Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) tak lama lagi akan berubah status menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kalau sebelumnya kedudukan lembaga UKPPIP ini berada di bawah kementerian, setingkat eselon satu, persisnya di bawah Kementerian Sekretariat Kabinet, untuk selanjutnya levelnya naik menjadi sebuah kelembagaan setingkat kementerian.
Informasi itu disampaikan oleh Ketua Badan Sosialisasi MPR DR. Ahmad Basarah pada saat membuka Rapat Koordinasi Badan Sosialisasi MPR di Ruang Cendana Hotel The Alana Surabaya, Senin sore (5/2/2018). Dalam waktu tak terlama lagi, lanjut Basarah, akan keluar Perpres yang mengubah status UKPPIP menjadi sebuah kelembagaan setingkat kementerian yang akan menangani kegiatan pembinaan ideologi Pancasila.
Badan itu bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Basarah mengakui bersyukur bisa mengikuti proses pembentukan badan tersebut, sehingga dalam satu pasal di Perpres tentang badan itu isinya mewajibkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dipimpin Dr. Yudi Latif itu untuk berkoordinasi dengan MPR, dalam hal ini Badan Sosialisasi MPR.
"Jadi, keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu memiliki kewajiban akan berkoordinasi secara kelembagaan dengan MPR, terutama menyangkut narasumber yang akan dilibatkan dalam setiap kegiatan sosialisi yang dilaksanakan badan itu," ungkap Basarah. Dengan demikian, menurut Basarah, kegiatan Badan Sosialisasi MPR tidak akan terganggu, malah ketika kita bisa bekerja sama dengan baik maka akan semakin memperkuat eksistensi, peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Sosialisasi MPR.
Rapat Koordinasi Badan Sosialisasi MPR yang dihadiri tiga pimpinan dan 26 anggota itu memberi tanggapan yang positif terhadap akan terbentuknya sebuah badan sebagai mitra Badan Sosialisasi MPR. Supaya nantinya ada sinergitas maka perlu diselenggarakan rapat kerja antara Badan Sosialisasi MPR dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Bekaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk 2018, Rapat Koordinasi Badan Sosialisasi MPR memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan sosialisasi. Rapat memutuskan awal Maret 2018 pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR sudah harus dimulai. Percepatan ini perlu dilakukan mengingat akhir 2018 akan ada kesibukan luar biasa di tahun politik, dimulainya tahapan pemilu Presiden.
Hal yang juga dianggap perlu dilakukan adalah penyegaran terhadap anggota Badan Sosialisasi. Jadi anggota Badan Sosialisasi sebelum terjun ke lapangan perlu refresh, dan lagi agar anggota dalam melaksanakan sosialisasi tetap berpegang pada buku pegangan. Rapat kemudian memutuskan, penyegaran dilaksanakan pada akhir Februari ini.
Perlu diketahui Rapat Koordinasi Badan Sosialisasi ini dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan berbagai metode. Tercatat ada 11 metode yang dilaksanakan oleh Badan Sosialisasi, dan setiap metode telah ditetapkan pula tim pelaksana dan jadwal pelaksanaannya.