Pemilihan umum harus menjadi bagian proses meningkatkan pengamalan persatuan dan kesatuan antaranak bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata di masa datang.
"Jadikan informasi yang diperoleh selama masa kampanye sebagai salah satu acuan untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin nasional dalam proses bernegara yang mampu mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah konstitusi kita," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/2).
Pada Pemilu 2024, masa kampanye berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye berakhir, pemilu memasuki masa tenang selama tiga hari pada 11-13 Februari 2024 dan pada 14 Februari 2024 dijadwalkan pemungutan suara di tanah air.
Menurut Lestari, setelah masa kampanye berakhir sejumlah alasan dan pertimbangan yang diperlukan masyarakat untuk menentukan kepada siapakah aspirasi akan dititipkan, seharusnya semakin jelas.
Rerie sapaan akrab Lestari berharap masyarakat benar-benar menggunakan rasionalitasnya dalam menetukan calon pemimpin dan wakil rakyat yang akan dipilihnya.
Masyarakat, jelas Rerie, yang legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, diharapkan mampu mengedapankan semangat persatuan dan kebangsaan dalam menyikapi berlangsungnya proses kontestasi dalan Pemilu 2024.
Di sisi lain, tambah dia, para penyelenggara pemilu dan pemerintah juga harus mampu menjalankan tugasnya dengan mengedepankan antara lain prinsip-prinsip pemilu yang mandiri, jujur, adil, profesional, akuntabel dan berkepastian hukum.
Sehingga, ujar Rerie, para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang kita miliki kelak dipastikan hasil dari proses pemilu yang bersih dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap proses Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman dan damai, serta menghasilkan para pemimpin yang mampu menjawab berbagai tantangan bangsa yang kita hadapi saat ini dan di masa datang nanti.*