image

Studium Generale III FHISIP Universitas Terbuka, Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Pentingnya Digitalisasi UMKM

Minggu, 27 November 2022 11:56 WIB

BALI - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan perkembangan teknologi disertai dengan pandemi Covid-19 telah berkontribusi pada perubahan perilaku masyarakat yang semakin banyak melakukan aktivitas dan bertransaksi secara daring. Perubahan perilaku masyarakat serta peluang pasar yang besar di era digital perlu dimanfaatkan oleh pelaku UMKM melalui digitalisasi usaha.

Digitalisasi UMKM dapat memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing. Kemajuan teknologi, terutama Internet dapat membuka akses UMKM untuk memasuki pasar nasional dan internasional dengan biaya terjangkau. Pemanfaatan internet juga dapat digunakan untuk mengakses pilihan supplier dan bahan baku yang variatif, pemasaran digital dengan biaya terjangkau, komunikasi yang lebih mudah dengan buyer, efisiensi operasional bisnis, pilihan pembayaran yang mudah dan cepat, serta beragam manfaat lainnya.

"Data dari Bank Indonesia menunjukkan mayoritas UMKM masih menggunakan metode pemasaran non-digital. 60 persen metode pemasaran UMKM melalui pasar non digital, dan hanya 16 persen UMKM yang telah memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya. Padahal, Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi platform perdagangan elektronik dibanding Februari 2021 tumbuh sekitar 12 persen yang mencapai Rp 30,8 triliun," ujar Bamsoet saat menjadi pembicara kunci dalam Studium Generale III FHISIP Universitas Terbuka bertema 'Peran UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global Pasca Pandemi', di Gedung Wiswa Sabha Denpasar, Bali, Minggu (27/11/22).

Turut serta sebagai narasumber Studium Generale Universitas Terbuka antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, pengusaha Ajik Krisna, Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Adi Cilik serta Dosen Universitas Terbuka Agus Santosa. Hadir pula Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat, serta civitas akademika Universitas Terbuka.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pemerintah saat ini sedang giat mensosialisasikan program digitalisasi UMKM. Diantaranya Bank Indonesia dengan program e-farming, e-commerce, pendukung financing, dan e-payment. Selain Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif juga giat mendorong program digitalisasi UMKM dengan menggandeng pihak swasta, pemerintah daerah, dan provinsi.

"Kementerian Koperasi dan UKM telah berkolaborasi dalam mewujudkan akselerasi digital UMKM yang melibatkan sejumlah lokapasar di tanah air, yaitu Tokopedia, Shopee, Blibli, Wahyoo, Lazada, TaniHub, Krealogi, Inaproduct, dan RANS. Kementerian Koperasi dan UKM juga menggelar bimbingan teknis untuk UMKM on boarding. Selain itu, melakukan kolaborasi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk akselerasi digitalisasi UMKM, yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, pemerintah juga mendorong penyaluran kredit kepada UMKM melalui berbagai skema kredit yang dikaitkan dengan tugas dan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor tertentu. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang diperuntukkan kepada UMKM dan koperasi di bidang usaha yang produktif. Selanjutnya pemerintah memberlakukan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) yang dikucurkan untuk mendukung program ketahanan pangan dan diberikan melalui kelompok tani dan koperasi.

"Terdapat pula program usaha agrobisnis pertanian (PUAP) yang merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk pertani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Selain itu, terdapat pula kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) dan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menguraikan, peningkatkan sumber daya manusia yang terlibat langsung baik dalam internal dan eksternal UMKM sangat diperlukan. Internal UMKM adalah pelaku usaha UMKM, sedangkan eksternal UMKM adalah lembaga atau stakeholder yang berperan sebagai pendamping UMKM. Eksternal UMKM adalah melalui capacity building yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM.

Pengembangan sumber daya manusia dari sisi internal UMKM adalah peningkatan dan penguasaan teknologi yang digunakan dalam melaksanakan UMKM, utamanya information technology (IT). Pemanfaatan IT akan memudahkan pelaku usaha untuk memasuki pasar global. Selain itu, diperlukan pendidikan yang berbasis peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM sebagai langkah dalam strategi pemberdayaan. Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial yang memberikan rasa tentram kepada masyarakat serta kesamaan sosial dan politik.

"Berbagai kebijakan telah diterbitkan pemerintah untuk mendorong kemajuan UMKM yang sangat berperan bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah terus berupaya baik di pusat dan daerah untuk mendorong UMKM agar dapat bangkit dan maju pasca pandemi Covid-19. Karena itu, saya mendorong rekan-rekan UMKM untuk bangkit, berjuang, dan terus berinovasi untuk mengembangkan usahanya. Manfaatkanlah media sosial, e-commerce untuk memasarkan usaha. Kembangkanlah pasar seluas-luasnya karena Internet dapat menembus batas jarak antar negara," pungkas Bamsoet. (*)


Anggota Terkait :

H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.