JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia (POLHUKAM KADIN) Bambang Soesatyo bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (purn) Hinsa Siburian sepakat untuk meningkatkan kerjasama agar dunia usaha swasta bisa berperan aktif dalam membantu keamanan dan pertahanan siber nasional. Untuk itu, KADIN Indonesia melalui GAKKUM HANKAM KADIN akan segera membuat Nota Kesepahaman dengan BSSN.
"Untuk merumuskan detail rencana kerjasama, POLHUKAM KADIN menunjuk Wakil Kepala Hubungan POLHUKAM KADIN dengan BSSN Rudi Rusdiah sebagai Person in Charge (PIC). Sementara dari BSSN diwakilkan oleh Plt Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Ferry Indrawan. Nota Kesepahaman yang akan dibuat tersebut melengkapi Nota Kesepahaman yang juga akan dibuat oleh KADIN dengan Polri dan Kejaksaan," ujar Bamsoet usai bertemu Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (purn) Hinsa Siburian, di Kantor BSSN, Jakarta, Rabu (13/4/22).
Turut Hadir pengurus POLHUKAM KADIN Indonesia, antara lain Sekretaris Kepala Badan Junaidi Elvis, Wakil Kepala Badan Raldy Engelen Pattipeilohy, Kepala Hubungan dengan BSSN Tengku Irvan Bahran. Hadir pula para Wakil Kepala Hubungan dengan BSSN, antara lain Hiskia Pasaribu, Rudi Rusdiah, Yuni Indrani Widjaya, dan Naraisa Yogas.
Sementara dari jajaran BSSN yang hadir antara lain, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Mayjen TNI Dominggus Pakel, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Mayjen TNI (Mar) Markos, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan Edit Prima, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Industri Intan Rahayu, Juru Bicara BSSN Ariandi Putra serta Plt Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Ferry Indrawan.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, bentuk kerjasama yang bisa dijalin KADIN Indonesia dengan BSSN antara lain dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, dan penerbitan sertifikat Sistem Manajemen Informasi (SMPI) terhadap para Penyelenggara Sistem elektronik (PSE). Hingga pelatihan/workshop cyber security bagi para anggota KADIN dengan memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki BSSN, seperti Politeknik Siber dan Sandi Negara maupun Pusdiklat Badan Siber dan Sandi Negara.
"KADIN juga bisa bekerjasama menjadikan BSSN sebagai certificate authority (CA) terkait penerapan digital signature (tanda tangan digital) maupun sertifikat digital lainnya di kalangan dunia usaha. Mengingat kompetensi BSSN, melalui Balai Sertifikasi Elektronik BSSN, sudah hebat dalam memastikan keamanan dan keabsahan digital signature seusia ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menerangkan, kerjasama KADIN dengan BSSN sangat diperlukan mengingat kedepannya ekonomi digital akan semakin menguat. Sehingga dunia usaha butuh dukungan BSSN, khususnya dalam menanggulangi potensi terhadap serangan siber. Saat ini saja, tercatat ada 220,24 juta pengguna internet dengan 370,1 juta perangkat seluler. Tidak heran jika ekonomi digital Indonesia pada tahun 2021 lalu mencapai USD 70 miliar atau sekitar Rp 1.009 triliun, dengan potensi di tahun 2025 mencapai USD 146 miliar atau sekitar Rp 2.105 triliun.
"Saat ini tercatat ada 8,4 juta UMKM, 2.319 startup, 11 unicorn, 1 decacorn, serta 102 fintech yang beroperasi dalam sistem ekonomi digital Indonesia. Jika tidak didukung keamanan dan pertahanan siber dari BSSN, ekosistem ekonomi digital Indonesia bisa terganggu, sehingga potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp 2.105 triliun di tahun 2025 sulit terealisasi," terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, sebagai contoh, dunia pernah digemparkan berbagai kasus serangan siber. Pada 7 Mei 2021, misalnya, terjadi serangan ransomware yang menargetkan jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat. Pada 9 Februari 2022 terjadi serangan sim swapping yang menargetkan korban terkenal di Amerika Serikat, pencurian tersebut diyakini mencapai USD 100 juta dalam bentuk kripto. Sementara pada 29 Maret 2022, dilaporkan serangan hacker berhasil mencuri aset kripto senilai lebih dari USD 615 juta atau sekitar Rp 8,8 triliun dari Ronin Network, sebuah sidechain dari blockchain Ethereum.
"Tidak menutup kemungkinan kedepannya serangan siber juga akan menyasar para pelaku usaha perdagangan kripto di Indonesia. Mengingat potensi transaksinya di Indonesia sangat besar. Menurut Kementerian Perdagangan, nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 64,9 triliun pada tahun 2020. Meningkat menjadi Rp 859,4 triliun pada tahun 2021. Sementara pada periode Januari hingga Februari 2022 saja, nilai transaksi aset kripto sudah mencapai Rp 83,3 triliun. Karena itu, BSSN juga harus dilibatkan dalam mengamankan transaksi di perdagangan aset kripto Indonesia," pungkas Bamsoet. (*)