Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, atau HNW memberi apresiasi kepada Kementerian Agama, yang telah memenuhi harapan masyarakat memberi bantuan bagi pembangunan, perawatan maupun renovasi masjid dan musholla. Apalagi, bantuan tersebut disampaikan dengan mekanisme yang lebih baik dan transparan, melalui system Simas. Dana disalurkan langsung melalui rekerning pengurus masjid dan musholla. Tidak melalui kepanjangan tangan pihak tertentu yang berpotensi bisa terjadi pungli maupun diselewengkan.
Kalau system Simas, bisa diterapkan secara efektif pada semua program Kemenag, menurut Hidayat, cara ini akan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik serta menghilangkan potensi-potensi yang dulu selalu dikeluhkan masyarakat. Utamanya, terjadinya pemotongan atas jumlah bantuan serta penyelewengan lain oleh oknum-oknum tertentu.
“Semua DKM penerima bantuan Kemenag yang menemui saya, menyampaikan bahwa dana itu langsung ditransfer ke rekerning atas nama DKM, tanpa potongan sepeserpun. Begitulah harusnya praktek yang berlaku di Kemenang. Itu sangat diapresiasi. Kementerian Agama semestinya memang mampu menjadi teladan dalam hal transparansi, dan dalam melaksanakan berbagai program dengan amanah tanpa ada masalah apapun,” kata Hidayat menambahkan.
Penyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR usai bertemu sejumlah pengurus masjid dan musholla di Jakarta Pusat dan Selatan. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara 3 Lantai 9, Jumat (25/8/2023). Perwakilan pengurus masjid yang ikut dalam pertemuan, itu antara lain DKM Masjid Baiturrahman, Masjid Annizhom, Masjid Baiturrahmah, Masjid Nurul Jannah serta Musholla Nurul Hidayah.
Ke depan, Politisi PKS ini berharap, terdapat keadilan anggaran antara Kemenag dengan Kemendikbud. Baik terkait masalah Pendidikan maupun layanan keumatan. Karena yang terjadi sampai sekarang adalah masih terjadinya ketidak adilan anggaran Kalau itu bisa dilakukan, maka akan semakin banyak lagi dana yang bisa diakses oleh umat untuk kemaslahatan Umar beragama dari seluruh agama yang diakui di Indonesia untuk disumbangsihkan bagi kemajuan dan harmoni kehidupan bangsa.
“Sehingga nanti bantuan rumah ibadah, itu bisa diberuntukkan bagi seluruh rumah ibadah umat beragama, bukan hanya Islam. Seperti halnya, kami mendorong Biaya Operasional Tempat Ibadah (Boti) yang diberlakukan di Jakarta dan berlaku untuk semua rumah ibadah, Islam maupun non Islam secara proporsional,” ungkap HNW.
Praktek seperti itu, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, ini layak dilaksanakan di negara Pancasila yang berkeadilan sosial. Negara harus bisa memberi advokasi serta layanan bagi seluruh umat beragama secara adil. Sehingga seluruh umat begarama dan rumah beribadah, bisa turut menguatkan praktek kehidupan Bergama, dan menguatkan pengamalan Pancasila.
“Kalau ada agenda kenegaraan, seperti pemilu 2024, tempat ibadah harus nya ikut mensukseskan dan menjadi bagian yang mencerdaskan umat, berorientasi kepada yang makruf, meninggalkan yang mungkar. Tidak menjadi anti sosial tapi untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan yang lebih besar. Mengedepankan sikap kolaboratif, menjaga dan menguatkan persaudsraan sebangsa dan negara. Dengan begitu partisipasi Umat akan lebih positif, dan kualitas bernegara akan menjadi lebih baik, demokratis, maju dan berkah”pungkasnya.