BANDUNG - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Sekretaris Jenderal Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam) H.E. Mr. Mouhamed Khouraichi Niass yang secara prinsip mendukung penyelenggaraan konferensi international Forum for World Consultative Assembly (Forum Consultative Assembly/Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia) yang digagas MPR RI. Bahkan PUIC menawarkan agar Forum tersebut bisa masuk menjadi salah satu bagian dari forum yang terdapat di setiap kali PUIC mengadakan konferensi.
Dengan demikian Forum Consultative Assembly ini bisa memperkuat peran PUIC dalam memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mewujudkan dunia yang aman, damai dan berkeadilan.
"MPR RI juga diundang masuk menjadi anggota PUIC, sehingga bisa ikut menyuarakan berbagai kepentingan umat Islam di Indonesia dan kepentingan umat Islam di dunia, melalui berbagai konferensi dan pertemuan yang diadakan PUIC. Keanggotaan MPR RI ini nantinya akan memperkuat posisi DPR RI yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota PUIC. Sebagaimana disampaikan Sekjen PUIC, satu negara boleh mengirimkan lebih dari satu parlemennya untuk menjadi Anggota PUIC. Sebagaimana Afghanistan yang mengirimkan dua parlemen (House of the People dan House of Elders), Algeria (National People's Assembly dan Council of the Nation), Bahrain (Council of Representatives dan Shura Council), Jordania (House of Representatives dan Senate), maupun Maroko (House of Representatives dan House of Councillors)," ujar Bamsoet usai menerima Sekretaris Jenderal PUIC H.E. Mr. Mouhamed Khouraichi Niass, di sela persiapan penyelenggaraan Konferensi Internasional pembentukan Forum Consultative Assembly, di Bandung, Senin (24/10/22).
Turut hadir antara lain, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, Wakil Sekretaris Jenderal PUIC Mr. Ali Asghar Mohammadi Sijani, serta Direktur Konferensi PUIC Mr. Zahid Hasan Qureshi.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, gagasan pembentukan Forum Consultative Assembly ini berawal dari pertemuan Pimpinan MPR dengan Raja Arab Saudi King Salman bin Abdul Aziz, Ketua Majelis Syuro Saudi Arabia Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Dr. Syaikh Muhammad Abdul Karim AlIsa di Riyadh. Serta dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Ketua Majelis Tinggi Kerajaan Maroko Yang Mulia Hakim Benchamach di Rabat, pada Desember 2019. Seluruhnya mendukung gagasan MPR RI membentuk Forum Consultative Assembly.
"Dukungan serupa juga datang dari Ketua Parlemen Turki H.E. Mr. Mustafa Sentop, serta para duta besar berbagai negara-negara OKI untuk Indonesia. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya pada 24 hingga 26 Oktober 2022 ini diputuskan untuk diselenggarakan pertemuan untuk memusyawarahkan gagasan pembentukan forum tersebut. Kehadiran Forum ini berkomitmen untuk memberikan warna pada dialog lintas budaya dan lintas peradaban yang akan menjadi pondasi bagi penciptaan dunia yang inklusif dan damai," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Forum Consultative Assembly juga dimaksudkan untuk memfasilitasi peran dan kontribusi lembaga perwakilan seperti Majelis Permusyawaratan/Majelis Syuro/ Majelis Tinggi/Lembaga perwakilan sejenis lainnya yang terdapat di masing-masing negara anggota Forum. Khususnya pada beberapa negara yang tidak menganut sistem unikameral, di mana lembaga-lembaga perwakilan tersebut belum terepresentasikan kehadirannya pada beberapa organisasi kerjasama parlemen internasional.
"Forum Consultative Assembly ini tidak bersifat permanen, sehingga tidak akan mengakibatkan beban pembiayaan bagi negara-negara anggota Forum. Pertemuan Forum untuk membahas isu-isu yang disepakati bersama bisa dilakukan kapan saja, tanpa terikat waktu, sehingga lebih fleksibel," pungkas Bamsoet. (*)