Jakarta,- Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., menegaskan, Islam sangat menghormati dan memajukan Perempuan. Penghormatan Islam terhadap kaum perempuan, berlaku baik dalam kehidupan pribadi maupun publik. Karenanya, PKS sebagai Partai Islam Rahmatan lil ‘alamin berkomitmen menjadi pelopor untuk terlaksananya cita-cita nasional, sesuai Pembukaan UUD 45. Selain mendukung bapak-bapak bangsa dan Ulama untuk mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional, juga mendukung agar Ibu Bangsa, Tokoh Perempuan termasuk Ulama Perempuan, memperoleh anugerah yang sama, sebagai Pahlawan Nasional.
"Karenanya PKS juga mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Rahmah ElYunusiah. Dia adalah pejuang kemerdekaan dan tokoh perempuan nasional dari PadangPanjang, Sumatra Barat,” demikian disampaikan Hidayat dalam sambutannya secara virtual dalam acara Diklat Tokoh Perempuan yang diselenggarakan DPW PKS DKI Jakarta, Minggu (12/9/2021)
Pembelaan kepada pemenuhan hak-hak Perempuan, kata Hidayat juga terus dilakukan oleh anggota PKS di Parlemen. Sebagai anggota komisi VIII DPR RI, mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), Hidayat terus mengadvokasi dan mendukung perjuangan kaum Perempuan dengan usulan penguatan status dan anggaran bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). "Agar kementerian yang mengurusi Perempuan dan Anak-Anak, sebagai kelompok mayoritas penduduk Indonesia, dan penentu masa depan Bangsa, supaya ditingkatkan kewenangan dan statusnya tidak hanya sebagai Kementerian Koordinatif dengan kewenangan dan anggaran yang sangat rendah. Melainkan dan seharusnya diperkuat agar menjadi Kementerian Teknis, setara dengan Kemenpora, Kementan, dan lain-lain,” tegas HNW.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, ini menegaskan sejak awal Islam telah mengajarkan memuliakan dan memberdayakan kaum perempuan. Itu bisa dilihat secara nyata dalam praktek yang dilakukan oleh Ummul Mukminin (para istri Rasulullah SAW) Khadijah, Aisyah, hingga Ummu Salamah. Karena itu Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, pusat dan luar negeri ini juga menyampaikan pentingnya penguatan peran dan kedudukan kaum perempuan di tengah umat Islam. Termasuk di antaranya di Afghanistan yang baru-baru ini mengalami peralihan kekuasaan oleh gerakan Taliban.
“Pada awalnya Jubir Taliban menyampaikan janji untuk tidak mengulangi masa lalu mereka yang dipermasalahkan masyarkat internasional. Mereka menjanjikan kebijakan baru yang lebih konstruktif, sesuai dengan Islam dan diterima masyarakat Internasional. Akan membentuk Pemerintahan yang inklusif melibatkan berbagai pihak, termasuk dalam hal penghormatan dan pemenuhan hak-hak asasi Perempuan. Sehingga diberitakan bahwa Perempuan telah diizinkan kuliah, dan para Nakes perempuan tetap diminta bekerja di Rumah Sakit. Sehingga para Mahasiswi ada yang melakukan demonstrasi mendukung Taliban. Tetapi susunan pemerintahan sementara yang diumumkan Taliban, bukan hanya tidak melibatkan perempuan, tetapi juga menghapus/tidak memuat pos kementerian khusus urusan kaum perempuan yang tadinya sudah ada,” ungkap HNW.
Sikap semacam itu menurut HNW menimbulkan kritik dan keprihatinan. Karena itu Taliban perlu segera memenuhi janji-janji yang sudah mereka publikasikan, dan dibahas bersama OKI, kesepakatan Doha, termasuk mempertimbangkan masukan dari MenLu RI, baik yang terkait kebijakan dan rekonsiliasi nasional, inklusifitas kabinet, tidak jadi basis penyebaran terorisme, opium, juga yang terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan yang semestinya minimal sama atau lebih baik dari yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya.
"Atas dasar itu segera membentuk kabinet yang permanen. Menepati janji dan memberdayakan serta memuliakan perempuan, tidaklah bertentangan dengan syariah, atau ditolak masyarakat global, justru merupakan bagian dari syariah dan diterima baik oleh masyarakat internasional. Dan yang sangat dipentingkan karena bisa memberikan harapan, kepercayaan dunia internasional, dan mengoreksi stigma serta citra negatif juga ketidakpercayaan terhadap Taliban yang terlanjur dilekatkan pada Taliban, suatu hal yang tentu juga tidak diinginkan oleh Taliban yang baru,”pungkas HNW.