasil-hasil dalam pembangunan.
Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengungkapkan, laporan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) menunjukkan bahwa wilayah kawasan Asia-Pasisfik kemungkinan besar baru akan mencapai target SDGs pada 2062, atau terlambat 32 tahun dari target semula pada 2030.
Sementara itu, tambah dia, pada laporan SDGs 2024 Indonesia berada di peringkat 78 dari 167 negara dengan skor 69,4. Namun, posisi tersebut masih menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah di sejumlah sektor untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat mampu berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan pencapaian target SDGs yang telah disepakati bersama, dalam upaya mengakselerasi proses pembangunan di tanah air.
Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali mengungkapkan sebagian besar capaian kinerja SDGs global hanya sekitar 16% yang on the track. Sebagian besar kinerja tercatat stagnan, jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya.
Catatan SDGs Indonesia, ungkap Pungkas, pada 2023 mendapat skor 70,2 dengan peringkat 75 dari 166 negara dan pada laporan SDGs 2024, Indonesia mendapatkan skor 69,4 dengan peringkat 78 dari 167 negara.
Pungkas menilai, penurunan dua sampai tiga peringkat itu merupakan hal yang wajar dan tidak signifikan.
Menurut dia, upaya pencapaian target SDGs yang dilakukan Indonesia bahkan dinilai baik oleh sejumlah lembaga, meski secara hasil belum memadai.
"Diperlukan peningkatan efektivitas dalam upaya mencapai sejumlah target SDGs di Indonesia," tegas Pungkas.
Agar target SDGs dapat dicapai sesuai rencana, menurut Pungkas, dibutuhkan reformasi arsitektur keuangan global untuk mendanai 17 tujuan SDGs yang membutuhkan pembiayaan yang tinggi.
Selain itu, tegas dia, juga harus ada mitigasi dan memerlukan investasi untuk mengantisipasi disrupsi yang kerap terjadi dan perbaikan tata kelola dalam proses pencapaian target SDGs yang telah disepakati.
Anggota Dewan Pengarah BRIN, Tri Mumpuni berpendapat tidak perlu khawatir dengan penilaian-penilaian badan dunia terhadap proses pembangunan di Indonesia.
"Saya sangat percaya terhadap kemampuan bangsa kita untuk membangun sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan bangsa kita sendiri," ujar Tri Mumpuni.
Menurut dia, setiap proses pembangunan, perencanaan harus juga bisa diikuti oleh kaum perempuan dan kelompok minoritas.
Keterlibatan perempuan dan kelompok minoritas, tegas Tri Mumpuni, dalam proses pembangunan sangat penting. Karena, tambah dia, proses pembangunan harus berdasarkan kesadaran sosial, kesadaran alam dan kesadaran diri.
"Pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan, agar tumbuh kesadaran sosial dan alam dalam setiap proses pembangunan," imbuhnya.
Langkah itu, jelas Tri Mumpuni, juga harus diikuti dengan menumbuhkan kesadaran diri yang akan menghadirkan rasa dan empati.
Menurut Tri Mumpuni, pola pikir dan logika jangan mendominasi dalam pengambilan kebijakan. Dia menilai, penting mengedepankan empati dalam setiap pengambilan keputusan dalam proses pembangunan.
Director of Digital Economy CELIOS, Nailul Huda mengungkapkan penurunan kinerja dalam pencapaian target SDGs di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beragam aspek.
Diakuinya, pada potret kemiskinan nasional saat ini misalnya terjadi perlambatan dalam upaya penurunan angka kemiskinan.
Meski saat ini angka kemiskinan ekstrem sudah mencapai 1%, menurut Nailul, untuk menghapus angka kemiskinan ekstrem pada pemerintahan mendatang, memerlukan upaya yang tidak mudah.
Menurut dia, kemiskinan di desa saat ini mencapai 12,22% cukup tinggi jika dibandingkan dengan kemiskinan di kota yang tercatat 7,29%.
Nailul berpendapat pemanfaatan dana desa bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan angka kemiskinan di perdesaan.
Secara umum ketimpangan ekonomi, tambah dia, juga menjadi masalah baru selama pandemi Covid-19. Ketimpangan sosial dan ekonomi, tambah dia, bahkan cukup signifikan di perkotaan.
Saat ini, tambah Nailul, dana pemerintah sebagian besar masih digunakan untuk membayar utang. Kondisi tersebut, jelas dia, menyebabkan alokasi dana untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian target SDGs juga terbatas.
Nailul meyakini dengan pengelolaan anggaran yang terus diperbaiki bisa menjadi game changer dalam upaya mencapai sejumlah target SDGs.
Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai NasDem,
Muhammad Farhan berpendapat bicara soal SDGs seperti utopia saja, karena tidak ada komitmen yang kuat dari setiap negara.
Menurut Farhan, pelaksanaan SDGs akan sangat sulit bila tidak dibarengi dengan enforcement yang kuat dari pihak-pihak yang bersepakat dalam perjanjian multilateral seperti SDGs ini.
Farhan mendorong agar sejumlah target SDGs juga menjadi bagian dari program pembangunan di daerah. Karena, tambah dia, saat ini pemerintah pusat tidak memiliki enforcement terhadap daerah untuk melaksanakan sejumlah program SDGs.
"Program pada SDGs ini seharusnya bisa jadi indikator pencapaian pembangunan di daerah," ujar Farhan.
Menurut Farhan, sejumlah capaian SDGs ini adalah sebuah harapan sehingga harus ada enforcement dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar capain program-program SDGs menjadi salah satu indikator dalam pembangunan SDM di daerah. *