[Jakarta, 1/10] Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri, Hidayat Nur Wahid, menghadiri dan jadi pembicara kunci pada acara Milad 1 tahun Forum RT-RW Jakarta Selatan. HNW sapaan akrabnya mengungkapkan pentingnya acara ini, apalagi dikaitkan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Karena RT/RW adalah ujung tombak organ negara yang bisa mendorong terus pelaksanaan/pengamalan Pancasila dan sekaligus bisa mengoreksi/mendeteksi dini bila ada ideologi gerakan yang bertentangan dengan Pancasila seperti komunisme, separatisme, atheisme, terorisme dll.
Maka sukses dari adanya paguyuban RT/RW menjadi sangat dipentingkan, juga kolaborasi RT/RW dengan para wakil Rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena para wakil itu bisa memperjuangkan aspirasi warga yang disuarakan oleh/melalui pimpinan mereka di tingkat yang paling dekat yaitu RT/RW. Track record para wakil Rakyat bisa membuktikan adanya manfaat pembelaan untuk kepentingan Rakyat, melalui beragam rekam jejak advokasi yang telah diperjuangkannya selama ini, dan berharap perjuangan itu menjadi maslahat bagi rakyat serta turut membantu kinerja RT/RW di lingkungannya.
“Fungsi Anggota DPR-RI adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun di antara tugasnya adalah menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ini semua kami kerjakan dan tentu telah banyak berkolaborasi bersama para pengurus RT/RW baik di Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat,” disampaikan Hidayat kepada anggota Forum RT/RW Jakarta Selatan, Minggu (1/10).
Hidayat mencontohkan, usulan Kemenag soal biaya haji tahun 2023 Rp 69 juta per jamaah, mendapatkan penolakan luas dari masyarakat, apalagi kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid-19.
Dirinya dan Fraksi PKS dll, menolak serta menunjukkan kepada Pemerintah biaya-biaya haji yang tidak efisien. Akhirnya, disepakati, biaya haji bisa turun menjadi Rp 49 juta per jamaah.
Kemudian soal madrasah dan Pesantren yang sempat akan dihapuskan maupun dikerdilkan pada rancangan Revisi UU Sisdiknas, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola madrasah dan Pesantren. Sehingga bila itu dibiarkan akan memunculkan keresahan di tingkat akar rumput yang sangat terhubung dengan RT/RW. Maka dirinya dan Fraksi PKS dll, tegas menolak revisi bermasalah itu, dan akhirnya baik madrasah maupun Pesantren kembali masuk dan bisa diselamatkan.
“Advokasi semacam ini banyak kami lakukan, dan meskipun nilainya sulit diukur dengan uang, tentu menghadirkan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan, yang pada ujungnya dapat membantu pekerjaan para pengurus RT/RW di tingkat masyarakat,” sambungnya.
“Sehingga jika ke depan ada aspirasi dari warga, pengurus RT/RW bisa sampaikan ke kami di DPR-RI dalam konteks nasional, atau DPRD dalam konteks lokal, dan sebagai pertanggungjawaban pengurus RT/RW bisa mengumumkan kembali kepada warganya bahwa aspirasi telah ditindaklanjuti. Kolaborasi semacam ini merupakan salah satu bentuk pengamalan dari sila ke-4 Pancasila soal hikmah dan perwakilan rakyat,” pungkasnya.
Milad 1 Tahun Forum RT/RW Jakarta Selatan turut dihadiri oleh Amirulloh Qadir dan Teguh Winarno selaku Pendiri Forum RT-RW, Kong Jaun selaku penasihat Forum, H. Eka Jaya selaku Ketua Umum ormas Pengacara dan Jawara Bela Umat (Pejabat), Dr. Sayid Qutb selaku Dewan Kota Jakarta Selatan, dan H. Madani Bin H. Matali selaku tokoh masyarakat.