Basarah: Demokrasi Jadi Tantangan Kebangkitan Indonesia Lima Tahun Mendatang
Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat menuju cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 mendatang atau tepat pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kata Basarah, pemimpin mendatang harus dapat menjawab berbagai problem bangsa yang akhir-akhir ini banyak mendapatkan sorotan masyarakat.
“Masalah politik, terutama demokrasi, sangat tajam mendapat sorotan publik akhir-akhir ini. Ditambah problem kesejahteraan dan hubungan sosial. Itu mengapa, berbagai problem bangsa tersebut harus bisa diselesaikan atau dijawab oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pemilu 2024 lalu,” ujar Basarah dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/5).
Basarah sepakat perbedaan pendapat dalam pesta demokrasi lima tahun atau pemilihan umum jangan sampai kembali memicu polarisasi di masyarakat, yang pada akhirnya berimbas pada keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Namun, pemimpin terpilih ditantang harus dapat merekonstruksi kebangkitan dan menjalankan sistem kepemimpinan nasional kuat yang melibatkan partisipasi rakyat dalam kerangka sistem demokrasi kerakyatan. Indonesia bukan milik suatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik suatu suku, bukan juga milik suatu golongan adat-istiadat,” ujar Basarah.
Menurut Basarah, dinamika politik, sosial dan ekonomi jangan juga sampai mengancam persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah diperjuangkan selama ini. Sebab, lanjut Basarah, masih banyak persoalan bangsa saat ini yang membutuhkan soliditas dan persatuan seluruh elemen bangsa untuk bisa bangkit kembali.
“Oleh karena itu, kepentingan bangsa di atas kelompok mesti terus diutamakan dan harus menjadi landasan bagi setiap pemimpin, berbagai elemen bangsa, organisasi maupun partai politik. Prinsip-prinsip itu harus ada dijalankan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Basarah yang juga Dosen Pancasila pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.
Basarah kemudian menjelaskan, penetapan Hari Kebangkitan Nasional oleh Bung Karno melalui Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 dilandasi dinamika politik yang terjadi pada masa-masa awal pasca-kemerdekaan. Ketika itu, banyak tokoh-tokoh nasional yang bermusuhan satu sama lain. Situasi diperparah dengan agresi yang masih dilakukan Belanda.
“Kita harus terus menggelorakan semangat rasa cinta tanah air dalam konteks kekinian. Memahami ajaran-ajaran Bung Karno untuk mencintai tanah air dan menghidupkan semangat kebangsaan diperlukan agar setiap pemimpin dan insan di Republik ini memiliki semangat Dedication of Lfe,” ujar Basarah.