Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc, MA, jelang peringatan Hari Lahir Pancasila, menerima Delegasi Pimpinan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (31/5/2024). Dalam pertemuan itu, Hidayat Nur Wahid mengingatkan Pemuda Pancasila agar semakin terdepan laksanakan Pancasila dengan aktif di tengah masyarakat dan dengan itu terus tetap komit dengan kesepakatan nasional dalam ideologi bangsa. Sehingga Pemuda Pancasila tidak gamang dan tetap percaya diri di tengah perkembangan dan gejolak yang ada di masyarakat.
“Dengan Pancasila yang diamalkan oleh para pemuda yang semakin aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana para pemuda menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi mereka sendiri seperti masalah ekonomi dan sebagainya, Pemuda Pancasila akan makin memberikan kontribusi besar untuk menyemangati warga bangsa ini agar tidak menjadi gamang, tidak bingung dan tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti korupsi, merusak lingkungan, intoleran, radikalisme dan lain-lain,” kata Hidayat Nur Wahid dalam pertemuan itu.
Dalam pertemuan itu, Delegasi Pimpinan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan dipimpin Ketua MPC PP Kota Jakarta Selatan R.H. Yedidiah Soerjosoemarno, SH, ST, didampingi Dendy Jauhari Kurniawan (Sekretaris MPC PP Jakarta Selatan), Abudul Hasyim (Wakil Ketua), Novianto (Wakil Ketua), Hj. Nabila Abubakar Al Habsyi, S. Si, M.Si (Sekretaris DPC Srikandi, Jakarta Selatan).
HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan di era sekarang ini sedang terjadi transisisi yang tidak sederhana. Misalnya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membawa berbagai dampak ikutannya. Bahkan kantor-kantor pusat organisasi kemasyarakatan pun juga ikut pindah. “Tetapi apapun ibukotanya, Pancasila akan tetap sama. Komitmen mengamalkan Pancasila juga harus sama, bahkan seharusnya dengan bila terjadi pemindahan ibukota ini pengamalan ke lima sila Pancasila harusnya semakin kuat, untuk memastikan NKRI tetap jaya dan digdaya,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.
Menurut HNW, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara masih menunggu Keppres tentang pemindahan itu. DPR bersama pemerintah memang telah mengesahkan UU tentang DKI Jakarta yang diubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Pun sudah ada UU tentang IKN. Tetapi dalam kedua UU itu ada satu klausul bahwa kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara harus berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). “Sampai hari ini Presiden belum mengeluarkan Keppres. Jadi, secara de facto, ibu kota negara masih Jakarta,” katanya.
Dalam konteks geopolitik dan geostrategis, lanjut HNW, masih banyak kalangan yang mengkiritisi IKN. “Namun apapun hasilnya, pemindahan ibukota sudah diputuskan dan sudah ada UU-nya walaupun belum ada Keppres-nya. Tapi, Pancasila tidak akan menjadi kehilangan orientasinya hanya karena ibu kota negara pindah. Pemindahan ibukota yang tujuannya untuk pemerataan pembangunan itu seharusnya semakin memperkuat pemahaman tentang kenegaraan dan kebangsaan, serta kesatuan NKRI,” imbuh HNW yang juga Ketua Dewan Pakar Pemuda Pancasila Jakarta Selatan.
Selain soal pemindahan ibukota, HNW juga menyoroti kasus korupsi yang sangat luar biasa, yaitu korupsi Timah yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. “Padahal kalau kita melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dengan benar, tidak mungkin terjadi korupsi, apalagi sebesar itu,” tandasnya.
HNW menambahkan kondisi-kondisi transisi di era sekarang ini bisa menimbulkan adanya kegamangan dan polemik di masyarakat. Karena itu, kesatupaduan nasional perlu dirawat dengan cara yang lain, seperti upaya organisasi Pemuda Pancasila yang semakin aktif di masyarakat dan membuktikan bahwa Pancasila itu tetap eksis. “Sehingga Pemuda Pancasila tidak perlu gamang dengan perkembangan yang ada, dan tetap komit dengan kesepakatan nasional kita, dalam ideologi bangsa, mengamalkan Pancasila secara benar dan menyeluruh,” jelas HNW.
Dalam pertemuan itu, Yedidiah Soerjosoemarno mengungkapkan MPC Pemuda Pancasila Jakarta Selatan sedang mengupayakan anggota PP menjadi wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan. “Ada bantuan program wirausahawan sosial dari Kementerian Sosial. Bantuan wirausaha itu diberikan kepada kelompok bukan perorangan sehingga ada tanggungjawab bersama untuk mengelola usaha. Setiap ranting diharapkan memiliki kelompok usaha, semacam warung,” katanya.
HNW mendukung program wirausaha kepada anggota PP Jakarta Selatan. Menurut HNW, perlu adanya pelatihan dan contoh kelompok anggota PP yang berhasil mengelola usaha. “Perlu adanya contoh usaha yang berhasil sehingga bisa mendorong anggota PP lainnya untuk berwirausaha dan mendapat kepercayaan dari pihak Kementerian Sosial dan pihak lain yang memberikan bantuan,” pungkasnya.