Nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki harus menjadi pegangan bangsa untuk menuju Indonesia Emas. Penanaman nilai-nilai tersebut harus konsisten lewat proses pendidikan yang memanusiakan manusia.
"Indonesia memiliki empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tinggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus menjadi landasan setiap langkah anak bangsa untuk bersatu berbenah dalam menghadapi masuknya ideologi dari luar,"
kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Peran Nilai dan Revolusi Mental menuju Indonesia 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (2/2).
Diskusi yang dipandu Luthfi Assyaukanie, Ph.D
(Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI), Alissa Wahid (Aktivis Kemanusiaan), Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia) dan Prof. Dr. Fransisco Budi Hardiman (Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Pelita Harapan/UPH) sebagai narasumber.
Hadir pula Henny Supolo Sitepu (Yayasan Cahaya Guru) dan Ahmad Baedowi (Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, pemahaman kita terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat saat ini dan nilai-nilai yang diharapkan bisa menjadi bahan untuk berbenah dalam mewujudkan bangsa yang berkarakter kuat.
Tantangan yang kita hadapi saat ini, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, adalah bagaimana nilai-nilai kebangsaan ini ditanamkan lewat proses pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia.
Rerie menilai berbagai macam forum bisa dikembangkan untuk mengkaji nilai-nilai tersebut.
Harapannya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kita sebagai bangsa harus mampu menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan dan mencapai cita-cita bangsa.
Seluruh anak bangsa, tambahnya, harus bersama-sama dan berperan aktif untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Aktivis Kemanusiaan, Alissa Wahid mengungkapkan, dirinya bersama Nenilai (Gerakan kerja sama para pakar dan penanggulangan kemiskinan, Bappenas dan DayaLima Abisatya untuk memajukan Indonesia)
melakukan inisiatif untuk memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat lewat survei online dengan 50 ribu responden di tanah air yang dilakukan pada Juli-Desember 2020.
Survei Nenilai tu, ungkap Alissa, ditujukan untuk assesment nilai apa saja yang ada di masyarakat Indonesia terkait nilai-nilai pribadi, nilai yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai yang diharapkan.
Hasil survei tersebut, tambah Alissa, mengungkapkan bahwa bertanggung jawab, adil, dapat dipercaya, hidup sederhana, menghormati orang tua dan kejujuran menjadi nilai-nilai pribadi para responden.
Namun, ujarnya, nilai yang berlaku di masyarakat menurut para responden antara lain birokratis, aturan berbelit-belit dan korupsi.
Menurut Alissa, antara nilai pribadi dan nilai yang ada di masyarakat sangat bertolak belakang, sehingga terjadi entropi budaya di Indonesia dengan nilai 42%, yang berpotensi menghambat proses pembangunan anak bangsa.
Alissa berpendapat, bangsa Indonesia harus segera melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan bangsa ini.
Guru Besar Ilmu Filsafat UPH, Fransisco Budi Hardiman berpendapat apa yang terjadi pada abad ke-20 merupakan prestasi besar dari liberalisme dan kapitalisme yang mampu mengglobalkan nilai-nilai tersebut di masyarakat.
Fransisco mendiagnosis, Indonesia saat ini sedang sakit, karena banyak mengalami gesekan-gesekan di tiga sektor, yaitu sektor agama dan religi, hukum dan politik, serta komunikasi dan digital.
Kebebasan berkomunikasi tanpa dibarengi rasa tanggung jawab dan keadaban publik, menurut Fransisco, berpotensi memecah belah bangsa.
Untuk mengatasi dampak sejumlah gesekan tersebut, menurut dia, perlu penguatan sistem dan peran ideologi Pancasila lewat dialog restoratif untuk menegaskan komitmen kebangsaan kita.
Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Komaruddin Hidayat berpendapat, bila kita membicarakan nilai-nilai sangat dipengaruhi oleh domain masyarakat, negara, government dan lembaga demokrasi.
Indonesia, menurut Komaruddin, memiliki aset nilai-nilai luhur yang kaya. Namun, ujarnya, masyarakat Indonesia ketika berbicara kebhinekaan tetap masih berada pada posisinya masing-masing sesuai suku, etnis dan agama mereka.
Sementara, tambah Komaruddin, partai politik negeri ini masih sangat tergantung pada kekuatan uang.
"Betulkah lembaga-lembaga politik masih commited terhadap nilai-nilai untuk mewakili rakyat? Sementara untuk menjadi wakil rakyat para politisi membeli suara rakyat," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy mengungkapkan sejumlah hambatan untuk melakukan revolusi mental antara lain adanya krisis, pandemi dan korupsi dalam penyelenggaraan negara.
Untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan kita, jelas Muhadjir, perlu penguatan etos kerja dan budaya gotong-royong yang merupakan sari pati dari ideologi Pancasila bagi masyarakat.
Penguatan nilai-nilai untuk mewujudkan revolusi mental, ujar Muhadjir, harus dilakukan pada setiap tahapan usia. Namun, jelasnya, karena upaya revolusi mental bangsa Indonesia sangat bergantung pada banyak aspek, Muhadjir mengaku pesimistis upaya tersebut bisa berjalan sesuai harapan.
Menurut jurnalis senior, Saur Hutabarat temuan hasil survei Nenilai yang memperlihatkan adanya gap antara nilai pribadi para responden dan nilai-nilai yang diharapkan adalah hasil dari berpikir jangka pendek para pemangku kepentingan yang dapat menyebabkan runtuhnya demokrasi dan integritas, serta maraknya praktik jalan pintas.
"Apakah revolusi mental mampu mengubah cara berpikir jangka pendek menjadi berpikir jangka panjang dalam waktu singkat? Perlu evolusi mental di level mikro," ujar Saur.***