“Kita tak bosan-bosannya membahas dan berdiskusi tentang pokok-pokok haluan negara (PPHN)”, ujar Ketua MPR H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. Ungkapan yang demikian disampaikan ketika menjadi pembicara utama Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan yang digelar di Media Center, Lobby Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2021, itu juga menghadirkan pembicara Abdul Latief pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Prof. Didin S. Damanhuri, SE., MS., DEA Guru Besar IPB University.
Dikatakan oleh Bambang Soesatyo, saat ini MPR dipimpin oleh 9 orang dari partai politik dan 1 orang dari Kelompok DPD. PPHN disebut pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, “entah nanti hasilnya dituangkan dalam undang-undang, Ketetapan MPR, atau dalam konstitusi”, ujar pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu. PPHN menurut Bamsoet merupakan rekomendasi dari MPR Periode 2014-2019 dan juga telah dibahas oleh MPR periode sebelumnya.
Saat ini menurut Bamsoet merupakan momentum yang tepat untuk merenung ke depan bagaimana masa depan bangsa Indonesia. “Bagaimana gambaran ke depan, kapan hutang kita akan berakhir”, tutur Ketua DPR ke-20 itu. Hal-hal demikianlah yang seharusnya direnungkan oleh semuanya.
PPHN hadir tidak dimaksudkan untuk memperlemah sistem presidensial. PPHN hadir disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensial pada umumnya. Haluan negara ini telah dilakukan berbagai kajian yang panjang sehingga arah pembangunan bangsa menjadi jelas adanya. “Tema FGD kali ini sangat tepat selain untuk merenungkan masa depan juga unuk mengevaluasi perjalanan bangsa. Apakah UUD hasil amandemen yang sudah ada telah berjalan dengan baik atau ada titik-titik lemah sehingga perlu dilakukan evaluasi”, ujar Bamsoet panjang lebar.
Bamsoet mengakui semua itu tergantung pada kekuatan politik yang ada. Dirinya mengakui adanya pro dan kontra terhadap rencana menghidupkan haluan negara. Ia berharap ada kesepahaman dari semua sehingga setidaktidaknya kita mendapat gambaran tentang masa depan bangsa lewat pembangunan yang terarah. Ia menegaskan hal demikian sebab ketika ada rencana menghidupkan kembali haluan negara lewat amandemen terbatas, muncul isu-isu seperti adanya keinginan untuk mempanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi 3 periode. “Muncul tudingan-tudingan seperti itu”, tuturnya. “Padahal kita tegas dan tidak ingin ada penumpang gelap bila dilakukan amandemen terbatas”, tambahnya.
Abdul Latief dalam kesempatan itu mengatakan, manajemen yang baik merupakan jalan menuju sukses. Dirinya menceritakan pengalaman masa kecilnya bagaimana sudah diperkenalkan dengan masa depan. “Biasakan hidup terencana”, tuturnya. Untuk itu dirinya setuju dengan adanya haluan negara. “Salah besar kalau tak setuju dengan adanya rencana pembangunan”, paparnya. Disebut bila ada dinamika, masalah yang ada perlu dibahas secara bersama.
Didin S. Damanhuri dalam kesempatan tersebut menyebut negara-negara mana yang memiliki haluan negara dan mana yang tidak memiliki haluan negara. “Korea Selatan dan Jepang memiliki haluan negara”, paparnya. Disebut bahwa haluan negara merupakan upaya merumuskan kembali tujuan pembangunan.