Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil langkah atas tragedi yang menyebabkan tewasnya pekerja di PT. Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pemerintah perlu mengurai terlebih dahulu apa yang menjadi akar perkaranya, apakah ini sekadar tuntutan kenaikan upah, atau justru wujud ketimpangan akses, pendapatan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karenanya, perkara ini mesti dilihat lebih holistik dan dengan respons langkah yang imparsial. Apa yang terjadi pada minggu (14/1) ini juga harus menjadi evaluasi secara menyeluruh pada kebijakan investasi sumber daya mineral di Indonesia.
“Tragedi di PT GNI ini harus jadi titik tolak evaluasi kebijakan pengelolaan tambang di Indonesia. Apakah narasi investasi yang kerapkali disampaikan pemerintah ini bentuk investasi berkualitas dan merakyat, atau justru ini hanya menggambarkan ekonomi eksklusif yang tidak berdampak besar bagi kesejahteraan rakyat. Ibarat pepatah, tidak ada asap jika tak ada api. Tuntutan kenaikan upah ini, apakah hanya bagian kecil dari kondisi nyata yang dihadapi pekerja, atau malah ini kristalisasi dari beragam persoalan yang terjadi. Kita masih ingat kejadian tewasnya pekerja karena kebakaran instalasi, tentu ini mesti diatensi dengan serius,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.
Menurut Syarief, investasi adalah hal yang baik dan hal ini memang mesti digalakkan. Tetapi jika investasi itu hanya menimbulkan petaka dan dampak keekonomiannya tidaklah sebanding, maka jenis investasi seperti itu haruslah dievaluasi. Obral investasi yang acapkali kita dengarkan semoga tidak sekadar penyerahan pengelolaan kekayaan alam, tanpa kontribusinya bagi masyarakat, perekonomian daerah, dan negara. Apalagi untuk nikel yang menjadi komoditas berharga untuk industri kendaraan listrik dan vital lainnya, sejatinya Indonesia punya potensi untuk menjadi penentu.
Kementerian ESDM (2020) merilis data sebanyak 72 juta ton atau 52 % dari cadangan nikel dunia terdapat di Indonesia, tersebar di berbagai wilayah termasuk di Morowali Utara. Fakta ini menandaskan pentingnya Indonesia dalam industri berbahan baku nikel. Jika pemerintah tidak mengambil respon dan desain kebijakan yang tepat, apalagi menyikapi tragedi yang terjadi, maka ini hanya akan menyisakan memori buruk dalam pengelolaan sumber daya mineral. Kita seharusnya berdaulat atas kekayaan alam kita, dan hal itu mestilah tercermin pada kesejahteraan pekerja, masyarakat, dan penerimaan negara.
“Saya sangat prihatin dengan tragedi di PT GNI ini. Saya juga berharap peristiwa ini menjadi pelajaran, introspeksi, dan evaluasi menyeluruh kebijakan dan tata kelola pertambangan. Pemerintah harus menginvestigasi kejadian ini dengan sungguh-sungguh, tentu dengan melibatkan banyak kalangan yang kompeten. Investasi penting, namun tidak lebih berharga dari nyawa rakyat. Jika investasi hanya menghasilkan luka dan korban, maka kebijakan pengelolaan sumber daya tidaklah sesuai dengan amanat konstitusi,” tutup Syarief.