Di hadapan wartawan, Lobby Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 25 Februari 2022, Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN, Dr. (HC) Zulkifli Hasan, S.E., MM., mengatakan dirinya setuju pemilu diundur. “Beberapa alasan yang membuat saya setuju pemilu diundur,” ujarnya.
Disebutkan alasan-alasan yang membuat pemilu bisa diundur, pertama, pandemi Covid-19 belum berakhir. Pandemic yang mulai di awal tahun 2020 menurutnya memerlukan kesungguhan, keseriusan, dalam menangani. Pandemic Covid-19 mengakibatkan program-program pembangunan pemerintah tidak dan belum bisa berjalan dengan optimal. Kedua, perekonomian nasional belum membaik. Menurut pria asal Lampung itu, pertumbuhan yang ada saat ini masih berkisar 3 persen sampai 3,5 persen. “Pun demikian masih banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya. “Usaha-usaha yang berjalan juga belum pulih secara sempurna,” tambahnya.
Alasan ketiga yang membuat pemilu bisa diundur adalah perkembangan situasi global. Konflik antara Rusia dan Ukraina dikatakan akan berpengaruh pada situasi global. “Konflik yang ada akan mempengaruhi harga minyak dunia,” tuturnya. “Konflik tersebut juga mengimbas ke Indonesia,” tambahnya.
Biaya pemilu yang besar dikatakan oleh Zulkifli Hasan sebagai alasan keempat mengapai pemilu perlu diundur. Biaya Pemilu 2024 diakui sangat besar. “Kenaikannya sangat besar,” ungkapnya. Tingginya biaya pemilu bisa membebani keuangan negara.
Hal-hal demikianlah yang menurut Zulkifli Hasan membuat pemilu bisa diundur, Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dikatakan sukses. “Berdasarkan survei, tingkat kepuasaan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 73 persen,” ujarnya. “Kepuasaan ini sangat tinggi,” tambahnya. Lebih lanjut dikatakan, program pembangunan Joko Widodo dinilai sangat baik oleh masyarakat.
Selepas ini dirinya mengatakan akan berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat yang ada. “Kita akan bertemu dengan partai koalisi dan kelompok masyarakat lainnya,” paparnya.