Jakarta,- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menyarankan agar Pemerintah meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena belum berhasil menangani wabah Covid-19. Selain itu Hidayat juga meminta pemerintah untuk mengajak Masyarakat melakukan gerakan gotong royong nasional.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan mengingat korban terpapar dan kematian akibat Covid-19 terus bertambah. Demikian juga mereka yang terdampak secara materi akibat Covid-19. Hidayat menegaskan bahwa permintaah maaf itu sebagai bentuk tanggung jawab moral, agar ajakan kepada rakyat untuk melakukan gerakan gotong royong nasional melawan Covid-19 bisa disampaikan dengan elegan, sehingga bisa diikuti dan ditaati oleh rakyat.
“Sebaiknya Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada Rakyat Indonesia, karena faktanya target-target dalam mengatasi pandemi Covid-19 hingga kini belum bisa diwujudkan. Bahkan virus Covid-19 makin menyebar dengan varian baru yang lebih berbahaya, disertai korban yang makin banyak. Ini penting guna menunjukan empati kepada rakyat, untuk selanjutnya mengajak rakyat melakukan gerakan gotong royong nasional melawan Covid-19, sebelum meminta tolong ke masyarakat internasional,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (9/7/2021).
HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengingatkan, lebih dari satu setengah tahun pemerintah tidak berhasil mengendalikan wabah Covid-19. Bahkan semakin banyak, menyebabkan fasilitas kesehatan kolaps, korban jiwa dokter dan tenaga kesehatan serta tokoh agama dan anak-anak terus bertambah. Bahkan angka kematian masyarakat terpapar Covid-19 sebagai salah satu yang tertinggi di dunia.
“Ini sangat memprihatinkan. Pemerintah harus memperhatikan bahwa kematian tenaga kesehatan meningkat. Menurut data di Pusara Digital Lapor Covid-19, tenaga kesehatan yang meninggal mencapai 434 dokter, 367 perawat, dan 167 bidan. Semoga Allah menerima mereka yang wafat sebagai syuhada, serta menjaga dan mensehatkan para tenaga kesehatan yang sedang bertugas,” ujarnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, saat ini pemerintah juga gagal mengajak masyarakat untuk bersama melawan Covid-19 karena tidak adanya strategi yang jitu dan kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga cenderung mementingkan aspek ekonomi, dibandingkan keselamatan nyawa masyarakat. Akibatnya, perang melawan Covid-19 tidak bisa segera dimenangkan.
“Tingkat penularan Covid-19 di Indonesia membuat banyak rumah sakit kekurangan tenaga kesehatan. Sementara itu, tenaga kesehatan semakin banyak yang terpapar, makin banyak juga yang meninggal. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusi. Yaitu melindungi bangsa dan negara, termasuk dari Covid-19,” tuturnya.
HNW meminta agar Presiden Jokowi fokus memprioritaskan penyelamatan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia dengan mengutamakan penyelamatan para tenaga kesehatan (dan rumah sakit), tokoh agama, anak-anak dan rakyat Indonesia pada umumnya dari amukan wabah Covid-19 sebagai kewajiban menjalankan amanat konstitusi. HNW juga mengingatkan bahwa tanpa solidaritas dan kesadaran serta gotong royong nasional akan sulit memenangkan perang melawan Covid-19 yang terlanjur menyebar seperti saat ini.
“Tetapi solidaritas rakyat agar makin aktif membantu negara, juga terkait dengan empati pemerintah terhadap rakyat, yang antara lain dengan menunjukan keikhlasan dan kelegowoan meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena pemerintah belum berhasil melindungi Rakyat Indonesia dari Covid-19, malah penyebarannya makin mengkhawatirkan,” ujarnya.
HNW juga berharap agar Presiden Joko Widodo juga menegur jajarannya yang tidak memberikan laporan sebenarnya terkait dengan kondisi rumah sakit yang semakin mengkhawatirkan, dan beberapanya dikabarkan sudah kolaps. “Kita harus mengakui bahwa saat ini kondisi sudah sangat mengkhawatirkan, dan selain gerakan gotong royong nasional, pemerintah juga tidak perlu malu apabila perlu meminta bantuan negara sahabat sebagai bentuk gotong royong secara internasional, selama bantuan itu tidak mengikat yang bisa menggadaikan kedaulatan Bangsa dan Negara” pungkasnya.