JAKARTA - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menekankan pentingnya program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dalam mengatasi kelaparan dan malnutrisi di Indonesia. Mengingat laporan Global Hunger Index 2023 hasil kerjasama organisasi Welt Hunger Hilfe (WHH) dan Concern Worldwide, menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-77 dengan skor 17,6.
Menunjukkan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia berada pada level moderat atau sedang. Sekaligus menempatkan Indonesia masih termasuk negara dengan indeks kelaparan tertinggi di ASEAN.
"Selain mengatasi kelaparan, program makan bergizi gratis juga bisa mengatasi berbagai permasalahan gizi buruk. Pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 6,5 persen dari populasi mengalami kekurangan gizi atau undernourished, yang melibatkan kurang lebih 17,7 juta orang. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk kurang gizi tertinggi di Asia Tenggara," ujar Bamsoet usai menerima jajaran pengurus Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) di Jakarta, Kamis (1/8/24).
Hadir jajaran KB PII antara lain Waketum Ahmad SKJ dan Marfuah, Sekjen Asep Efendi, Wasekjend A.Toha Almansur, dan Sekbid. Kerjasama Ahmad Syarifudin.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan, persoalan pangan tidak bisa disepelekan. Pada tahun 2008 lalu, misalnya, dunia sempat mengalami krisis pangan global. Saat itu Food and Agriculture Organization (FAO) mengestimasikan naiknya angka kelaparan global mencapai 40 juta jiwa. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan pada tahun 2016 sebanyak 815 juta orang di dunia menderita kelaparan. Jumlah tersebut sama dengan 11 persen populasi penduduk dunia.
"Catatan akhir tahun 2022 menyajikan data krisis pangan yang memilukan. Diperkirakan, sekitar 345 juta orang penduduk dunia mengalami kelaparan akut, dimana 19.700 orang diantaranya meninggal dunia setiap harinya. Artinya, setiap empat detik, tercatat satu orang meregang nyawa karena kelaparan," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga menekankan, bahwa masa depan Indonesia bukanlah berada di pusat bisnis perkotaan. Melainkan berada di desa sebagai penyedia utama pertanian. Pandemi Covid-19 harusnya telah membuka mata semua pemangku kebijakan, mulai pemimpin daerah hingga pusat, untuk menyadari bahwa kedaulatan terhadap pangan harus diutamakan.
"Kita tidak boleh lagi bergantung kepada impor. Mengingat Indonesia dianugerahi tanah yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan, maupun udara segar untuk perkebunan. Tidak ada yang tidak bisa ditanam disini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara bijak. Agar kedaulatan pangan bisa terwujud, pemerintah perlu mengajak serta berbagai kelompok masyarakat. Semakin banyak kelompok masyarakat yang terjun dalam usaha pangan, semakin baik bagi masa depan pangan nasional," pungkas Bamsoet. (*)